PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter

PERBAN Nomor 5 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bauran Kebijakan Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat BKBI adalah integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk menghasilkan kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank INDONESIA. 2. Kebijakan Bank INDONESIA adalah keputusan dan/atau tindakan Bank INDONESIA yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja. 3. Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank INDONESIA yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. 4. Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank INDONESIA untuk menopang Kebijakan Utama. 5. Kebijakan Moneter adalah Kebijakan Bank INDONESIA yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah. 6. Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank INDONESIA yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran. 7. Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank INDONESIA yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan. 8. Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 9. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan: a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; b. transaksi pinjam-meminjam uang; c. transaksi derivatif suku bunga; dan d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing. 10. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing. 11. Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam MENETAPKAN kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER

Pasal 8

Koreksi

(1) Sasaran Kebijakan Moneter yaitu: a. inflasi yang rendah dan stabil; b. nilai tukar rupiah yang stabil; dan c. cadangan devisa negara yang cukup, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (2) Sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui: a. pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang didukung oleh nilai tukar rupiah yang stabil; dan b. pencapaian sasaran nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang didukung oleh cadangan devisa negara yang cukup. (3) Dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga inflasi dalam kisaran sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. (4) Dalam mencapai sasaran nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga nilai tukar sesuai dengan nilai tukar fundamental. (5) Dalam mencapai sasaran cadangan devisa negara yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga cadangan devisa negara pada level yang dianggap cukup untuk: a. melaksanakan Kebijakan Moneter; dan b. memenuhi kewajiban luar negeri dalam valuta asing.

Pasal 9

(1) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Bank INDONESIA menggunakan instrumen yang meliputi: a. instrumen suku bunga; dan b. instrumen pendukung. (2) Instrumen suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. BI-Rate; b. suku bunga penempatan dana ke Bank INDONESIA (deposit facility rate) dan penyediaan dana dari Bank INDONESIA (lending facility rate); c. suku bunga transaksi lainnya dengan Bank INDONESIA; dan d. instrumen suku bunga lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Instrumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. instrumen pengelolaan likuiditas; b. instrumen pengendalian moneter di Pasar Uang dalam mata uang rupiah; c. instrumen pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dalam mata uang rupiah; dan d. instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 10

(1) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Bank INDONESIA menggunakan instrumen yang meliputi: a. instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah; dan b. instrumen pendukung. (2) Instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. intervensi pada pasar spot; b. intervensi pada pasar derivatif; dan c. instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Instrumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. instrumen pengelolaan likuiditas; b. instrumen pengendalian moneter di Pasar Uang dalam mata uang valuta asing dan Pasar Valuta Asing; c. instrumen pengelolaan lalu lintas devisa; d. instrumen pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dalam mata uang valuta asing dan Pasar Valuta Asing; dan e. instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Ketentuan mengenai instrumen pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai pengelolaan lalu lintas devisa.

Pasal 11

(1) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa cadangan devisa negara yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Bank INDONESIA menggunakan instrumen yang meliputi: a. instrumen pengelolaan cadangan devisa negara; dan b. instrumen pendukung. (2) Instrumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. instrumen pengelolaan lalu lintas devisa; dan b. instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Ketentuan mengenai instrumen pengelolaan cadangan devisa negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Ketentuan mengenai instrumen pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai pengelolaan lalu lintas devisa.

Pasal 12

Bank INDONESIA melakukan optimalisasi penggunaan instrumen Kebijakan Moneter melalui penetapan besaran, waktu, dan urutan penerapan instrumen, untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 13

Kewenangan Bank INDONESIA atas instrumen Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan melalui pengaturan Kebijakan Moneter.

Pasal 14

(1) Setiap pihak wajib memenuhi ketentuan Bank INDONESIA mengenai pelaksanaan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Setiap pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA

Pasal 15

(1) Pengambilan keputusan Kebijakan Moneter dilaksanakan oleh Dewan Gubernur dalam RDG bulanan. (2) Bank INDONESIA mengumumkan jadwal RDG bulanan kepada publik. (3) Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 16

Ruang lingkup proses Kebijakan Moneter meliputi: a. perumusan; b. pelaksanaan; c. pelaporan dan pengawasan; d. koordinasi dan sinergi; dan e. akuntabilitas dan transparansi.

BAB Kedua

Instrumen Kebijakan Moneter

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Kewenangan Bank INDONESIA atas instrumen Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan melalui pengaturan Kebijakan Moneter.

Pasal 14

BAB V

PELAKSANAAN KEBIJAKAN MONETER

Pasal 19

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan Kebijakan Moneter, Dewan Gubernur MENETAPKAN rincian lebih lanjut dari Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam RDG mingguan. (2) RDG mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk: a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Moneter; b. MENETAPKAN kebijakan prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Moneter; dan/atau c. menerima laporan terkait Kebijakan Moneter untuk diketahui oleh Dewan Gubernur.

Pasal 20

Koreksi

(1) Berdasarkan Kebijakan Moneter yang telah ditetapkan dalam RDG, Bank INDONESIA melakukan pengendalian moneter untuk mendukung pencapaian sasaran Kebijakan Moneter. (2) Bank INDONESIA melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara di antaranya: a. operasi moneter di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan b. pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing. (3) Cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 21

Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai sasaran operasional suku bunga dan mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil.

Pasal 22

(1) Penetapan sasaran operasional suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang terdiri atas: a. suku bunga Pasar Uang antarbank overnight; dan b. struktur suku bunga di Pasar Uang, dilaksanakan untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. (2) Suku bunga Pasar Uang antarbank overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga Kebijakan Bank INDONESIA. (3) Struktur suku bunga di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan agar sejalan dengan arah Kebijakan Moneter.

Pasal 23

(1) Operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengelola: a. suku bunga; b. nilai tukar; dan c. likuiditas, di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi. (2) Operasi moneter dilaksanakan dengan cara: a. transaksi operasi moneter melalui Bank INDONESIA; dan b. transaksi operasi moneter melalui market.

Pasal 24

Bank INDONESIA melaksanakan pengaturan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dengan MENETAPKAN kewajiban pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengendalian moneter dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai pengendalian moneter.

Pasal 26

(1) Operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. (2) Dalam mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. (3) Tujuan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi: a. membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan berstandar internasional; b. mendukung operasi moneter yang terintegrasi dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan c. mendukung pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional. (4) Sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yaitu untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas Kebijakan Moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. (5) Ketentuan mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

BAB Kedua

Pelaksanaan Kebijakan Moneter Melalui Pengendalian Moneter

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai sasaran operasional suku bunga dan mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengendalian moneter dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai pengendalian moneter.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Dalam rangka MENETAPKAN dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank INDONESIA berwenang untuk: a. menyelenggarakan survei; b. memperoleh data dan informasi dari pihak terkait; dan c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait. (2) Bank INDONESIA dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi dalam MENETAPKAN dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank INDONESIA juga dapat melakukan pengembangan data untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Moneter. (4) Setiap pihak wajib memberikan data dan informasi untuk setiap penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (5) Setiap pihak yang melanggar ketentuan pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA. (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan survei serta perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai kebijakan data dan informasi Bank INDONESIA.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas Bank INDONESIA di bidang moneter, Bank INDONESIA dapat melakukan pengaturan mengenai pelaporan. (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai kebijakan data dan informasi Bank INDONESIA.

Pasal 29

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Moneter melalui: a. pengawasan tidak langsung; dan b. pemeriksaan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh subjek yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Moneter, termasuk pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan: a. memantau dan mengidentifikasi risiko di bidang moneter; b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter; dan/atau c. memantau hal lain terkait pelaksanaan Kebijakan Moneter.

Pasal 30

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, setiap subjek wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank INDONESIA. (2) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, setiap subjek wajib memberikan kepada pemeriksa: a. dokumen dan/atau data yang diminta; b. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis; c. akses terhadap sistem informasi; dan/atau d. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan. (3) Setiap subjek wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, keterangan, dokumen, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bank INDONESIA. (4) Data, informasi, keterangan, dokumen, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank INDONESIA. (5) Setiap subjek yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA. (6) Setiap subjek yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3). (7) Bank INDONESIA dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap setiap subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 31

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bank INDONESIA berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan. (2) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa atau dapat disertai penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain. (3) Setiap subjek wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank INDONESIA. (4) Setiap subjek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA. (5) Setiap subjek yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap wajib memenuhi ketentuan pada ayat (3). (6) Bank INDONESIA dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap setiap subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

Dalam hal subjek berupa bank umum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan/atau Pasal 31 ayat (4), dan tetap melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau Pasal 31 ayat (3), bank umum dapat dikenai sanksi administratif lain yaitu: a. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter; b. penghapusan insentif yang diperoleh bank di bidang makroprudensial; c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama di bidang Sistem Pembayaran; d. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank INDONESIA Real Time Gross Settlement (BI-RTGS); e. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank INDONESIA-Fast Payment (BI-FAST); f. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA (SKNBI); dan/atau g. sanksi administratif lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bank INDONESIA.

Pasal 33

Bank INDONESIA melaksanakan oversight terhadap infrastruktur pasar keuangan yang pengaturan dan pengawasannya merupakan kewenangan Bank INDONESIA.

Pasal 34

(1) Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank INDONESIA dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b. (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. (3) Pihak lain yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA. (4) Bank INDONESIA dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 36

(1) Bank INDONESIA melaksanakan pengawasan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) secara terintegrasi dengan pengawasan Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan Sistem Pembayaran. (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan Utama berjalan dengan efektif dan mengoptimalkan pencapaian sasaran BKBI. (3) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengawasan Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, dan Kebijakan Sistem Pembayaran. (4) Strategi pengawasan terintegrasi dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan antarpelaksanaan Kebijakan Bank INDONESIA, dan mencakup seluruh objek pengaturan Kebijakan Bank INDONESIA.

BAB Ketiga

Pengawasan

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Bank INDONESIA melaksanakan oversight terhadap infrastruktur pasar keuangan yang pengaturan dan pengawasannya merupakan kewenangan Bank INDONESIA.

Pasal 34

Pasal 35

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34