Peraturan Menteri Nomor pm58 Tahun 2013 tentang PENANGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN PELABUHAN

(1) Awak kapal wajib menanggulangi tumpahan minyak atau bahan lain yang bersumber dari kapalnya. (2) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya. (3) Pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap prosedur penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat: a. struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional; b. sistem pelaporan dan komunikasi; dan c. pedoman teknis operasi. (2) Struktur dan tata kerja organisasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. koordinator misi (Mission Coordinator-MC); b. komando lapangan (On Scene Commander-OSC); dan c. operator. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tanggung jawab dan fungsi organisasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. koordinator misi mempunyai fungsi mengkoordinir operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan, Koordinator Misi Tier 1 dan 2 bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, dan Koordinator Misi Tier 3 bertanggung jawab kepada Menteri; b. komando lapangan mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan dan bertanggung jawab kepada koordinator misi; dan c. operator mempunyai fungsi melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan dan bertanggung jawab kepada komando lapangan. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, koordinator misi mempunyai tugas: a. mengaktifkan prosedur penanggulangan pencemaran; b. menunjuk dan mengukuhkan komando lapangan; c. merencanakan dan MENETAPKAN strategi operasi penanggulangan pencemaran; d. mengkoordinasikan dukungan sumber daya personil, peralatan, dan lainnya; e. menyatakan pemberhentian operasi penanggulangan pencemaran; dan f. melaksanakan urusan administrasi dan dokumentasi operasi penanggulangan pencemaran. (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, komando lapangan mempunyai tugas: a. memimpin dan memegang komando dalam operasi penanggulangan pencemaran dan penanggulangan dampak pencemaran serta operasi lainnya; b. melaksanakan strategi penanggulangan pencemaran; c. meminta dukungan sumber daya yang diperlukan kepada koordinator misi; d. mengarahkan dukungan sumber daya dari unit kegiatan lain dan pelabuhan; e. mengumpulkan informasi data pencemaran dan kondisi lingkungan di wilayah pencemaran; dan www.djpp.kemenkumham.go.id f. melaporkan pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran kepada koordinator misi. (6) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, operator mempunyai tugas: a. mencari data pencemaran dan kondisi lingkungan di wilayah pencemaran; b. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan penanggulangan pencemaran; c. menghentikan sumber tumpahan bahan pencemar; d. mengambil sampel bahan pencemar; e. melokalisir, mengambil, dan menampung tumpahan bahan pencemar; f. mendispersi tumpahan bahan pencemar; dan g. melaporkan pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran kepada komando lapangan. (7) Sistem pelaporan dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (8) Pedoman teknis operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penilaian dan pemantauan pencemaran; b. penetapan strategi operasi penanggulangan pencemaran; c. penghentian sumber tumpahan bahan pencemar; d. pengambilan sampel bahan pencemar; e. pelokalisiran tumpahan bahan pencemar; f. pengambilan tumpahan bahan pencemar; g. penampungan tumpahan bahan pencemar; h. pendispersi bahan pencemar; i. pembuangan bahan pencemar; dan j. evaluasi dan penyiapan dokumen operasi penanggulangan pencemaran.

(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki personil dengan tingkat kompetensi paling sedikit terdiri atas: a. 6 (enam) orang operator atau pelaksana; b. 1 (satu) orang penyelia atau komando lapangan; dan c. 1 (satu) orang manajer atau administrator. (2) Kewajiban pelabuhan dan unit kegiatan lain untuk memiliki personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penanggulangan pencemaran yang berbadan hukum INDONESIA dan/atau koperasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Penyediaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat perjanjian. (4) Setiap personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di lokasi pelabuhan dan unit kegiatan lain.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penghisap (skimmer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan kapasitas dan jenis sesuai dengan potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penampung sementara (temporary storage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, paling sedikit sejumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain yang dapat dihisap dalam waktu 10 (sepuluh) jam per hari dan/atau berdasarkan hasil penilaian.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan penyerap (sorbent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yang paling sedikit mampu menyerap 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain yang dapat terjadi dan/atau berdasarkan hasil penilaian.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan pengurai (dispersant) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit mampu mengurai 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.

(1) Kewajiban pelabuhan dan unit kegiatan lain untuk memiliki peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat disediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penanggulangan pencemaran yang berbadan hukum INDONESIA dan/atau koperasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penyediaan peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perjanjian. (3) Setiap peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus tersedia di lokasi pelabuhan dan unit kegiatan lain.

(1) Latihan penggelaran peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk melatih personil dalam melaksanakan komunikasi, operasional peralatan, dan teknik operasi penanggulangan pencemaran. (2) Latihan penggelaran peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Latihan gabungan dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk melatih personil dalam pelaksanaan komunikasi, operasional peralatan, teknik operasi dan kerjasama penanggulangan pencemaran. (2) Latihan gabungan dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Pengawasan latihan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), perusahaan dan/atau koperasi mengajukan permohonan penetapan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, yang salah satu bidang usahanya bergerak di bidang penanggulangan pencemaran; b. Nomor Pokok Wajb Pajak; c. surat keterangan domisili perusahaan; d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan; e. memiliki tenaga ahli paling sedikit 4 (empat) orang yang terdiri atas: 1. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang kartografi; 2. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang ahli lingkungan/analisis mengenai dampak lingkungan/pengendali dampak lingkungan; 3. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang penanggulangan pencemaran di laut minimal tingkat 2; dan 4. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang perkapalan dan/atau kepelabuhanan. (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan sebagai perusahaan penilaian persyaratan penanggulangan pencemaran terhadap unit kegiatan lain dan www.djpp.kemenkumham.go.id pelabuhan sesuai Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Direktur Jenderal menyampaikan penolakan beserta alasannya, sesuai Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi.

(1) Untuk memperoleh pengesahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan analisa dan evaluasi hasil penilaian. (3) Dalam hal hasil analisa dan evaluasi atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan Hasil Penilaian (Assesment) sesuai format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Dalam hal hasil analisa dan evaluasi atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Direktur Jenderal menyampaikan penolakan beserta alasannya, sesuai format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Persetujuan usaha penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal jangka waktu persetujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, perusahaan dapat mengajukan perpanjangan persetujuan usaha. (3) Persetujuan usaha penanggulangan pencemaran berlaku di seluruh INDONESIA.

Perusahaan penanggulangan pencemaran yang telah mendapatkan persetujuan wajib: a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat persetujuan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan; dan c. melaporkan pelaksanaan kontrak dengan pelabuhan atau unit kegiatan lain.