Peraturan Menteri Nomor 206-1-pmk-01-2014 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

(1) Sekretariat Pengadilan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut dengan Sekretariat, adalah unsur pelayanan administrasi di lingkungan Pengadilan Pajak. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Pajak. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; b. pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan; c. pelayanan administrasi persiapan persidangan; d. pelayanan administrasi persidangan; e. pelayanan administrasi penyelesaian putusan; f. penghimpunan dan pengklasifikasian putusan dan penyelenggaraan kepustakaan; g. pelayanan administrasi peninjauan kembali; h. pelayanan administrasi yurisprudensi putusan; dan i. pengolahan data dan pelayanan informasi.

(1) Sekretariat terdiri atas: a. Sekretaris; b. Wakil Sekretaris; c. Bagian Umum; d. Bagian Administrasi Sengketa Pajak; e. Bagian Administrasi Putusan Dan Monitoring; f. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi; g. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi; h. Sekretaris Pengganti; i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) berjumlah paling banyak 2 (dua) kali jumlah Majelis, dan setiap Sekretaris Pengganti dibantu oleh 2 (dua) orang Pembantu Sekretaris Pengganti. (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan, Sekretaris Pengganti dapat dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Sekretaris Pengganti.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti, Kepala Bagian, Pembantu Sekretaris Pengganti, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan Bagian/pihak terkait termasuk Majelis di lingkungan Sekretariat, serta instansi di luar Sekretariat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan mekanisme yang berlaku.

(1) Sekretaris adalah jabatan eselon IIa. (2) Wakil Sekretaris adalah jabatan eselon IIb. (3) Kepala Bagian dan Sekretaris Pengganti adalah jabatan eselon IIIa. (4) Kepala Subbagian dan Pembantu Sekretaris Pengganti adalah jabatan eselon IVa.

Selama Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.