Peraturan Menteri Nomor 240-pmk-03-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)

(1) Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh: a. Wajib Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak; b. Direktur Jenderal Pajak; atau c. Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dalam batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana ditetapkan dalam P3B. (2) Wajib Pajak yang dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wajib Pajak dalam yaitu subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dan dikenai pajak berdasarkan UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

(1) Wajib Pajak dalam yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP kepada Direktur Peraturan Perpajakan II atas: a. tindakan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak berganda terhadap Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA, sebagai akibat praktik Transfer Pricing yang dilakukan dengan Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; b. tindakan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B, sehubungan dengan keberadaan atau penghasilan bentuk usaha tetap di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dimiliki Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA; c. permasalahan Dual Residence; atau d. penerapan ketentuan yang tidak sesuai dengan P3B sehubungan dengan penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, termasuk pemotongan atau pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. (2) Wajib Pajak yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi sebagai berikut: a. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, dan jenis usaha Wajib Pajak dalam yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP; b. nama dan identitas pendukung dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait transaksi Transfer Pricing, antara lain nomor identitas Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; c. nama dan identitas pendukung dari Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA yang mengajukan permintaan MAP, antara lain nomor identitas Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; d. Tahun Pajak dan/atau Masa Pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP; e. tindakan yang telah dilakukan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau oleh Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B; f. penjelasan mengenai transaksi yang telah dilakukan koreksi oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang meliputi substansi transaksi, nilai koreksi, dan dasar dilakukannya koreksi; dan g. pendapat Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA atas penerapan ketentuan dalam P3B sehubungan dengan tindakan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada huruf f. (3) Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA; b. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA atau wakilnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG; dan c. dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP atas hal yang dianggap perlu dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak. (2) Hal yang dianggap perlu dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peninjauan ulang Persetujuan Bersama yang telah disepakati sebelumnya karena terdapat indikasi ketidakbenaran informasi atau dokumen yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA dan/atau oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, termasuk karena terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap pada pelaksanaan MAP sebelumnya; b. penyampaian Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak; c. tindak lanjut permohonan APA dari Wajib Pajak di INDONESIA; d. penafsiran atas suatu ketentuan tertentu dalam P3B yang diperlukan dalam pelaksanaan P3B yang bersangkutan; atau e. hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan P3B. (3) Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP atas hal yang dianggap perlu dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan pelaksanaan MAP dari WNI yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yakni dalam hal WNI dimaksud dikenai pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang lebih berat dibandingkan dengan yang dikenai oleh Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada warga negaranya terkait kasus non diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B. (4) WNI yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II mengenai informasi paling sedikit sebagai berikut: a. nama, alamat, dan kegiatan usaha WNI yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP; b. tindakan atau pengenaan pajak yang telah dilakukan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindakan atau pengenaan pajak yang dilakukan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud kepada warga negaranya sendiri; dan c. tahun pajak dan/atau masa pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP. (5) Permintaan pelaksanaan MAP dari WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA; dan b. ditandatangani oleh WNI yang bersangkutan, atau dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP kepada Direktur Peraturan Perpajakan II atas: a. surat ketetapan pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di INDONESIA, yang atas penetapan pajak dalam surat ketetapan pajak dimaksud dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B, termasuk akibat koreksi Transfer Pricing yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B; b. surat ketetapan pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA terkait transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang atas penetapan pajak dalam surat ketetapan pajak dimaksud dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B, termasuk akibat koreksi Transfer Pricing yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B; c. Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; d. pemotongan atau pemungutan pajak oleh Wajib Pajak di INDONESIA sehubungan dengan penghasilan yang bersumber dari INDONESIA yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B; e. penafsiran ketentuan dalam P3B yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda atau penghindaran pajak; f. permasalahan Dual Residence; g. tindak lanjut permohonan APA dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; atau h. pemajakan yang lebih berat yang dikenai terhadap Warga Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA dibandingkan dengan yang dikenai terhadap WNI terkait kasus non diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B. (2) Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan menyampaikan informasi sebagai berikut: a. nama dan identitas pendukung dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra terkait, atas pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g; b. nama dan identitas pendukung dari Warga Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA, atas pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; c. nama dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak di INDONESIA yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP; d. Tahun Pajak dan/atau masa pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP; dan e. tindakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA atau oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B, atau penjelasan atas penafsiran Direktorat Jenderal Pajak terhadap ketentuan dalam P3B yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda atau penghindaran pajak. (3) Dalam hal Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan kepada Wajib Pajak di INDONESIA terkait mengenai adanya permintaan pelaksanaan MAP atas Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. (4) Dalam hal Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan kepada Wajib Pajak di INDONESIA terkait mengenai adanya permintaan pelaksanaan MAP sebagai tindak lanjut permohonan APA dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

