Peraturan Menteri Nomor 80-m-ind-per-9-2014 Tahun 2014 tentang INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor adalah industri yang didirikan dan dioperasikan di INDONESIA yang terdiri dari: a. Industri Komponen Kendaraan Bermotor; b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; c. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; d. Industri Kendaraan Bermotor Khusus; dan e. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga. 2. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah industri yang didirikan dan beroperasi di INDONESIA untuk manufaktur kendaraan bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 29100 untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. 3. Perusahaan Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga adalah industri yang didirikan dan beroperasi di INDONESIA untuk manufaktur kendaraan bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 30911 untuk Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga 4. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Khusus adalah industri yang didirikan dan beroperasi di INDONESIA untuk manufaktur atau memasang peralatan khusus pada kendaraan sehingga kendaraan dimaksud memiliki fungsi khusus selain fungsi utama kendaraan tersebut untuk pengangkutan orang atau barang, dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 29100. 5. Perusahaan Industri Komponen Kendaraan Bermotor adalah industri yang didirikan dan beroperasi di INDONESIA untuk manufaktur komponen kendaraan bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri komponen kendaraan bermotor dan memiliki KBLI 30912 dan/atau KBLI 29300. 6. Perusahaan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah industri yang didirikan dan beroperasi di INDONESIA serta memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 29200 untuk memproduksi bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus. 7. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05. 8. Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos 87.11. 9. Sedan adalah kendaraan bermotor dengan ciri memiliki 3 (tiga) ruang (boxes) yang terdiri dari ruang motor penggerak, ruang penumpang dan ruang bagasi yang masing-masing ruang tersekat secara permanen dalam satu kesatuan dengan tempat duduk tidak lebih dari 2 (dua) baris. 10. Kendaraan Penumpang (4x2) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang selain sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sistem penggerak dua roda. 11. Kendaraan Penumpang (4x4) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang selain sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sistem penggerak empat roda. 12. Bus adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi. 13. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. 14. Traktor Jalan untuk Semi Trailer atau Tractor Head adalah kendaraan yang dikonstruksi terutama untuk menarik. 15. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (Completely Knocked Down/CKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai dan sekurang-kurangnya terdiri dari Komponen Utama Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk tujuan pembuatan kendaraan bermotor. 16. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai dan belum lengkap yang digunakan untuk tujuan pembuatan kendaraan bermotor. 17. Komponen Kendaraan Bermotor adalah bagian kendaraan bermotor yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor. 18. Komponen Utama kendaraan bermotor adalah bagian dari kendaraan bermotor yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor. 19. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NIK adalah kombinasi karakter berupa huruf dan/atau angka yang dipasang/dicetak pada kendaraan bermotor oleh pembuat/perakit kendaraan untuk tujuan identifikasi sesuai SNI 09-1411-2000 atau revisinya. 20. Surat Penetapan Kode Perusahaan adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang MENETAPKAN bahwa industri perakitan kendaraaan bermotor dapat menerapkan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK). 21. Kode perusahaan adalah 3 (tiga) karakter pertama dari 17 (tujuh belas) karakter pada NIK. 22. Pendalaman Manufaktur adalah Komitmen Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor untuk melakukan pentahapan penggunaan komponen lokal yang diketahui oleh Direktur Jenderal. 23. Surat Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menerangkan bahwa suatu perusahaan Industri Kendaraan Bermotor dapat melakukan importasi Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (Completely Knocked Down/CKD) dan/atau kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD). 24. Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD adalah Surat yang menerangkan bahwa suatu perusahaan Industri Kendaraan Bermotor dapat melakukan importasi komponen yang sudah diproduksi di dalam negeri dan tercantum dalam Lampiran keteruraian kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD) kelompok C. 25. Surveyor adalah Perusahaan Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan verifikasi terkait penerbitan Surat Rekomendasi untuk dapat melakukan importasi kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD). 26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri kendaraan bermotor pada Kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian . 28. Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri alat transportasi darat, Kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor terdiri dari: a. Industri Komponen Kendaraan Bermotor; b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; c. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; d. Industri Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Khusus; dan e. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga. Bagian Dua Industri Komponen Kendaraan Bermotor

(1) Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a untuk: a. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih merupakan kendaraan bermotor yang terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Komponen Utama kendaraan bermotor; atau b. Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga merupakan kendaraan bermotor sekurang kurangnya yang terdiri dari 6 (enam) Komponen Utama kendaraan bermotor; (2) Komponen Utama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. Bodi, Kabin dan/atau Sasis; b. Motor penggerak; c. Transmisi atau Transaxle; dan d. Axle. (3) Komponen Utama kendaraan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: a. Frame body; b. Engine & transmission; c. Steering system & suspension; d. Braking system; e. Wheel; dan f. Electrical & Instrument. (4) Kondisi keteruraian kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, Peraturan Menteri ini.

(1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor pemegang Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 23 wajib memberikan laporan realisasi impor dan realisasi produksi setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Surat Rekomendasi dimaksud kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor pemegang Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 23 wajib memberikan laporan realisasi pendalaman manufaktur setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Surat Rekomendasi dimaksud kepada Direktur Jenderal. (3) Laporan realisasi impor dan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu objek pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (2) Pembinaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan: a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; b. sosialisasi pemberlakuan dan penerapan peraturan terkait; dan/atau c. bimbingan teknis sistem manajemen mutu dan mutu produk. (3) Pembinaan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pembinaan pada industri Komponen, industri Karoseri dan Industri Kendaraan Bermotor; dan b. pembinaan dalam pelaksanaan program khusus yang dicanangkan oleh pemerintah. (4) Pembinaan pada industri Komponen dan industri Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri. (5) Program khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri. (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menugaskan Surveyor yang telah ditunjuk Menteri. (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perusahaan industri. (8) Tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut Peraturan Direktur Jenderal.

Surveyor yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (6) memiliki tugas melakukan verifikasi dalam rangka: a. penerbitan Surat Rekomendasi: 1. legalitas perusahaan pemohon IKD; dan 2. kesesuaian rencana pendalaman manufaktur dengan realisasi pendalaman manufaktur; b. pengawasan berupa pelaksanaan pendalaman manufaktur.

Pengawasan atas pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang terkait dengan Pos Audit dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam melakukan pengawasan.