Peraturan Menteri Nomor 60-permentan-ot-140-9-2012 Tahun 2012 tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukan produk hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA. 2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau telah diolah. 3. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disebut RIPH adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada perusahaan yang akan melakukan Impor Produk Hortikultura ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA. 4. Perusahaan adalah pelaku usaha hortikultura Warga Negara INDONESIA atau badan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang mengelola usaha hortikultura dengan skala tertentu. 5. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura. 6. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVT-PP adalah unit kerja yang membidangi fungsi perizinan secara administratif. 7. Importir Produsen Produk Hortikultura, selanjutnya disebut IP-Produk Hortikultura adalah perusahaan industri yang menggunakan Produk Hortikultura sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri dan tidak memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. 8. Importir Terdaftar Produk Hortikultura, yang selanjutnya disebut IT- Produk Hortikultura adalah perusahaan yang melakukan Impor Produk Hortikultura untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain. 9. Persetujuan Impor adalah izin Impor Produk Hortikultura. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan pemberian RIPH bagi Perusahaan yang akan melakukan Impor Produk Hortikultura.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH bagi Perusahaan yang melakukan Impor Produk Hortikultura dan jaminan keamanan pangan Produk Hortikultura yang diimpor.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi : a. persyaratan dan tata cara memperoleh RIPH; b. kewajiban pemegang RIPH; c. pengawasan; dan d. ketentuan sanksi.

(1) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan Perusahaan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan. (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Menteri Perdagangan setelah memperoleh RIPH dari Menteri.

Perusahaan yang telah memperoleh RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan RIPH harus mengajukan Persetujuan Impor kepada Menteri Perdagangan.

Pengawasan Impor Produk Hortikultura segar sebagai konsumsi dan bahan baku industri di tempat pemasukan dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

Perusahaan yang tidak melakukan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh RIPH selanjutnya.

(1) Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk Impor Produk Hortikultura yang dikapalkan dari negara asal sebelum tanggal 28 September 2012. (2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat masuk ke wilayah Republik INDONESIA pada tanggal 28 November 2012. (3) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Bill of Loading atau Airway Bill dan Invoice.

Peraturan ini tidak berlaku untuk barang bawaan penumpang pesawat udara atau kapal laut, serta pelintas batas negara yang dimaksudkan untuk pemenuhan konsumsi sendiri dan jumlahnya tidak melebihi dari 10 (sepuluh) kilogram per orang.