KESELAMATAN RADIASI DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
(1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga Nuklir wajib memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi dan memiliki izin Pemanfatan Tenaga Nuklir.
(2) Persyaratan izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.
(3) Persyaratan . . .
- -
(3) Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : .
a. persyaratan manajemen;
b. persyaratan Proteksi Radiasi;
c. persyaratan teknik; dan
d. verifikasi keselamatan.
(4) Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan di dalam Program Jaminan Mutu.
(5) Ketentuan mengenai penyusunan Program Jaminan Mutu untuk Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
a. penanggung jawab Keselamatan Radiasi;
b. Budaya Keselamatan;
c. pemantauan kesehatan;
d. personil;
e. pendidikan dan latihan; dan
f. Rekaman.
(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib mewujudkan Budaya Keselamatan pada setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir dengan cara:
a. membuat standar operasi prosedur dan kebijakan yang menempatkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi pada prioritas tertinggi;
b. mengidentifikasi dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi Proteksi dan Keselamatan Radiasi sesuai dengan tingkat potensi bahaya;
c. mengidentifikasi secara jelas tanggung jawab setiap personil atas Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
d. MENETAPKAN kewenangan yang jelas masing-masing personil dalam setiap pelaksanaan Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
e. membangun jejaring komunikasi yang baik pada seluruh tingkatan organisasi, untuk menghasilkan arus informasi yang tepat mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi; dan
f. MENETAPKAN kualifikasi dan pelatihan yang memadai untuk setiap personil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Budaya Keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin wajib menyelenggarakan pemantauan kesehatan untuk seluruh Pekerja Radiasi.
(2) Pemegang izin, dalam menyelenggarakan pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
a. melaksanakannya berdasarkan ketentuan umum kesehatan kerja;
b. merancang penilaian terhadap kesesuaian penempatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan padanya; dan
c. menggunakan hasil pemantauan sebagai landasan informasi pada:
1. kasus . . .
- -
1. kasus munculnya penyakit akibat kerja setelah terjadinya Paparan Radiasi berlebih;
2. saat memberikan konseling tertentu bagi pekerja mengenai bahaya Radiasi yang mungkin didapat;
dan
3. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang terkena Paparan Radiasi berlebih.
(3) Pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:
a. pemeriksaan kesehatan;
b. konseling; dan/atau
c. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan Paparan Radiasi berlebih.
(4) Pemegang Izin harus menyimpan dan memelihara hasil pemantauan kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian pekerja yang bersangkutan.
Pemegang izin wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, pada saat:
a. sebelum bekerja;
b. selama bekerja; dan
c. akan MEMUTUSKAN hubungan kerja.
Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi yang ditunjuk oleh Pemegang Izin, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan.
(1) Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
(3) Jika . . .
- -
(3) Jika dianggap perlu, pemeriksaan khusus dapat dilakukan terhadap pekerja tertentu.
Pemegang Izin wajib menyediakan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk memberikan konsultasi dan informasi yang lengkap mengenai bahaya radiasi kepada pekerja.
Pemegang Izin wajib melakukan penatalaksanaan pekerja yang mendapatkan Paparan Radiasi berlebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, melalui pemeriksaan kesehatan dan tindak lanjut, konseling, dan kajian terhadap Dosis yang diterima.
Pemegang Izin bertanggung jawab menanggung biaya pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin wajib menyediakan personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
a. Petugas Proteksi Radiasi;
b. Pekerja Radiasi;
c. tenaga ahli;
d. operator; dan/atau
e. tenaga medik atau paramedik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi personil diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 17 . . .
- -
(1) Pemegang Izin wajib meningkatkan kemampuan personil yang bekerja di fasilitas atau instalasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk menumbuhkan pemahaman yang memadai tentang:
a. tanggung jawab dalam Keselamatan Radiasi; dan
b. pentingnya menerapkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi selama melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan Radiasi.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan antara lain dengan :
a. potensi Paparan Kerja;
b. tingkat pengawasan yang diperlukan;
c. kerumitan pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
d. tingkat pelatihan yang telah diikuti oleh personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, dan menyimpan Rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
(2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekaman mutu dan rekaman teknis.
(3) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditunjukkan pada saat BAPETEN melakukan Inspeksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekaman diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin wajib membuat Rekaman terjadinya Paparan Radiasi yang mengakibatkan terjadinya Dosis yang melebihi Nilai Batas Dosis dan melaporkan segera secara lisan kepada BAPETEN.
(3) Pemegang . . .
- -
(2) Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai terjadinya Paparan Radiasi yang melebihi Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BAPETEN paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan secara lisan.
Setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, yang meliputi :
a. justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
b. limitasi Dosis; dan
c. optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
(1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib memenuhi prinsip justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(2) Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai justifikasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b wajib diberlakukan untuk Paparan Kerja dan Paparan Masyarakat melalui penerapan Nilai Batas Dosis.
(2) Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
a. Paparan Medik; dan
b. paparan yang berasal dari alam.
(3) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAPETEN dan tidak boleh dilampaui, kecuali dalam kondisi khusus.
(4) Ketentuan . . .
- -
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai limitasi Dosis diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pemegang Izin, untuk memastikan Nilai Batas Dosis bagi pekerja dan masyarakat tidak terlampaui, wajib melakukan:
a. pembagian daerah kerja;
b. pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja;
c. pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi; dan
d. pemantauan Dosis yang diterima pekerja.
(1) Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus didasarkan pada tingkat Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif.
(2) Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan secara jelas di dalam Program Proteksi Radiasi yang berlaku di fasilitas atau instalasi Pemegang Izin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian derah kerja diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b secara terus menerus, berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan jenis Sumber yang digunakan.
(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan radioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c secara terus menerus, berkala, dan/atau sewaktu-waktu.
(2) Tingkat radioaktivitas lingkungan tidak boleh melebihi nilai batas radioaktivitas lingkungan yang ditentukan oleh BAPETEN.
(3) Ketentuan . . .
- -
(3) Ketentuan mengenai nilai batas radioaktivitas lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin dapat langsung melepas zat radioaktif yang berasal dari fasilitas atau instalasinya ke lingkungan, jika telah mencapai tingkat aman.
(2) Ketentuan mengenai tingkat klierens diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan Dosis pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.
(2) Hasil pemantauan Dosis pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh laboratorium dosimetri yang terakreditasi.
(3) Hasil evaluasi pemantauan Dosis yang diterima pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh laboratorium dosimetri kepada Pemegang Izin dan BAPETEN.
(4) Pemegang Izin wajib memberitahukan kepada pekerja mengenai hasil evaluasi pemantauan Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja harus disimpan dan dipelihara oleh Pemegang Izin paling singkat 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja.
(6) Dalam hal hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan Dosis yang signifikan atau melebihi Nilai Batas Dosis, Pemegang Izin wajib melakukan tindak lanjut.
(7) BAPETEN dapat melakukan pencarian keterangan jika hasil evaluasi menunjukkan Dosis melebihi Nilai Batas Dosis.
Dalam hal belum ada laboratorium dosimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, BAPETEN dapat menunjuk laboratorium dosimetri yang dianggap mampu untuk mengevaluasi hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja.
Pasal 31 . . .
- -
(1) Pemegang Izin, dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib menyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi.
(2) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. peralatan pemantau tingkat Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja ;
b. peralatan pemantau Dosis perorangan;
c. peralatan pemantau radioaktivitas lingkungan;
dan/atau
d. peralatan protektif Radiasi.
(3) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berfungsi dengan baik sesuai dengan jenis Sumber dan energi yang digunakan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Proteksi Radiasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Setiap pekerja, pasien, pendamping pasien, dan/atau orang lain yang berhubungan dengan Radiasi wajib memakai pemantau Dosis perorangan dan peralatan protektif Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b.
(1) Pemegang Izin wajib melakukan kalibrasi terhadap:
a. perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c; dan
b. peralatan radioterapi.
(2) Kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. keluaran teleterapi;
b. aktivitas brakiterapi;
c. aktivitas sumber terbuka; dan
d. alat ukur Radiasi terapi.
(3) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
(4) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi.
(5) Ketentuan . . .
- -
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalibrasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus diupayakan agar besarnya Dosis yang diterima serendah mungkin yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi.
(2) Besarnya Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di bawah Nilai Batas Dosis.
Penerapan optimisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan melalui:
a. pembatas Dosis; dan
b. Tingkat Panduan untuk Paparan Medik.
(1) Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditentukan oleh Pemegang Izin setelah mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN.
(2) Penentuan pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu fasilitas atau instalasi di satu kawasan, pembatas Dosis wajib ditetapkan dengan mempertimbangkan kontribusi Dosis dari masing-masing fasilitas atau instalasi.
(4) Dalam hal personil bekerja lebih dari satu fasilitas atau instalasi, pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberlakukan.
(1) Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b hanya diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam radiologi diagnostik dan intervensional, dan kedokteran nuklir.
(2) Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam radioterapi.
Pasal 38 . . .
- -
(1) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BAPETEN berdasarkan Standar Nasional INDONESIA yang berlaku.
(2) Dalam hal Standar Nasional INDONESIA belum tersedia, BAPETEN dapat MENETAPKAN Tingkat Panduan berdasarkan standar internasional.
(1) Praktisi medik wajib menggunakan Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada saat melaksanakan prosedur radiologi diagnostik dan intervensional untuk mengoptimumkan proteksi terhadap pasien.
(2) Praktisi medik berdasarkan penilaian klinik yang tepat dapat memberikan paparan yang tidak sesuai dengan Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(3) Tingkat Panduan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
(1) Untuk memastikan bahwa Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 dipatuhi, uji kesesuaian wajib dilakukan terhadap pesawat sinar-X untuk radiologi diagnostik dan intervensional.
(2) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh penguji yang berkualifikasi.
(3) Hasil pengujian yang dilakukan oleh penguji yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dievaluasi oleh tenaga ahli untuk menentukan keandalan pesawat sinar-X.
(4) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter operasi dan keselamatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesesuian diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf c harus dipenuhi untuk setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir sesuai dengan besarnya potensi bahaya Sumber yang digunakan.
(2) Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem pertahanan berlapis; dan
b. praktik rekayasa yang teruji.
(1) Sistem pertahanan berlapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a wajib diterapkan dalam mendesain sistem keselamatan.
(2) Ketentuan mengenai sistem pertahanan berlapis untuk setiap jenis Sumber yang digunakan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Praktik rekayasa yang teruji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b wajib diterapkan terhadap Sumber sesuai dengan potensi bahayanya
(2) Pemegang Izin, dalam penerapan praktik rekayasa yang teruji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
a. mempertimbangkan persyaratan, standar, dan instrumen terdokumentasi lainnya yang telah ditetapkan;
b. mendapat dukungan dari manajemen yang andal untuk menjamin Proteksi dan Keselamatan Radiasi selama Sumber digunakan;
c. memasukkan toleransi keselamatan yang memadai terhadap desain, konstruksi, dan operasi Sumber; dan
d. mempertimbangkan perkembangan kriteria teknis yang relevan, hasil penelitian mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang relevan, dan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman.
(3) Ketentuan . . .
- -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik perekayasaan yang teruji untuk setiap jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dengan peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin, untuk menjamin keselamatan Sumber, wajib melakukan verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
(2) Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pengkajian keselamatan Sumber;
b. pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan;
dan
c. Rekaman hasil verifikasi keselamatan.
(1) Pemegang Izin, mulai tahap tahap penentuan tapak, desain, pembuatan, konstruksi, pemasangan, komisioning, operasi, perawatan, dan/atau dekomisioning, wajib melakukan pengkajian keselamatan Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a.
(2) Pengkajian keselamatan Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. mengidentifikasi terjadinya Paparan Normal dan Paparan Potensial;
b. menentukan tingkat Paparan Normal dan memperkirakan kebolehjadian dan tingkat Paparan Potensial; dan/atau
c. mengkaji mutu dan keandalan peralatan Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian keselamatan Sumber diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b.
(2) Pemegang . . .
- -
(2) Pemegang Izin, dalam melaksanakan pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan peralatan dan prosedur yang memadai.
(3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. dipelihara dan diuji dengan benar;
b. dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
(1) Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, dan menyimpan Rekaman hasil verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c.
(2) Rekaman hasil verifikasi keselamatan dapat merupakan bagian dari rekaman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekaman hasil verifikasi keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.