Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. 2. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal. 3. Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan. 4. Daerah Kepulauan adalah daerah pulau-pulau kecil berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar. 5. Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. 6. Daerah Bermasalah Kesehatan, yang selanjutnya disingkat DBK adalah daerah kabupaten atau kota yang mempunyai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dibawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata atau kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan khusus. 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 8. Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. 9. Surat Keterangan Kompetensi Residen adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh ketua kolegium atau ketua program studi atas nama ketua kolegium masing-masing bidang spesialis yang menerangkan bahwa Peserta Pendidikan Dokter Spesialis/Peserta Pendidikan Dokter Gigi Spesialis telah menyelesaikan tahapan pendidikan tertentu dan memiliki kompetensi dalam pemahaman ataupun pelaksanaan tindakan medik spesialistik tertentu. 10. Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. 11. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pengaturan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan, dan DBK, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten/kota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik.

(1) Jenis Tenaga Kesehatan yang dapat diangkat dalam Penugasan Khusus pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari Residen dan tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III. (2) Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Residen Senior dan Residen Pasca Jenjang I. (3) Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan. (4) Residen Pasca Jenjang I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokter/dokter gigi yang mendapatkan bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dari Kementerian Kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang I. (5) Residen Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan klinis yang khusus dan sudah memasuki tahap akhir pendidikan di rumah sakit pendidikan ataupun rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. (6) Selain jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN jenis Tenaga Kesehatan lainnya untuk diangkat dalam penugasan khusus atas usulan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pimpinan institusi pendidikan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan Penugasan Khusus sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai masa tugas berakhir dan dapat diangkat kembali sesuai program Kementerian Kesehatan.

Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia kesehatan; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Melaksanakan Penugasan Khusus; c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1086/MENKES/SK/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan; d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156/MENKES/SK/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan; sepanjang mengatur mengenai penugasan khusus residen dan tenaga kesehatan Diploma III, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.