Peraturan Menteri Nomor 20-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN

(1) Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. (2) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan; b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan; c. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; d. pelaksanaan pemeriksaan Log Book; e. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; f. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; www.djpp.kemenkumham.go.id h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana; i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan; j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); m. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan terdiri atas: a. Pelabuhan Perikanan Samudera; b. Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan c. Pelabuhan Perikanan Pantai.

(1) Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera terdiri atas: a. Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; b. Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; c. Bagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah jabatan struktural eselon III.a. atau III.b. (3) Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai adalah jabatan struktural eselon IV.a. (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b. (5) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau IV.b. (6) Kepala Subseksi dan Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional dan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan, serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan masing-masing.

Jenis, Nama, Eselon, dan Lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.39/MEN/2013 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1602) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id