Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2013 tentang JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MERK DAN ANGKA KREDITNYA

Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Tugas pokok Pemeriksa Merek yaitu melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek. www.djpp.kemenkumham.go.id

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas, antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; c. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; d. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang merek; e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang merek; f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang merek; g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang merek; i. mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya; m. menyusun dan MENETAPKAN kode etik dan etika profesi Pemeriksa Merek; dan n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek merupakan jabatan fungsional keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pemeriksa Merek Pertama; b. Pemeriksa Merek Muda; c. Pemeriksa Merek Madya; dan d. Pemeriksa Merek Utama. (3) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. Pemeriksa Merek Pertama: 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pemeriksa Merek Muda: 1. Pangkat Penata, golongan ruang IIl/c; dan 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pemeriksa Merek Madya: 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Pemeriksa Merek Utama: 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; 2. Diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 3. Diklat Prajabatan. b. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek, meliputi: 1. Perencanaan pemeriksaan; 2. Penelusuran dokumen merek; 3. Pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek; 4. Pembuatan keputusan terhadap hasil analisis; 5. Validasi hasil pemeriksaan; 6. Supervisi hasil pemeriksaan; dan 7. Tugas internalisasi di bidang merek. c. Pengembangan profesi, meliputi: 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang merek; 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang merek; dan 3. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang merek. d. Penunjang tugas Pemeriksa Merek, meliputi: 1. Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang merek; 2. Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang merek; 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi; www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Keanggotaan Tim Penilai; 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan 6. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek Pertama, meliputi: 1. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan pendaftaran merek; 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa Merek; 3. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek kata; 4. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek lukisan; 5. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek tiga dimensi; 6. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek suara, meliputi notasi balok dan angka; 7. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek hologram; 8. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek kombinasi dari unsur-unsur merek kata, merek lukisan, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram; 9. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek kata; 10. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek lukisan; www.djpp.kemenkumham.go.id 11. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek tiga dimensi; 12. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek suara, meliputi notasi balok dan angka; 13. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek hologram; 14. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek kombinasi dari unsur-unsur merek kata, merek lukisan, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram; 15. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data merek terkenal; 16. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikasi geografis; 17. melakukan penelusuran data sengketa merek; 18. melakukan penelusuran terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pemohon merek; 19. menganalisis hasil penelusuran dokumen merek; 20. membuat keputusan pendaftaran permohonan merek; 21. membuat keputusan penolakan permohonan merek; 22. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan merek; dan 23. melaksanakan tugas internalisasi di bidang merek berdasarkan surat tugas. b. Pemeriksa Merek Muda, meliputi: 1. Menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan keberatan dan sanggahan, serta tanggapan; 2. Menyusun Program Kerja Pemeriksa; 3. Menilai salinan peraturan penggunaan merek kolektif; 4. Menganalisis dokumen tanggapan terhadap penolakan permohonan merek; 5. menganalisis dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap permohonan merek; 6. menganalisis dokumen keberatan terhadap permohonan merek yang diumumkan; 7. menganalisis dokumen sanggahan atas keberatan terhadap permohonan merek yang diumumkan; www.djpp.kemenkumham.go.id 8. membuat keputusan mengabulkan permohonan keberatan; 9. membuat keputusan tidak mengabulkan permohonan keberatan; 10. membuat keputusan menerima permohonan tanggapan; 11. membuat keputusan tidak menerima permohonan tanggapan; 12. membuat keputusan pendaftaran terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek; 13. membuat keputusan penolakan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek; 14. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan tanggapan; 15. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan keberatan; 16. membuat keputusan penangguhan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek; 17. membuat keputusan terhadap permohonan merek yang ditangguhkan; dan 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. c. Pemeriksa Merek Madya, meliputi: 1. mengusulkan Rencana Kerja Pemeriksaan; 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa; 3. membuat keputusan terhadap permohonan tanggapan yang ditangguhkan; 4. membuat keputusan terhadap permohonan keberatan yang ditangguhkan; 5. membuat keputusan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek yang ditangguhkan; 6. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran permohonan merek; 7. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan permohonan merek; 8. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan keberatan; 9. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan; www.djpp.kemenkumham.go.id 10. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek; 11. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek; 12. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan merek yang ditangguhkan; 13. menyusun laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan; 14. menjadi anggota sidang Majelis Komisi Banding Merek; 15. memberikan keterangan dalam sidang Majelis Komisi Banding Merek; 16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan; 17. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa merek; 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa merek; dan 19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. d. Pemeriksa Merek Utama, meliputi: 1. mereviu Rencana Kerja Pemeriksaan; 2. menyusun Program Kerja Pemeriksa; 3. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan atau keberatan yang ditangguhkan; 4. melakukan validasi terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek yang ditangguhkan; 5. melakukan supervisi hasil pemeriksaan merek; 6. melakukan evaluasi laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan; 7. menganalisis permasalahan hukum terhadap kegiatan pemeriksaan merek; 8. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan pengadilan di bidang merek; www.djpp.kemenkumham.go.id 9. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan Komisi Banding Merek; 10. melakukan pengkajian hasil analisis permasalahan hukum di bidang pemeriksaan merek sebagai penyaji; 11. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan sistem pemeriksaan merek; 12. memimpin Sidang Majelis Komisi Banding Merek; 13. menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek; 14. memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Banding Merek; 15. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Internasional; 16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Nasional; 17. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan; 18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa merek; 19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa merek; 20. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, pengkajian, dan dilingkungan Ditjen HKI di bidang Merek; 21. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penelaah dan pereferensi merek terdaftar; dan 22. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. (2) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Merek diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Merek yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Pemeriksa Merek lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Merek wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Merek, sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. Unsur utama; dan b. Unsur penunjang. (2) Unsur utama, terdiri dari: a. Pendidikan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek; dan c. Pengembangan profesi. (3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (4) Rincian kegiatan Pemeriksa Merek dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Merek, untuk: a. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Pemeriksa Merek Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (2) Pemeriksa Merek Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pemeriksa Merek Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (5) Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (6) Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (7) Pemeriksa Merek Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(1) Pemeriksa Merek yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Pemeriksa Merek yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

