Peraturan Menteri Nomor pm89 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNISJABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(1) Pembinaan jabatan fungsional Perancang di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi aspek: a. teknis; dan b. administrasi. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penilaian oleh Biro Hukum dan KSLN. (3) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penetapan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Untuk dapat diangkat sebagai Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan: a. minimal pendidikan Sarjana Hukum dan bekerja di unit kerja yang membidangi hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. pegawai negeri sipil; c. minimal pangkat penata dan golongan III/a; d. diangkat sebagai pejabat fungsional Perancang peraturan perundang- undangan; e. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Perancang; atau bagi yang telah diangkat untuk menduduki formasi jabatan Perancang; f. memiliki Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dengan unsur penilaiannya paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(1) Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib: a. menginventarisir dan mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam buku harian yang disahkan oleh atasan langsung sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai satuan hasil kerja; dan c. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menunjang jabatan perancang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengusulan angka kredit Perancang. Pasal11 (1) Perancang mengusulkan penetapan angka kredit kepada pejabat pengusul dengan menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang telah dilegalisasi oleh minimal pejabat administrator. (2) Usulan angka kredit sebagaimana dimaksud padaayat (2) dituangkan dan disahkan oleh atasan langsung dalam surat pernyataan: a. melakukan kegiatan penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan dan naskah Rancangan, sebagaimana tercantum pada Contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. melakukan kegiatan penyusunan instrumen hukum dan naskah Rancangan instrumen hukum, sebagaimana tercantum pada Contoh 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. melakukan kegiatan pengembangan profesi Perancang, sebagaimana tercantum pada Contoh 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. melakukan kegiatan penunjang profesi Perancang, sebagaimana tercantum pada Contoh 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. telah mengikutipendidikan dan pelatihan, sebagaimana tercantum pada Contoh 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk DUPAK sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama dengan melampirkan dokumen satuan hasil kerja kepada Ketua Tim Penilai Instansi. (4) Dokumen satuan hasil kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sah yang berkaitan dengan bidang Perancang. (5) Dokumen satuan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), melalui pejabat pengelola kepegawaian atau pimpinan unit masing-masing disampaikan kepada Tim Penilai Instansidengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. (6) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bahan sidang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Mekanisme pengajuan angka kredit untuk pelaksanaan Perancang Madya ke bawah dan Perancang Utama (IV/d) sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan pada setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan; b. meneliti pemberian penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit jabatan Perancang; c. melaksanakan sidangpenilaian untuk menilai angka kredit paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; d. menuangkan hasil sidang Tim Penilai Instansi ke dalam BAPAKsebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini; e. melaksanakan penilaian pendahuluan angka kredit bagi jabatan Perancang Madya (IV/c) sampai dengan Perancang Utama (IV/e) dan menyampaikan DUPAK gunapenilaian dan penetapan angka kreditnya oleh TimPenilai; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan Perancang; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. Pasal17 (1) Sekretariat Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas membantu Tim Penilai Instansi dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi Perancang. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi: a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Perancang; b. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dariusulan penetapan angka kredit Perancang serta meminta kekurangan berkas penilaian kepada Perancang yang bersangkutan; c. memasukkan usulan nilai kedalam format bahan sidang; d. membuat jadwal sidang Tim Penilai Instansi; e. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai Instansi; f. menyiapkan konsep BAPAK sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. memasukkan hasil BAPAK ke dalam format Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. membuat konsep Keputusan Penetapan Angka Kredit; i. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Perancang; j. menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai Instansi dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai Instansi disampaikan kepada Menteri paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum semester yangbersangkutan berakhir; k. memantau perolehan angka kredit Perancang selama periode tertentu untuk mengetahui seorang Perancangtelah memenuhi persyaratan angka kreditkumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; l. memberikan laporan kepada Tim Penilai Instansi mengenai: 1. Perancang yang tidak dapatmemperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untukkenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya; 2. kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Perancang yang dibebaskan sementara dari jabatannyaapabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kreditkumulatif minimal yang ditentukan. m. menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kreditkepada pimpinan unit kerja yang lama untuk disampaikan kepadapimpinan unit kerja yang baru apabila Perancang dimutasikan ke unit kerja lain.

Pengusulan DUPAK jabatan fungsional Perancang peraturan perundang- undangan disampaikan kepada pejabat penetap angka kredit melalui unit kerja yang membawahi perancang peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh pejabat paling rendah pejabat administrator.

(1) Perancang Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perancang Utama, pangkat Pembina Utama Madyagolongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. (2) Perancang Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari unsur utama. (3) Perancang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selama pembebasan sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dan seluruh kegiatan yang dilakukan dapat ditetapkan angka kreditnya (4) Pembebasan sementara bagi Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)didahului dengan peringatan 1 (satu) tahun sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. (5) Surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku pembina administrasiberdasarkan laporan dari unit kerja yang bersangkutan. (6) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perancang juga dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Perancang; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (7) Dalam hal Perancang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok tetapi tidak dapat dinilai dan ditetapkan angka kreditnya. (8) Dalam hal Perancang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai peraturan perundang-undangan apabila: a. belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki; b. paling sedikit telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (9) Selama pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Perancang tidak memperoleh tunjangan jabatan Perancang. (10) Pembebasan sementara dari jabatan Perancang ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini

Perancang yang telah diberhentikan dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat diangkat kembali.