Peraturan Menteri Nomor p-9-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IU-IPHHK adalah izin usaha industri yang mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 2. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus dengan produk tertentu yang dihasilkan dari proses produksi. 3. Bahan baku industri adalah hasil hutan yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai material produksi dalam industri dan atau untuk penggunaan lain. 4. Kayu Bulat (KB) adalah Kayu Bulat Besar dan atau Kayu Bulat Sedang yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm ke atas. 5. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari: kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang. 6. Kayu limbah adalah sisa hasil pemotongan, sebetan/simpiran atau log core dari kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil hasil proses produksi dalam industri dan atau sisa pembagian batang berupa tunggak, kayu cacat/busuk hati/growong dengan reduksi di atas 40% (empat puluh persen) dan ranting dari hasil penebangan yang digunakan untuk menghasilkan produk diversifikasi primer maupun sekunder. 7. Rendemen kayu olahan riil adalah indeks perbandingan capaian produksi kayu olahan (output) terhadap penggunaan bahan baku (input) yang dinyatakan dalam persen. 8. Standar rendemen kayu olahan adalah indeks/angka rendemen kayu olahan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. 9. Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih besar dari standar rendemen kayu olahan. 10. Inefisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih kecil dari standar rendemen kayu olahan. 11. Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah laporan yang menggambarkan secara rinci penggunaan bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil menjadi kayu olahan primer. 12. Kapasitas izin produksi adalah volume produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin usaha industri dari pejabat yang berwenang. 13. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku. 14. Penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik adalah penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web. 15. Penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara manual adalah penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa atau non elektronik yang dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan baku yang dipersyaratkan. 16. Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI adalah Surat Tanda Legalitas RPBBI yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan kepastian hukum bahwa pemegang IU-IPHHK telah menyampaikan RPBBI atau perubahan RPBBI secara benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI secara elektronik adalah penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui proses otomasi sistem aplikasi berbasis web dan dapat dicetak sendiri oleh pemegang IU-IPHHK. 18. Penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan secara manual adalah penerbitan tanda terima penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa tidak melalui aplikasi berbasis web. 19. Aplikasi RPBBI adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyampaian RPBBI atau laporan perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik. 20. Login adalah proses mengakses komputer dengan memasukkan User ID dan Password guna mendapatkan hak akses menggunakan aplikasi. 21. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi. 22. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi user ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. 23. Aplikasi mengalami gangguan/gagal operasi adalah tidak berfungsinya aplikasi RPBBI yang diakibatkan antara lain gangguan jaringan komputer global atau internet, bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, over kapasitas data base server, proses penyempurnaan atau maintenance aplikasi dengan waktu lebih dari 3 x 24 jam, bukan sebagai akibat dari kesalahan pengoperasian oleh pengguna. 24. Tahun berjalan adalah tahun dilaksanakannya RPBBI mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 25. Tahun lalu adalah 1 (satu) tahun sebelum penyusunan RPBBI tahun berjalan. 26. Pengurus pemegang IU-IPHHK adalah Direktur Utama/Direktur yang tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan pemegang IU-IPHHK atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan. 28. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan. 29. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di wilayah Provinsi. 30. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota. 31. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di wilayah setempat.

(1) Penetapan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada pemegang IU-IPHHK dalam penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI agar berjalan secara tertib, lancar dan tepat waktu; (2) Tujuan penetapan RPBBI adalah: a. Terkendalinya pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan IPHHK; b. Terwujudnya pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku IPHHK dari sumber yang sah dan berkelanjutan; c. Terwujudnya kemudahan, kecepatan, efektifitas dan fleksibilitas pemegang IU-IPHHK dalam penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI; d. Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RPBBI; e. Tersedianya data dan informasi pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan yang dapat diakses oleh publik/masyarakat umum.

(1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun. (2) RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : a. Rencana Produksi Kayu Olahan; b. Rencana Kebutuhan Bahan Baku; c. Rencana Pemenuhan Bahan Baku; d. Rencana Pemanfaatan/Penggunaan Bahan Baku; dan e. Rencana Pemasaran Kayu Olahan. (3) RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

(1) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI, apabila : a. Sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan pejabat yang berwenang belum menerima penyampaian RPBBI tahun berjalan dari pemegang izin; atau b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (2)

(1) Apabila aplikasi SI-RPBBI Online belum berfungsi atau masih dalam tahap penyiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia/Operator SI-RPBBI Online. Penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dilakukan secara manual/disampaikan dengan surat biasa oleh pemegang IU-IPHHK kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (2) Berdasarkan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi melaksanakan pemantauan dan menyampaikan datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun secara online, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 187) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.