Peraturan Menteri Nomor 48-permetan-pk-440-8-2015 Tahun 2015 tentang PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging. 2. Sapi Indukan adalah sapi betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal, sehat, dan dapat digunakan sebagai induk untuk pengembangbiakan. 3. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 4. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 5. Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut Farm adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Sapi Bakalan atau Sapi Indukan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 6. Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara sapi yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. 7. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara telah memenuhi persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan. 8. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis. 9. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan. 10. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk: a. melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan; b. memenuhi kebutuhan populasi sapi indukan dan daging di dalam negeri; c. meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja; dan d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara permohonan pemasukan, dan pengawasan.

(1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara. (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian. (2) Menteri Pertanian dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. status penyakit hewan menular di negara asal; dan b. hasil analisis risiko terhadap rencana pemasukan. (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh otoritas veteriner kementerian. (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan: a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (acceptable level of protection) sesuai dengan jenis penyakit; b. pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di negara asal; dan c. pemeriksaan dokumen (desk review) dan audit pemenuhan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di farm. (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertanian menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan. (6) Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Pertanian menerbitkan persetujuan permohonan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

(1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal di wilayah kabupaten/kota belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi setempat dan/atau Kementerian. (5) Dalam hal di wilayah provinsi belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat. (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat. (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.

Dalam hal adanya dugaan penyimpangan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau adanya dugaan atas ketidakbenaran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kementerian dapat melakukan pengawasan langsung ke lokasi budi daya dan Rumah Potong Hewan (RPH).