Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2013 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

(1) Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi pusat dan daerah. (2) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan; b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan; c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan fungsional Analis Kebijakan; d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analis Kebijakan; e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan; f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis Kebijakan; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Analis Kebijakan; h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan; i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan j. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis Kebijakan; k. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis Kebijakan (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Analis Kebijakan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Unsur kegiatan jabatan fungsional Analis Kebijakan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari : a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. pendidikan; b. kajian dan analisis kebijakan; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub unsur kajian dan analisis kebijakan terdiri dari: a. melakukan riset dan analisis kebijakan; b. memberikan rekomendasi kebijakan; c. melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan d. melakukan publikasi hasil kajian kebijakan. (4) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; b. membuat modul bahan ajar diklat kebijakan; c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat kebijakan; d. membuat alat bantu diklat kebijakan; e. membuat audio visual untuk diklat kebijakan; f. mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan; g. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan; www.djpp.kemenkumham.go.id h. memperoleh gelar kehormatan akademis; dan i. memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya. (5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. mengajar/ melatih pada diklat kebijakan; b. berperan aktif dalam seminar/ lokakarya/konferensi/ delegasi ilmiah di bidang kebijakan c. menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan; d. menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan; (6) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Angka kredit kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan angka kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan Analis Kebijakan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir. (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c. (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

(1) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (2) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan setelah habis masa tugas belajarnya. (4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit yang membidangi kajian dan analisis kebijakan. (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Analis Kebijakan yang diperoleh selama pembebasan sementara. (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi sebagai berikut : a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya; b. usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih menjalankan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B; b. pangkat paling rendah Pembina tingkat I, golongan ruang IV/a; c. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun; d. lulus uji kompetensi; e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. (4) Angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa inpassing. (5) Pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus didasarkan pada formasi jabatan Analis Kebijakan. (6) Batas waktu pelaksanaan penyesuaian (inpassing) paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan. (7) Tata cara penyesuaian (inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.