Peraturan Menteri Nomor 190-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah. 2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN. 7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN. 8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup bendahara umum negara. 9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah. 14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan. 16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi. 17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. 18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. 19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi untuk Investasi Jangka Panjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) SA-IP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). (2) SA-IP menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Manajerial. (3) SA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

(1) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(1) Investasi disajikan dalam Neraca sesuai dengan Nilai Tercatat. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Investasi diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar Investasi untuk menyajikan informasi yang lebih baik. (3) Investasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain meliputi: a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai Investasi; b. jenis-jenis Investasi, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non- Permanen; c. perubahan Nilai Pasar; d. penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e. Investasi yang dinilai dengan Nilai Wajar dan alasan penerapannya; dan f. perubahan pos Investasi. (4) UAPBUN mengungkapkan setiap penyertaan modal negara yang mencakup jumlah-jumlah yang dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UAPBUN menyajikan Laporan Keuangan UAPBUN Semesteran dan Tahunan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Di-Review.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat yang dikelola secara bergulir oleh satuan kerja bukan Badan Layanan Umum dilaporkan sebagai Investasi Non-Permanen. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan jangka waktu dana bergulir selesai. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya proses inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) SA-IP dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) SA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tahun 2011.