PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 8. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi Ekonomi Kreatif menjadi produk yang menciptakan nilai tambah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara INDONESIA atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk meemberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. 11. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaha keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil. 12. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. 13. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. 14. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 15. Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif adalah infrastruktur Ekonomi Kreatif berupa ruang berekspresi, berpromosi, dan berinterkasi bagi insan kreatif di Daerah. 16. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah dokumen perencanaan dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah. 17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif. 18. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

BAB III

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas : a. pelaku kreasi; dan b. pengelola Kekayaan Intelektual. (2) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi. (3) Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. (4) Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain : a. penerbit musik/film/gim; b. distributor musik/film/gim; c. bioskop; d. layanan pengaliran video (video streaming); e. rumah makan/restoran/kafe; f. perusahaan iklan; g. penyelenggara teater; h. pengelola portal daring; dan i. pengelola program daring.

Pasal 6

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak : a. memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; b. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif; c. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; d. mendapatkan perlindungan hukum; dan e. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah.

Pasal 7

(1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban : a. memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memberikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; c. memiliki Perizinan Berusaha; d. menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungan perusahaan; e. mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan f. melakukan bantuan pembinaan Ekonomi Kreatif untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pemula. (2) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa : a. teguran lisan ; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. denda; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui : a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. pengembangan riset; b. pengembangan pendidikan; c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; d. penyediaan infrastruktur; e. pengembangan sistem pemasaran; f. pemberian insentif; g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan h. pelindungan hasil kreativitas.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada sub sektor : a. pengembangan permainan; b. arsitektur; c. desain interior; d. musik; e. seni rupa; f. fashion; g. kuliner; h. film, animasi, dan video; i. fotografi; j. desain komunikasi visual; k. televisi dan radio; l. kriya; m. desain produk n. penerbitan; o. periklanan; p. seni pertunjukan;dan q. aplikasi. (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat. (3) Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif. (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 13

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui : a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan b. intrakurikuler dan kokulikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Pasal 14

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari : a. APBD; dan/atau b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. (2) Infrstruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. infrastruktur fisik; dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif. (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui : a. lisensi; b. waralaba; c. alih teknologi; d. jenama bersama; e. pengalihan hak; dan/atau f. bentuk kemitraan lain. (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal. (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Fasilitasi yang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa : a. bimbingan teknis; b. pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik; c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan; d. pelayanan informasi/konsultasi usaha; e. bantuan promosi pemasaran; f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital; g. akses pemasaran; h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk; i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau j. layanan bantuan dan pendampingan hukum. (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 18

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. legalitas usaha; b. pengelolaan Kekayaan Intelektual; c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 19

Fasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intekektual; dan/atau c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 20

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas : a. pemberian insentif; dan/atau b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Pasal 21

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 22

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas : a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f terdiri atas : a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital; b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 24

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g terdiri atas : a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 25

(1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan. (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara : a. memberikan bantuan Penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan incidental; dan/atau b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 27

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j meliputi : a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. mediasi; d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. fiskal; dan/atau b. nonfiskal.

Pasal 29

(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a merupakan dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan. (2) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. insentif perpajakan Daerah; dan/atau b. insentif retribusi.

Pasal 30

(1) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. (2) Bentuk insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. proses perizinan yang cepat; b. penyediaan lokasi lahan; c. pelayanan; dan d. pemberian bantuan teknis. (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa : a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif; b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif; c. kemudahan pelayanan Perizinan Berusaha dibidang Ekonomi Kreatif; d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual; e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 31

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kratif yang berupa Kekayaan Intelektual. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui : a. lisensi; b. waralaba; c. alih teknologi; d. jenama bersama; e. pengalihan hak; dan/atau f. bentuk kemitraan lain. (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal. (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Fasilitasi yang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa : a. bimbingan teknis; b. pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik; c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan; d. pelayanan informasi/konsultasi usaha; e. bantuan promosi pemasaran; f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital; g. akses pemasaran; h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk; i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau j. layanan bantuan dan pendampingan hukum. (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 18

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. legalitas usaha; b. pengelolaan Kekayaan Intelektual; c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 19

Fasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intekektual; dan/atau c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 20

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas : a. pemberian insentif; dan/atau b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Pasal 21

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 22

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas : a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f terdiri atas : a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital; b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 24

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g terdiri atas : a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 25

(1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan. (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara : a. memberikan bantuan Penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan incidental; dan/atau b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 27

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j meliputi : a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. mediasi; d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Koreksi

(1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari : a. APBD; dan/atau b. sumber lainnya yang sah. (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (3) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. (4) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 47

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui : a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan b. penilaian Kekayaan Intelektual. (3) Fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa : a. fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. (4) Fasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi : a. pendidikan; dan b. pelatihan.

Pasal 48

(1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. (2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas : a. proposal Pembiayaan; b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif; c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Pasal 49

(1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk : a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 50

Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa : a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Pasal 51

Pelaku Ekonomi Kreatif yang menerima Pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber Pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga Pembiayaan. (2) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan/atau b. penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendanaan dan Pembiayaan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Pasal 47

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui : a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan b. penilaian Kekayaan Intelektual. (3) Fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa : a. fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. (4) Fasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi : a. pendidikan; dan b. pelatihan.

Pasal 48

(1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. (2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas : a. proposal Pembiayaan; b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif; c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Pasal 49

(1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk : a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 50

Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa : a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Pasal 51

Pelaku Ekonomi Kreatif yang menerima Pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Keempat