Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 37

PERMEN Nomor 1 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA LOKASI DAN WILAYAH KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA NO. NAMA UNIT ORGANISASI LOKASI WILAYAH KERJA A Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe A 1. KOPERTIS Wilayah I Medan Provinsi Sumatera Utara, termasuk pengembangannya 2. KOPERTIS Wilayah III Jakarta Provinsi DKI Jakarta, termasuk pengembangannya 3. KOPERTIS Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya 4. KOPERTIS Wilayah VII Surabaya Provinsi Jawa Timur, termasuk pengembangannya 5. KOPERTIS Wilayah IX Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, termasuk pengembangannya B Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe B 1. KOPERTIS Wilayah II Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, termasuk pengembangannya 2. KOPERTIS Wilayah Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, V termasuk pengembangannya 3. KOPERTIS Wilayah VI Semarang Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengembangannya 4. KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya 5. KOPERTIS Wilayah X Padang Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya 6. KOPERTIS Wilayah XI Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, termasuk pengembangannya 7. KOPERTIS Wilayah XII Ambon Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat, termasuk pengembangannya 8. KOPERTIS Wilayah XIII Banda Aceh Provinsi Aceh, termasuk pengembangannya MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH
Koreksi Anda