Peraturan Menteri Nomor 02-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 2. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. 3. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah bangunan gedung hunian sederhana tunggal/kelompok dalam satu kesatuan lingkungan administratif/tematik yang memenuhi persyaratan Rencana Kerja Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat. 4. Rencana Kerja Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKH2M adalah dokumen rencana pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung hijau pada H2M. 5. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran. 6. Tahap Pemrograman adalah tahap proses perencanaan awal bangunan gedung hijau untuk MENETAPKAN tujuan, strategi, langkah yang harus dilakukan, jadwal, kebutuhan sumber daya terutama pendanaan dan keterlibatan pemangku kepentingan guna menjamin terpenuhinya kinerja bangunan gedung hijau yang diinginkan. 7. Tahap Perencanaan Teknis adalah tahap proses pembuatan rencana teknis bangunan gedung hijau dan kelengkapannya, meliputi tahap prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja, rencana anggaran biaya, perhitungan-perhitungan dan spesifikasi teknis. 8. Tahap adalah tahap rangkaian kegiatan pelaksanaan untuk mewujudkan fisik bangunan gedung hijau yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan teknis. 9. Tahap Pemanfaatan adalah tahap kegiatan memanfaatkan bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan perawatan dan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau. 10. Tahap Pembongkaran adalah tahap kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau. 11. Penyelenggara Bangunan Gedung Hijau adalah Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga ahli bangunan gedung hijau. 12. Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat TABGH adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung hijau dalam rangka perizinan, pemenuhan kelaikan fungsi, dan sertifikasi bangunan gedung hijau. 13. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus diterbitkan oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. 14. Pengubahsuaian (retrofitting) adalah upaya penyesuaian kinerja bangunan gedung yang telah dimanfaatkan agar memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau. 15. Audit Energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi kepada pengguna sumber energi dan pengguna energi dalam rangka konservasi energi. 16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 18. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/barang. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam melakukan penyelenggaraan bangunan gedung hijau. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya bangunan gedung hijau yang berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis bangunan gedung hijau yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, serta sumber daya lainnya.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. prinsip bangunan gedung hijau; b. bangunan gedung yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau; c. persyaratan bangunan gedung hijau; d. penyelenggaraan bangunan gedung hijau; e. sertifikasi; f. pemberian insentif pada penyelenggaraan bangunan gedung hijau; g. pembinaan; dan h. peran masyarakat.

Prinsip bangunan gedung hijau meliputi: a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak; b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce); c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik; d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse); e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle); f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian; g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana; h. orientasi kepada siklus hidup; i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan; j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.

(1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung. (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bangunan gedung hijau juga harus memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau; (4) Persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas persyaratan pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan yaitu: a. persyaratan tahap pemrograman; b. persyaratan tahap perencanaan teknis; c. persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi; d. persyaratan tahap pemanfaatan; dan e. persyaratan tahap pembongkaran.

(1) Bangunan gedung hijau diselenggarakan oleh: a. Pemerintah Pusat atau pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta pada bangunan gedung hijau milik negara; b. pemilik bangunan gedung hijau yang berbadan hukum atau perseorangan; c. pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung hijau yang berbadan hukum atau perseorangan; dan d. penyedia jasa yang kompeten di bidang bangunan gedung. (2) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau meliputi tahap: a. pemrograman; b. perencanaan teknis; c. pelaksanaan konstruksi; d. pemanfaatan; dan e. pembongkaran. (3) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. (4) Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bangunan gedung hijau juga harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung hijau.

(1) H2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c diselenggarakan secara kolektif atas inisiatif masyarakat. (2) Penyelenggaraan H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan pendampingan dari Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dengan memenuhi indikator kinerja. (3) Penyelenggaraan H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan dokumen RKH2M; b. pelaksanaan konstruksi; c. pemanfaatan; dan d. pembongkaran. (4) Penyelenggaraan H2M dituangkan dalam dokumen RKH2M pada awal kegiatan sebagai bagian dari rencana aksi implementasi bangunan gedung hijau di kabupaten/kota atau di Provinsi DKI Jakarta.

(1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau merupakan bagian dari pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta. (2) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan: a. pengaturan; b. pemberdayaan; dan c. pengawasan.

Peran masyarakat dalam implementasi peraturan bangunan gedung hijau, antara lain: a. mengusulkan pendampingan penyelenggaraan H2M secara tertulis kepada Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dilengkapi dengan data pendukung. b. berpartisipasi aktif dalam implementasi peraturan bangunan gedung hijau pada tahap perencanaan teknis, tahap pembangunan, tahap pemanfaatan, dan tahap pembongkaran; c. berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi terkait dengan peraturan bangunan gedung hijau; dan d. melakukan penilaian mandiri H2M dengan pendampingan dari Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta.