Peraturan Menteri Nomor m-hh-18-kp-05-02 Tahun 2011 tentang SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan. 3. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas pokok jabatan. 4. Perencanaan Kinerja adalah proses menentukan kegiatan tugas pokok jabatan dan Target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat penilai yang dapat diukur melalui indikator kinerja. 5. Pelaksanaan Kinerja adalah kegiatan yang dilaksanakan Pegawai berdasarkan Perencanaan Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan di awal tahun. 6. Laporan Pelaksanaan Kinerja adalah proses penyusunan laporan realisasi capaian SKP kepada pejabat penilai. 7. Penilaian Kinerja adalah kegiatan untuk menilai capaian SKP dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan Target. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. 9. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan Target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit kerja. 10. Unit Kerja adalah unit Eselon I, kantor wilayah, dan kantor unit pelaksana teknis. 11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural Eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. 13. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.

(1) Kegiatan tugas pokok jabatan pejabat Eselon I harus mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan organisasi. (2) Kegiatan tugas pokok jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja unit Eselon I sebagai sasaran kerja unit Eselon I. (3) Sasaran kerja unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasionalkan menjadi SKP pejabat Eselon I.

(1) Setiap Pegawai wajib menyusun SKP sesuai dengan tugas pokok jabatan masing-masing. (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir SKP. (3) Formulir SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas Pejabat Penilai; b. identitas Pegawai; c. kegiatan tugas pokok jabatan; d. angka kredit; dan e. target. (4) Bentuk formulir SKP untuk jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu serta petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap Pegawai wajib melaksanakan tugas pokok jabatan sesuai dengan SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Selain melakukan tugas pokok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai dapat melakukan: a. tugas tambahan yang merupakan kegiatan pendukung tugas pokok jabatan yang dibebankan oleh Pejabat Penilai atau pimpinan; dan/atau b. kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi. (3) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas tambahan yang bukan di bawah kendali Pejabat Penilai, pimpinan yang menugaskan memberikan informasi kepada Pejabat Penilai mengenai kinerja Pegawai yang bersangkutan pada akhir penugasan. (4) Tugas tambahan dan kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya. (5) Tugas tambahan dan kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dan nilai.

(1) Pegawai wajib melaporkan secara tertulis Pelaksanaan Kinerja disertai dengan SKP kepada Pejabat Penilai. (2) Laporan Pelaksanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. realisasi capaian SKP; b. penjelasan yang diperlukan atas realisasi capaian SKP; dan c. kendala yang dihadapi dalam realisasi capaian SKP.

(1) Penilaian capaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai berdasarkan laporan Pelaksanaan Kinerja yang disampaikan oleh Pegawai. (2) Penilaian capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan. (3) Dalam hal Pejabat Penilai tidak dapat melakukan penilaian dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai.

(1) Terhadap hasil penilaian capaian SKP dilakukan evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai dan diketahui Atasan Pejabat Penilai. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam keadaan tertentu SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat direvisi. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. terjadi perubahan Perencanaan Kinerja Unit Kerja; dan b. terjadi perubahan kondisi kepegawaian yang signifikan. (3) Perubahan kondisi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain: a. perubahan jenis jabatan Pegawai; b. perubahan jenjang jabatan pejabat fungsional tertentu; c. alih tugas jabatan Pegawai; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau e. menjalani tugas belajar atau mengikuti pendidikan dan pelatihan paling singkat 6 (enam) bulan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH- 18.KP.05.02 TAHUN 2011 TENTANG SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH- 18.KP.05.02 TAHUN 2011 TENTANG SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA www.djpp.kemenkumham.go.id