Peraturan Menteri Nomor 76-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Produk Unggulan Hortikultura adalah produk hortikultura yang memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal. 2. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 3. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. 4. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah. 5. Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik INDONESIA. 6. Daya Saing Hortikultura adalah status produk hortikultura yang dikembangkan sesuai dengan agroekologi wilayah pengembangan, serta memiliki nilai strategis, dan/atau memiliki potensi komersial, dan/atau memiliki keunggulan spesifik. 7. Kearifan Lokal adalah nilai, cara, atau kebiasaan hidup yang dipelihara dan diwarisi secara turun temurun. 8. Lembaga yang Kompeten adalah lembaga penelitian atau pengkajian atau lembaga yang setara dengan keduanya yang berada di wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. 9. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Kepala Dinas provinsi adalah kepala dinas yang membidangi hortikultura di tingkat provinsi. 11. Kepala Dinas kabupaten/kota adalah kepala dinas yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penetapan produk unggulan hortikultura. (2) Peraturan ini bertujuan untuk: a. meningkatkan produksi Produk Hortikultura bermutu; b. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Hortikultura; c. meningkatkan perekonomian wilayah; dan d. mengoptimalkan sumber daya hortikultura di dalam negeri secara berkelanjutan; dengan memerhatikan Kearifan Lokal.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. syarat Produk Unggulan Hortikultura; b. tata cara penetapan Produk Unggulan Hortikultura; c. pengembangan Produk Unggulan Hortikultura; d. pembinaan dan pengawasan.

(1) Produk Hortikultura yang dapat ditetapkan sebagai produk unggulan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki peran dan kontribusi dalam perekonomian; dan b. dikembangkan dalam suatu kawasan pengembangan. (2) Selain Produk Hortikultura yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis komoditas dengan keunggulan spesifik dapat ditetapkan sebagai produk unggulan. (3) Produk unggulan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komoditas eksotik, unik, dan khas lokalita. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tanaman hortikultura yang varietasnya sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

(1) Usulan produk unggulan kabupaten/kota disampaikan oleh Pelaku Usaha Hortikultura di kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota. (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi. (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.

(1) Produk Unggulan Hortikultura yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, Menteri dikembangkan dalam Kawasan Hortikultura. (2) Pengembangan produk unggulan hortikultura dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh pelaku usaha. (3) Pengembangan produk unggulan hortikultura dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah.

(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pengembangan produk unggulan yang sudah ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin produk unggulan yang dikembangkan mampu memberikan kontribusi dan peran yang nyata pada perekonomian dan kesejahteraan petani.

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Produk Unggulan Hortikultura dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.