Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang PRANGKO

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf. 2. Penerbitan Prangko adalah semua proses yang berhubungan dengan pencetakan sampai dengan peredaran prangko. 3. Prangko Definitif adalah prangko yang dapat dicetak ulang. 4. Prangko Non-Definitif adalah prangko yang tidak dapat dicetak ulang. 5. Prangko Istimewa adalah prangko yang diterbitkan untuk menarik perhatian khusus masyarakat atau sebagai penghargaan atas sesuatu hal, keadaan, atau seseorang yang dianggap istimewa. 6. Prangko Peringatan adalah prangko yang diterbitkan untuk memperingati sesuatu peristiwa atau peringatan. 7. Prangko Amal adalah prangko yang diterbitkan untuk menghimpun dana masyarakat guna kepentingan kemanusiaan dengan mencantumkan harga tambahan tertentu. 8. Prangko Identitas Milik Anda yang selanjutnya disebut PRISMA adalah Prangko yang bertuliskan Prisma dan menyediakan bidang kosong untuk memuat foto dan/atau gambar. 9. Penyelenggara Pos Milik Negara adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan pos. 10. Tema Prangko adalah pesan umum yang menjadi dasar penerbitan prangko. 11. Seri Prangko adalah pesan khusus berupa nama, sebutan, atau judul penerbitan prangko. 12. Desain Prangko adalah semua bentuk desain visual yang dirancang secara khusus untuk pembuatan acuan cetak prangko. 13. Reproduksi Prangko adalah penggandaan prangko dengan teknik cetak, fotografi, elektronika, fotokopi, cetak komputer, dan rotogravure. 14. Benda Pos Berteraan Prangko (Postal Stationery) adalah kartu pos, warkatpos, dan amplop, yang pada bagian depannya dicetak teraan prangko yang dimaksudkan sebagai pelunasan porto. 15. Cetak Tindih adalah tulisan atau gambar tambahan yang dicetak pada prangko, carik kenangan atau benda pos bercetakan prangko. 16. Carik Kenangan (Souvenir Sheet) dan/atau Minisheet adalah sehelai kertas atau media lain, yang di dalamnya tercetak satu prangko atau lebih yang desainnya sesuai dengan seri prangko yang diterbitkan. 17. Carik Kenangan Pameran adalah sehelai kertas atau media lain, yang didalamnya tercetak satu prangko atau lebih untuk keperluan pameran filateli yang desainnya tidak harus sesuai dengan seri prangko yang sudah diterbitkan. 18. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19. Percetakan Sekuriti adalah badan usaha percetakan yang telah memiliki ijin operasi pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan terdiri dari unsur-unsur instansi/lembaga atau perorangan yang dianggap ahli dalam bidangnya dan bertugas memberikan pertimbangan mengenai prangko. 21. Penerbitan Prangko Bersama (Joint Issue of Stamp) adalah penerbitan prangko antara INDONESIA dan satu atau lebih negara lain yang dilaksanakan pada tanggal yang sama di masing-masing negara dengan tema yang sama. 22. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos. 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

(1) Jenis prangko terdiri dari Prangko Definitif dan Prangko Non-Definitif. (2) Prangko Non-Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. Prangko Istimewa; b. Prangko Peringatan; c. Prangko Amal; dan d. Prangko Identitas Milik Anda (PRISMA).

(1) Penerbitan prangko dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam melaksanakan penerbitan prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan kepada Penyelenggara Pos Milik Negara.

Permohonan penerbitan diajukan oleh instansi pemerintah, negara asing, organisasi nasional dan internasional, badan usaha dan perorangan.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko dapat membatalkan peredaran prangko. (2) Pembatalan dilakukan berdasarkan adanya kesalahan pada informasi atau keterangan yang terdapat di dalam prangko. (3) Penarikan prangko dari peredaran sebagai akibat dari pembatalan prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.

Pemusnahan prangko dilakukan terhadap: a. pelat cetak prangko yang tidak dipergunakan lagi; b. semua hasil cetak yang terjadi akibat proses pencetakan prangko yang tidak diserahkan kepada penyelenggara pos milik negara; c. prangko yang ditarik dari peredaran; dan/atau d. prangko yang tidak layak pakai.

Direktur Jenderal dengan pertimbangan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko dapat MENETAPKAN reproduksi prangko.

(1) Prangko yang diterbitkan harus bebas dari tuntutan atau klaim hak cipta oleh pihak lain. (2) Pemegang hak cipta prangko dan desain yang terkait dengan proses penerbitan prangko adalah Direktur Jenderal.

Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Proses penerbitan prangko dan benda filateli yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 23/Dirjen/2003 tentang Ketentuan Penerbitan Prangko dan Benda Filateli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.