Peraturan Menteri Nomor 254-pmk-05-2015 Tahun 2015 tentang BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan: a. tujuan penggunaan bantuan sosial; b. pemberi bantuan sosial; c. penerima bantuan sosial; dan d. bentuk bantuan sosial yang disalurkan.

(1) Dalam rangka pengalokasian Belanja Bantuan Sosial, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L) melakukan reviu terhadap RKA-K/L dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun antara lain memenuhi kaidah perencanaan. (2) Reviu terhadap RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesesuaian penyusunan alokasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan klasifikasi anggaran. (3) APIP K/L melakukan reviu dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.

(1) Tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal; b. rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; c. jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; d. pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; e. penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; f. penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (2) Tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari target kinerja Kementerian Negara/Lembaga. (3) Pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Kementerian Negara/ Lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana. (4) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. (5) Pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui lembaga nonpemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. (6) Belanja Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak untuk: a. dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial; atau b. diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial. (7) Bentuk bantuan sosial yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (8) Bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan Keluaran yang tercantum dalam RKA-K/L atau DIPA.

(1) Dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a disalurkan langsung kepada penerima bantuan dalam bentuk transfer uang. (2) Dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dikerjakan secara swakelola. (3) Pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjakan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). (4) Pekerjaan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Pekerjaan secara swakelola merupakan kegiatan yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa oleh kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Pekerjaan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan atau penyuluhan untuk penerima bantuan sosial serta sesuai dengan tugas pokok pemberi bantuan sosial; b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat penerima bantuan sosial; c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa dan tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu; atau d. pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. (3) Pekerjaan swakelola yang membutuhkan keahlian tertentu dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a dilakukan melalui pembayaran langsung (LS): a. dari Kas Negara ke rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); b. dari Kas Negara ke rekening lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5); atau c. dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur.

(1) Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal: a. penerima bantuan sosial dalam bentuk uang tidak memungkinkan untuk membuka rekening pada bank/pos; b. dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan merupakan program nasional yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus disalurkan melalui lembaga penyalur; c. dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan merupakan program nasional atau program Kementerian Negara/Lembaga yang penyalurannya ditentukan harus dilakukan melalui uang elektronik yang ter-registrasi; atau d. jumlah penerima bantuan sosial dalam bentuk uang pada satu jenis Belanja Bantuan Sosial dan satu DIPA lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan sosial. (2) Dalam rangka pencairan dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, KPA membuka rekening pada Bank/Pos Penyalur. (3) Pembukaan rekening pada Bank/Pos Penyalur oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. (4) Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disalurkan kepada penerima bantuan sosial dengan cara: a. pemindahbukuan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke rekening penerima bantuan sosial; b. pemberian uang tunai dari rekening Bank/Pos Penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas Bank/Pos Penyalur; atau c. pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh Bank/Pos Penyalur dalam hal dana bantuan sosial merupakan program nasional atau program Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(1) Rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 ayat (4) huruf a dapat berbentuk rekening tabungan yang berkarakteristik Basic Saving Account (BSA). (2) Penggunaan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan tabungan berkarakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Bank/Pos Penyalur yang akan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank/Pos yang telah memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Bank/Pos yang terpilih menjadi Bank/Pos Penyalur dana Belanja Bantuan Sosial menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama dengan PPK. (4) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. tata cara dan syarat penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial; c. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Belanja Bantuan Sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur; d. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur bahwa sisa dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Bank/Pos Penyalur yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus disetor ke Kas Negara pada hari kerja berikutnya; e. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang melalui rekening penerima bantuan sosial atau uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dan huruf c paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak dana Belanja Bantuan Sosial ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur; f. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melalui rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan oleh penerima bantuan sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Belanja Bantuan Sosial ditransfer dari rekening Bank/Pos Penyalur; g. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan ke Kas Negara terhadap Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melalui rekening penerima bantuan sosial atau uang elektronik yang tidak terjadi transaksi/tidak dipergunakan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran dari PPK; h. pernyataan kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial secara berkala kepada PPK; i. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa giro pada Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial ke Kas Negara; j. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Belanja Bantuan Sosial yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Negara; k. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyediakan sistem informasi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial yang dapat diakses oleh KPA/PPK; dan l. ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap salah satu pihak yang melanggar kontrak/perjanjian kerja sama yang antara lain memuat denda kepada Bank/Pos Penyalur dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran yang besarannya disepakati oleh kedua belah pihak. (5) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan terhadap penerima dana Belanja Bantuan Sosial. (6) Dalam hal ketentuan yang tercantum pada kontrak/perjanjian kerja sama melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf e, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. (7) Permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh PPK disertai dengan penjelasan tidak dapat disalurkannya dana Belanja Bantuan Sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c atau 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.

(1) Saldo pada rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 ayat (4) huruf a dapat berupa saldo nihil atau saldo simpanan. (2) Dalam hal terdapat saldo simpanan pada rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saldo tersebut tidak perlu disetor ke Kas Negara.

(1) Dalam hal Bank/Pos Penyalur memperkirakan tidak dapat menyalurkan dana bantuan sosial sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama, Bank/Pos Penyalur menyampaikan surat permohonan perpanjangan waktu penyaluran kepada PPK. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan penyebab tidak dapat disalurkannya dana bantuan sosial sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja sama. (3) PPK melakukan analisa terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) PPK menolak permohonan Bank/Pos Penyalur dalam hal berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial. (5) Dalam hal terdapat cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, PPK mengajukan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana bantuan sosial kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (6) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana bantuan sosial. (7) Persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melampaui akhir tahun anggaran. (8) Persetujuan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi sanksi denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama antara PPK dengan Bank/Pos Penyalur.

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui penyaluran barang dan/atau jasa kepada penerima bantuan sosial.

(1) PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk bantuan sosial yang akan disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa. (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima bantuan sosial. (3) Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan untuk penerima bantuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa. (4) Penyaluran barang dan/atau jasa yang pengadaannya menggunakan dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial dilakukan oleh: a. PPK; atau b. penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b dan huruf c yang nilai per jenis barang bantuannya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bantuan sosial dimaksud dapat diberikan dalam bentuk uang. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) atau langsung kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(1) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan secara langsung dari Kas Negara ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). (3) Pencairan dana bantuan sosial ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara sekaligus. (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah dan nilai barang dan/atau jasa yang akan dibeli; c. jenis dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dibeli; d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan; e. tata cara dan syarat pencairan dana; f. pernyataan kesanggupan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah untuk membeli barang dan/atau jasa sesuai dengan jenis dan spesifikasi; g. pernyataan pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah bahwa pengadaan barang dan/atau jasa akan dilakukan secara transparan dan akuntabel; h. persyaratan kesanggupan pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah untuk menyetorkan sisa dana bantuan sosial yang tidak dipergunakan ke Kas Negara; i. sanksi; j. penyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial secara berkala kepada PPK; dan k. penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan.

(1) Kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada PPK, dengan dilampiri: a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah; dan b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah. (2) PPK melakukan pengujian permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial. (3) PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial. (4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, PPK menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan pencairan dana bantuan sosial.

(1) Kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah melaksanakan pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa setelah menerima pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memperhatikan efisiensi penggunaan dana bantuan sosial.

Dalam rangka pencairan dana bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), PPK menyampaikan SPP kepada PPSPM, dengan dilampiri: a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah dan PPK; dan b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah dan disahkan oleh PPK.

(1) PPSPM melakukan pengujian terhadap SPP dan lampiran yang diajukan oleh PPK. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPP dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, PPSPM menerbitkan SPM-LS. (3) Tata cara pengujian SPP, pengajuan SPM-LS oleh PP-SPM ke KPPN, dan penerbitan SP2D oleh KPPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

(1) Bank/Pos Penyalur melakukan penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial ke Kas Negara berdasarkan surat perintah penyetoran dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4). (2) Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan. (3) Setoran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai pengembalian belanja sebesar nilai setoran dana Belanja Bantuan Sosial pada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, dan jenis belanja yang sama. (4) Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah sisa alokasi pagu Belanja Bantuan Sosial. (5) Dalam hal penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. (6) Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial dan bunga/jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, surat setorannya dibuat secara terpisah. (7) Tata cara penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur sistem penerimaan negara. (8) Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyetoran sisa dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dilampiri dengan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial. (9) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan kepada PPK dana Belanja Bantuan Sosial yang telah disetor ke Kas Negara.

(1) Pembayaran kembali atas setoran dana yang tidak tersalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan. (2) Pembayaran kembali atas setoran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penerima bantuan sosial yang baru. (3) Penerima bantuan sosial yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. (4) Mekanisme pembayaran kembali Belanja Bantuan Sosial yang telah disetor ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.