(1) Direktur Jenderal Pajak membentuk tim pelaksanaan MAP dengan mempertimbangkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (1) huruf c, atau Pasal 20 ayat (1) huruf b. (2) Tim pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk: a. melakukan penelitian atas hal-hal yang diajukan dalam permintaan pelaksanaan MAP; b. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP atas permasalahan yang akan atau sedang dibahas dalam pelaksanaan MAP, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; c. melakukan pembahasan dengan WNI atau Wajib Pajak di INDONESIA yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP atas permasalahan yang akan atau sedang dibahas dalam pelaksanaan MAP, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; d. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA atau bentuk usaha tetap di INDONESIA yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP atas permasalahan yang akan atau sedang dibahas dalam pelaksanaan MAP, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c; e. melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, atau huruf d, dalam hal diperlukan; f. melakukan pembahasan dengan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; g. meminta dokumen pendukung dan informasi lain yang diperlukan dari WNI atau Wajib Pajak di INDONESIA yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP; h. melakukan penelitian ketentuan perpajakan dan kelaziman praktik secara internasional terkait permasalahan yang akan atau sedang dibahas dalam pelaksanaan MAP; i. meminta untuk dilakukan pertukaran informasi dalam rangka perpajakan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dalam hal diperlukan; j. meminta usulan dari unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal diperlukan; k. meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari pihak terkait lainnya, dalam hal diperlukan; l. menyiapkan rekomendasi naskah posisi (position paper); m. meneliti perlu tidaknya dilakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak di INDONESIA atas rancangan Persetujuan Bersama, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP atas hal yang dianggap perlu dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), atau atas penafsiran ketentuan dalam P3B yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda atau penghindaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e; n. menyiapkan kemungkinan dilakukannya penyesuaian kewajiban objek pajak lainnya (secondary adjustment) akibat Persetujuan Bersama terkait permasalahan Transfer Pricing, dalam hal diperlukan; dan o. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan.

(1) Direktur Peraturan Perpajakan II berwenang untuk menyepakati Persetujuan Bersama berdasarkan naskah posisi (position paper). (2) Sebelum Direktur Peraturan Perpajakan II menyepakati Persetujuan Bersama, Direktur Peraturan Perpajakan II dan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra menyusun rancangan Persetujuan Bersama. (3) Dalam hal permintaan pelaksanan MAP terkait dengan: a. Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; b. WNI yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra terkait permasalahan diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; atau c. Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA atau bentuk usaha tetap di INDONESIA yang terkait dengan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf c, Direktur Peraturan Perpajakan II harus terlebih dahulu memintakan konfirmasi kepada Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA, WNI yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA atau bentuk usaha tetap di INDONESIA bersangkutan, mengenai diterima atau tidaknya rancangan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atau Wajib Pajak dalam negeri INDONESIA atau bentuk usaha tetap di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menyampaikan konfirmasi secara tertulis mengenai diterima atau tidaknya rancangan Persetujuan Bersama kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. (5) Direktur Peraturan Perpajakan II menyepakati Persetujuan Bersama dengan pejabat yang berwenang dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra setelah memperoleh konfirmasi diterimanya rancangan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian tim pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf m, rancangan Persetujuan Bersama tidak perlu dimintakan konfirmasi kepada Wajib Pajak di INDONESIA, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat menyepakati Persetujuan Bersama dengan pejabat yang berwenang dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Dokumen yang dipergunakan sejak pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sampai dengan penyelesaian atau dihentikannya proses pelaksanaan MAP diperlakukan secara rahasia sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG.