Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pemantauan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang merupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penghapusan, serta Pemeliharaan dan Pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap: a. BMN yang digunakan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang; b. BMN yang digunakan sementara oleh Kementerian lain; dan c. BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Menteri.

(1) Pemantauan atas Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. pelaksanaan Pemanfaatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang; dan b. pelaksanaan Pemanfaatan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang dan/atau perjanjian. (2) Pemantauan atas Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. peruntukan pinjam pakai; b. jenis usaha untuk sewa dan kerjasama Pemanfaatan; c. jangka waktu Pemanfaatan; dan d. penyetoran penerimaan negara dari Pemanfaatan.

(1) Pemantauan terhadap Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang; dan b. pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang. (2) Pemantauan terhadap Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. jenis Pemindahtanganan; dan b. penyetoran penerimaan negara dari Pemindahtanganan.

Pemantauan atas pelaksanaan Penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa Pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penatausahaan BMN.

(1) Pemantauan atas pelaksanaan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: a. pelaksanaan Penghapusan BMN Alutsista; dan b. pelaksanaan Penghapusan BMN selain Alutsista. (2) Pemantauan atas pelaksanaan Penghapusan BMN Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Penghapusan yang telah mendapat keputusan dari Menteri atas dasar persetujuan Pengelola Barang; dan b. Penghapusan yang telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri. (3) Pelaksanaan Penghapusan BMN selain Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Penghapusan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang; b. Penghapusan yang telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang; dan c. Penghapusan yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang.

(1) Pemantauan terhadap Pemeliharaan dan Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan terhadap: a. Pemeliharaan BMN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dokumen penganggaran turunannya; dan b. Pengamanan BMN, meliputi Pengamanan administrasi, Pengamanan fisik, dan Pengamanan hukum, yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemantauan terhadap Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memastikan BMN berupa tanah telah bersertifikatatas nama Pemerintah Republik INDONESIA dalam hal ini Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional INDONESIA; b. memastikan BMN tidak dikuasai oleh pihak lain; dan c. memastikan BMN tidak dalam sengketa. (3) BMN yang statusnya dikuasai pihak lain dan/atau bersengketa diadakan Pemantauan dan pelaporan tersendiri.

(1) U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pemantaua atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penghapusan, serta Pemeliharaan dan Pengamanan BMN yang berada di bawah penguasaannya, yang terdiri atas: a. Pemantauan periodik; dan/atau b. Pemantauan insidentil. (2) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. (3) U.O dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Pemantauan periodik yang diselesaikan paling lama akhir bulan Februari tahun berjalan, untuk kegiatan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penghapusan, serta Pemeliharaan dan Pengamanan BMN tahun sebelumnya. (4) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik. (5) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal dimulainya pelaksanaan Pemantauan insidentil bersangkutan.

(1) Menteri memonitor pelaksanaan Pemantauan yang dilakukan oleh U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang. (2) Menteri dapat melakukan Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penelitian administrasi; dan/atau b. penelitian lapangan. (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan: a. menghimpun informasi; b. mengumpulkan dokumen; dan c. meneliti dokumen. (3) Penelitian administrasi yang dilakukan dengan menghimpun informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. laporan dari satuan kerja di bawah Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang; b. hasil penertiban BMN; c. laporan Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan; d. laporan hasil audit aparat Inspektorat; e. informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik; dan/atau f. laporan masyarakat. (4) Penelitian administrasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penelitian atas dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penghapusan, serta Pemeliharaan dan Pengamanan BMN. (5) Penelitian administrasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penelitian atas dokumen yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. dokumen kepemilikan BMN; b. keputusan Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang, terkait dengan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penghapusan, serta Pemeliharaan dan Pengamanan BMN; dan c. perjanjian dengan pihak ketiga, terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN. (6) Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, dapat dilakukan penelitian lapangan dengan cara diantaranya: a. meninjau objek BMN secara langsung; b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait; dan c. mengumpulkan data tambahan.

Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penertiban sebagai tindak lanjut dari: a. hasil Pemantauan, apabila diketahui adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penghapusan, serta Pemeliharaan dan Pengamanan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau b. surat permintaan Penertiban BMN dari Pengelola Barang, sebagai tindak lanjut dari hasil Pemantauan dan/atau Investigasi Pengelola Barang dan/atau hasil audit aparat Pengawasan intern Pemerintah.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselesaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Pemantauan selesai atau surat permintaan Penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima. (2) Jangka waktu Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut: a. apabila merupakan kewenangan U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang, Penertiban dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Pemantauan selesai atau surat permintaan Penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima; b. apabila merupakan kewenangan Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengguna Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemantauan selesai atau surat permintaan Penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima, dan Menteri melakukan Penertiban paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan dari U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang diterima; atau c. apabila tindaklanjut Penertiban merupakan kewenangan Pengelola Barang, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Pemantauan selesai atau surat permintaan Penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penertiban terhadap Penggunaan BMN apabila dari hasil Pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut: a. BMN belum diusulkan penetapan status penggunaannya kepada Pengelola Barang; b. BMN belum ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri sesuai dengan batas kewenangannya; c. BMN digunakan tidak sesuai dengan penetapan status penggunaannya; dan/atau d. BMN tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional INDONESIA. (2) Hasil Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan melakukan hal berikut: a. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang; b. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri MENETAPKAN status penggunaan sesuai batas kewenangannya; c. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengembalikan Penggunaan BMN sesuai dengan penetapan status penggunaannya; dan d. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan BMN tersebut kepada Pengelola Barang.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penertiban terhadap Pemanfaatan BMN apabila dari hasil Pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut: a. bentuk Pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang; b. jenis usaha untuk sewa atau kerja sama Pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan keputusan Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau perjanjian/kontrak; c. jangka waktu pelaksanaan Pemanfaatan BMN melampaui jangka waktu yang diatur dalam keputusan Pemanfaatan BMN dari Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau perjanjian/kontrak; d. penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN tidak dilaksanakan sesuai dengan materi dalam surat persetujuan dari Pengelola Barang; dan/atau e. Pemanfaatan BMN yang dilakukan belum mendapatkan persetujuan Pengelola Barang. (2) Dari hasil Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak, keputusan Pemanfaatan BMN dari Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang, dan surat persetujuan dari Pengelola Barang. (3) Dari hasil Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penertiban terhadap Pemindahtanganan BMN apabila dari hasil Pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut: a. bentuk Pemindahtanganan BMN tidak sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang; b. jenis Pemindahtanganan BMN tidak sesuai dengan keputusan Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang; dan/atau c. penerimaan negara dari Pemindahtanganan BMN untuk penjualan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil dari Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang membatalkan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN tanpa penggantian dalam bentuk apapun dari APBN. (3) Hasil dari Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam risalah lelang, keputusan Pemindahtanganan BMN dari Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang, dan/atau surat persetujuan dari Pengelola Barang.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penertiban terhadap Penatausahaan BMN apabila dari hasil Pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut: a. BMN tidak dicatat dalam SIMAK BMN; b. adanya pencatatan ganda BMN dalam SIMAK BMN; c. laporan BMN tidak tepat waktu; dan/atau d. rekonsiliasi BMN tidak dilakukan tepat waktu. (2) Hasil dari Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan koreksi pencatatan dalam SIMAK BMN dan/atau upaya penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penertiban terhadap Penghapusan BMN apabila dari hasil Pemantauan ditemukan Penghapusan BMN tidak sesuai dengan ketentuan. (2) Hasil dari Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan ketentuan.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penertiban terhadap Pemeliharaan BMN apabila dari hasil Pemantauan terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pemeliharaan BMN dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen penganggaran turunannya. (2) Hasil dari Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya Pemeliharaan BMN sesuai dengan DIPA dan dokumen penganggaran turunannya.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penertiban terhadap Pengamanan BMN apabila dari hasil Pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut: a. BMN berupa tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional INDONESIA; b. BMN dikuasai oleh pihak lain; dan/atau c. BMN dalam sengketa. (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. dalam hal BMN telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan antara lain berupa Letter C/D, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akta hibah, atau dokumen setara lainnya, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera memproses sertifikasi ke Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. dalam hal BMN tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal, seperti riwayat tanah, melalui koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Desa, Pejabat Pemerintahan Kecamatan, atau pihak terkait lainnya, yang selanjutnya dokumen tersebut digunakan oleh Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk mendaftarkan BMN bersangkutan ke Kantor Pertanahan setempat untuk keperluan pemrosesan Penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Republik INDONESIA dalam hal ini Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional INDONESIA; dan c. menjaga dan mengamankan BMN dari Penggunaan dan/atau Pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang tanda penguasaan tanah milik negara, melakukan pemagaran, dan menitipkan BMN dimaksud kepada aparat pemerintah seperti Kepala Desa, Lurah, dan/atau Camat setempat. (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai BMN bersangkutan, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait; dan b. apabila upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum. (4) Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut: a. untuk BMN berupa tanah, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengajukan pemblokiran hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat dalam hal tanah telah bersertifikat, atau mengajukan permintaan pemblokiran tanah kepada Kepala Desa, Lurah, dan/atau Camat setempat dalam hal tanah belum bersertifikat, guna menghindari adanya pengalihan hak atas tanah; b. untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengajukan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMN tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan; c. Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi; dan/atau d. Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan pihak lain. (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata dilakukan dengan cara: a. dalam hal Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak, penanganan perkara harus dilakukan dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali; b. dalam hal Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang tidak menjadi pihak, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan intervensi atas perkara yang ada; c. dalam hal Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain, Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada Pengelola Barang agar mengajukan gugatan perlawanan atas putusan dimaksud; dan d. dalam hal Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan upaya perlawanan dari Pengelola Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, putusan dimaksud ditindaklanjuti dengan Penghapusan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana dilakukan dengan cara: a. menyediakan bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan negara atas BMN, melalui koordinasi antara Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dimaksud; dan b. melakukan monitoring secara cermat perkara pidana terkait BMN tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya.

(1) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas intern untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil Pemantauan dan Penertiban. (2) Permintaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penghapusan, serta Pemeliharaan dan Pengamanan BMN. (3) Menteri, U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan upaya hukum apabila dari hasil audit terbukti terdapat penyimpangan.

Menteri dapat melakukan Investigasi apabila dari hasil Pemantauan terdapat permasalahan terhadap Alutsista.

(1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara mengumpulkan barang bukti atau informasi untuk membuat terang dan jelas mengenai suatu permasalahan guna dilakukan penyelesaian atau Penertiban. (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setidak-tidaknya dengan cara: a. meminta penjelasan tertulis kepada U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang; b. mengumpulkan dokumen dan informasi terkait; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lain; d. mencatat atau merekam fakta-fakta dengan cara audiensi, korespondensi, atau wawancara dengan pihak terkait; dan e. melakukan peninjauan lapangan.

(1) Menteri dapat membentuk Tim Investigasi dan/atau memerintahkan aparat pengawas intern untuk melakukan audit. (2) Aparat pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan; dan b. Inspektorat Jenderal Mabes TNI dan Angkatan.

(1) Kuasa Pengguna Barang membuat laporan yang berupa laporan tahunan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap BMN yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Satuan diatasnya secara berjenjang sampai dengan Menteri dalam hal ini Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan. (2) Tembusan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Pengelola Barang. (3) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu kedua bulan Maret. (4) Apabila terdapat Pengelolaan BMN yang mengakibatkan penerimaan negara, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan salinan bukti setor penerimaan negara ke Kas Negara.

(1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) guna melakukan Pemantauan, Penertiban dan Investigasi BMN yang ada pada Kuasa Pengguna Barang. (2) Wewenang dan tanggung jawab U.O. dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk satuan kerja yang dipimpinnya mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).