Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2013

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat KOPERTIS, adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi di suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Koordinator bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. (3) Jabatan Koordinator diduduki oleh seorang dosen senior yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dari salah satu perguruan tinggi yang mempunyai kualifikasi tertentu. (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas tambahan. (5) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

KOPERTIS mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KOPERTIS menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal; b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya; c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya dan wilayah pengembangannya; d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketenagaan perguruan tinggi swasta; e. melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya; dan f. melaksanakan dan koordinasi pengembangan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pelaksana. (2) Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (3) Sekretariat Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan sehari-hari secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Koordinator. (4) Sekretariat Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB III

SEKRETARIAT PELAKSANA

Pasal 5

Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas membantu pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.

Pasal 6

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 31

(1) Sekretaris Pelaksana adalah jabatan eselon II.b (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan eselon III.a (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a

BAB V

TATA KERJA

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KOPERTIS dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan KOPERTIS maupun dengan instansi lain di luar KOPERTIS sesuai dengan tugasnya masing-masing; b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Semua tugas dan fungsi sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/O/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta masih tetap dilaksanakan sampai dengan Organisasi dan Tata Kerja KOPERTIS disesuaikan dengan Peraturan ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BAB III

SEKRETARIAT PELAKSANA

Pasal 5

Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas membantu pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.

Pasal 6

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 31

(1) Sekretaris Pelaksana adalah jabatan eselon II.b (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan eselon III.a (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a

BAB V

TATA KERJA

Pasal 32

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA LOKASI DAN WILAYAH KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA NO. NAMA UNIT ORGANISASI LOKASI WILAYAH KERJA A Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe A 1. KOPERTIS Wilayah I Medan Provinsi Sumatera Utara, termasuk pengembangannya 2. KOPERTIS Wilayah III Jakarta Provinsi DKI Jakarta, termasuk pengembangannya 3. KOPERTIS Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya 4. KOPERTIS Wilayah VII Surabaya Provinsi Jawa Timur, termasuk pengembangannya 5. KOPERTIS Wilayah IX Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, termasuk pengembangannya B Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe B 1. KOPERTIS Wilayah II Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, termasuk pengembangannya 2. KOPERTIS Wilayah Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, V termasuk pengembangannya 3. KOPERTIS Wilayah VI Semarang Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengembangannya 4. KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya 5. KOPERTIS Wilayah X Padang Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya 6. KOPERTIS Wilayah XI Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, termasuk pengembangannya 7. KOPERTIS Wilayah XII Ambon Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat, termasuk pengembangannya 8. KOPERTIS Wilayah XIII Banda Aceh Provinsi Aceh, termasuk pengembangannya MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 33

Pasal 37