(1) Dalam hal Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Muda, golongan ruang IV/c yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak tersedia formasi jenjang jabatan Pemeriksa Merek Utama maka pada tahun www.djpp.kemenkumham.go.id berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. (2) Pemeriksa Merek Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

(3) Pemeriksa Merek yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Merek, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (4) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa Merek wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Pemeriksa Merek mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit satu kali setiap tahun. (3) Pemeriksa Merek yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit: a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran merek bagi Pemeriksa Merek Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibantu oleh: (1) Tim Penilai bagi Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal. (2) Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi permohonan pendaftaran merek, unsur kepegawaian dan Pemeriksa Merek. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Merek. (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Merek, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek. (6) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Merek yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran merek untuk Tim Penilai Direktorat.

(1) Masa jabatan Anggota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi Anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut- turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu satu masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Pemeriksa Merek ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Usul Penetapan angka kredit Pemeriksa Merek diajukan oleh: a. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran merek www.djpp.kemenkumham.go.id kepada Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk angka kredit Pemeriksa Merek Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan unit yang membidangi permohonan pendaftaran merek kepada Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran merek untuk angka kredit Pemeriksa Merek Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pemeriksa Merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Merek yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Pemeriksa Merek harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang hukum, manajemen, teknik, farmasi, dan humaniora; b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. (3) Calon PNS dengan formasi jabatan Pemeriksa Merek setelah diangkat sebagai PNS paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang merek.

Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek harus memenuhi syarat: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan merek paling kurang 2 (dua) tahun; c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan d. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

(1) Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dilaksanakan sesuai dengan formasi. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek didasarkan pada indikator, antara lain: a. jumlah permohonan pendaftaran merek; b. ruang lingkup pemeriksaan; dan c. tingkat kompleksitas dan karakteristik jenis pekerjaan. (3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek Pertama, paling banyak 56 orang; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pemeriksa Merek Muda, paling banyak 45 orang; c. Pemeriksa Merek Madya, paling banyak 40 orang; dan d. Pemeriksa Merek Utama, paling banyak 35 orang.

(1) Pemeriksa Merek Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pemeriksa Merek Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa Merek dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pemeriksa Merek diberhentikan dari jabatannya apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksa Merek yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pemeriksa Merek dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pemeriksa Merek sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 46/KEP/M-PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Terampil dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, melaksanakan kegiatan Pemeriksa Merek Pertama. b. Pemeriksa Merek Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, melaksanakan kegiatan Pemeriksa Merek Muda. (2) Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prestasi kerjanya dinilai dengan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kenaikan pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkat terakhir yang dimiliki. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus memiliki ijazah Sarjana (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan. (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memiliki ijazah Sarjana (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan maka PNS yang bersangkutan dialihkan ke jabatan fungsional umum.

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat disesuaikan dalam jenjang jabatan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki ditambah prestasi kerja pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) setelah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit.

Pemeriksa Merek yang berpangkat Pengatur Muda, golongan Ruang II/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dapat diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, www.djpp.kemenkumham.go.id kegiatan pengembangan profesi Pemeriksa Merek ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1) dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, Tim Penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit atas prestasi kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 26 Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id