Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengaduan Internal (whistleblowing system) adalah bentuk penerapan dari pengawasan yang disampaikan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pariwisata, baik secara lisan maupun tertulis kepada unit eselon I di bidang pengawasan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. 2. Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) adalah pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata yang memiliki informasi/akses dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan. 3. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang terjadi di lingkungan Kementerian Pariwisata. 4. Laporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/ pegawai kepada pimpinan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. 5. Penanganan Pengaduan Internal adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, identifikasi khusus, pengumpulan bahan dan keterangan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan pengaduan internal. 6. Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 7. Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran dan/atau tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang diadukan. 8. Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi/unit kerja yang berwenang atas rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh pegawai. 9. Tim Penelaah adalah tim yang ditetapkan oleh Inspektur untuk melakukan penelaahan terhadap kasus yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (Whistleblower). 10. Verifikator adalah tim yang ditetapkan oleh Inspektur untuk melakukan verifikasi terhadap kasus yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (Whistleblower). 11. Inspektorat adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pariwisata untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata. 12. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan. 13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Tujuan dari penyelenggaraan pengaduan internal (Whistleblowing System) adalah: a. menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berupa finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi; b. mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan- laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya; c. memperbaiki sistem pengawasan dan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; d. membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari ancaman pihak-pihak internal maupun eksternal; dan e. mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.

Kriteria Pengaduan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. penyalahgunaan wewenang; b. korupsi, kolusi dan nepotisme; c. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; d. kecurangan dan ketidakjujuran; e. perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap pegawai atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya); f. pelanggaran pedoman etika organisasi atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya; g. perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial, non-finansial terhadap organisasi dan/atau merugikan kepentingan organisasi Kementerian; dan/atau h. pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat, dan remunerasi.

(1) Pelapor Pelanggaran menyampaikan Laporan Pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Tim Penelaah dan Verifikator. (2) Penyampaian Laporan Pelanggaran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa help desk yang disediakan oleh Tim Penelaah dan Verifikator. (3) Penyampaian Laporan Pelanggaran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat secara elektronik (SMS), kotak pengaduan, email, dan PO BOX yang disediakan oleh Tim Penelaah dan Verifikator.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dapat berupa: a. penjatuhan hukuman disiplin; b. pengembalian kerugian negara; dan/atau c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau pihak berwenang lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Inspektorat wajib melakukan monitoring dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Tim Penelaah dan Verifikator.

(1) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal: a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran; atau b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY