Peraturan Menteri Nomor 48-m-dag-per-8-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi yang mendukung kelancaran arus barang dan/atau jasa. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Menteri, Menteri Teknis, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. 3. Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri. 4. Pusat Distribusi Provinsi adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama di beberapa kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, yang dapat bersifat kolektor, distributor, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antar pulau. 5. Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama di beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, yang dapat bersifat kolektor, distributor, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antar pulau. 6. Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah sekelompok orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengelola sarana distribusi perdagangan serta bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya dengan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. 7. Closed-circuit television yang selanjutnya disebut CCTV adalah kamera yang merekam gambar video dan menghantar isyarat video komposit tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk tujuan pengawasan. 8. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 9. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Menteri Teknis adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknis yang terkait dengan Sarana Distribusi Perdagangan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Menteri, Menteri Teknis, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, berupa: a. Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, nyaman, tertib, jujur dan ramah lingkungan serta dapat meningkatkan daya saing; dan b. Pusat Distribusi Provinsi dan Pusat Distribusi Regional yang dapat berfungsi sebagai jaringan logistik dan penyangga komoditas utama di tingkat daerah dan nasional.

Pasar Tradisional diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe: a. Pasar Tradisional tipe A; b. Pasar Tradisional tipe B; c. Pasar Tradisional tipe C; dan d. Pasar Tradisional tipe D.

Sumber pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dapat berasal dari APBN, APBD, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat.

(1) Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan meliputi: a. pembangunan baru; dan/atau b. revitalisasi/renovasi. (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pasar Tradisional harus berada di lokasi yang telah ada embrio pasar. (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat Distribusi harus berada di lokasi dekat dengan pelabuhan dan/atau terminal angkutan. (4) Embrio pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria: a. area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah; b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus; c. adanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari satu orang; dan d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen.

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. (2) Dalam hal pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan dibiayai oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat, penetapan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dilakukan oleh pihak yang membiayai pembangunan dengan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.

(1) Menteri melimpahkan wewenang pengendalian dan pengawasan pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan yang pembiayaannya bersumber dari APBN Kementerian Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2013 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id