PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang DEWAN SUMBER DAYA AIR

PERPRES Nomor 12 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Koreksi

(1) Dewan SDA Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Dewan SDA Nasional bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 6

Koreksi

Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam: a. menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air; b. memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah; dan d. menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui: a. konsultasi denga n pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan. b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA; c. konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah; d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan SDA Nasional wajib menyampaikan laporan tertulis kepada PRESIDEN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1) Dewan sumber daya air provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. (2) Dewan sumber daya air provinsi bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Pasal 10

Dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membantu gubernur dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui: a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air provinsi; c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dewan sumber daya air provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui: a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi; b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi; d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dewan sumber daya air provinsi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional.

Pasal 13

(1) Dewan sumber daya air kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. (2) Dewan sumber daya air kabupaten/kota bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Pasal 14

Dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui: a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota; c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dewan sumber daya air kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui: a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota; b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota; d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota; dan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dewan sumber daya air kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan tertulis kepada bupati/walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional dan dewan sumber daya air provinsi.

BAB Kedua

Dewan Sumber Daya Air Provinsi

Pasal 9

Koreksi

(1) Dewan sumber daya air provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. (2) Dewan sumber daya air provinsi bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Dewan SDA Nasional

Pasal 17

Koreksi

(1) Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Ketua Harian merangkap anggota; dan c. Anggota. (2) Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri koordinator yang membidangi perekonomian. (3) Ketua Harian Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri. (4) Keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsure-unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 18

(1) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah meliputi: a. Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian; b. Menteri/Kepala Badan yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; c. Menteri yang membidangi sumber daya air; d. Menteri yang membidangi urusan dalam negeri; e. Menteri yang membidangi lingkungan hidup; f. Menteri yang membidangi pertanian; g. Menteri yang membidangi kesehatan; h. Menteri yang membidangi kehutanan; i. Menteri yang membidangi transportasi; j. Menteri yang membidangi perindustrian; k. Menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral; l. Menteri yang membidangi kelautan dan perikanan; m. Menteri yang membidangi riset dan teknologi; n. Menteri yang membidangi pendidikan nasional; o. Kepala Badan yang membidangi meteorologi dan geofisika; p. Kepala Lembaga yang membidangi ilmu pengetahuan; dan q. Perwakilan pemerintah daerah. (2) Perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terdiri atas: a. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah INDONESIA bagian barat; b. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah INDONESIA bagian tengah; dan c. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah INDONESIA bagian timur. (3) Pemilihan dan pengangkatan perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dilakukan oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. (4) Keanggotaan gubernur dalam perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (5) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat nasional dapat terdiri atas unsur-unsur: a. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian; b. organisasi/asosiasi pengusaha air minum; c. organisasi/asosiasi industri pengguna air; d. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan; e. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air; f. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik; g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi; h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olah raga; i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan; j. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan k. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya. (2) Pengusulan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis. (3) Pemilihan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah. (4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional.

Pasal 20

(1) Keanggotaan Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu apabila yang bersangkutan: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun; d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

BAB 1

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

(1) Dewan SDA Nasional bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Nasional dan dihadiri para anggota. (3) Dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional. (4) Dalam melaksanakan persidangan, Dewan SDA Nasional dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait. (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan SDA Nasional.

Pasal 22

(1) Ketua Dewan SDA Nasional berwenang: a. MENETAPKAN rencana kerja Dewan SDA Nasional; b. MENETAPKAN tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional; c. memimpin rapat Dewan SDA Nasional sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan d. MENETAPKAN keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional. (2) Ketua Harian Dewan SDA Nasional bertugas: a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; b. melaksanakan tugas Ketua Dewan dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional berhalangan; c. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan SDA Nasional dapat dibantu oleh tim kerja yang terdiri atas tenaga ahli/pakar di bidang pengelolaan sumber daya air. (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional. (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan kajian terhadap isu atau permasalahan yang diberikan oleh Dewan SDA Nasional guna penyelesaian permasalahan; dan b. membantu penyiapan rancangan kebijakan sebagai bahan pembahasan Dewan SDA Nasional.

BAB 2

Tata Kerja

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

(1) Untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan SDA Nasional. (2) Sekretariat Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional; b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Dewan SDA Nasional; c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah. (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 25

Pembinaan Sekretariat Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB Kedua

Dewan Sumber Daya Air Provinsi

Pasal 26

Koreksi

(1) Susunan organisasi dewan sumber daya air provinsi terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. ketua harian merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Ketua dewan sumber daya air provinsi dijabat oleh gubernur. (3) Ketua harian dewan sumber daya air provinsi dijabat oleh kepala dinas. (4) Anggota dewan sumber daya air provinsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komisi, kecuali ketua dan ketua harian. (5) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 27

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi: a. lembaga yang membidangi perencanaan di daerah; b. lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air; c. lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup; d. lembaga/dinas yang membidangi pertanian; e. lembaga/dinas yang membidangi kesehatan; f. lembaga/dinas yang membidangi kehutanan; g. lembaga/dinas yang me mbidangi transportasi; h. lembaga/dinas yang membidangi perindustrian; i. lembaga/dinas yang membidangi pertambangan; j. lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan; k. lembaga/dinas yang membidangi pendidikan; dan l. lembaga/instansi teknis yang membidangi meteorologi dan geofisika. (2) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat provinsi dapat terdiri atas unsurunsur: a. organisasi/asosiasi masyarakat adapt; b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian; c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum; d. organisasi/asosiasi industri pengguna air; e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan; f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air; g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik; h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi; i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga; j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan; k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Pasal 28

(1) Anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya. (2) Pengusulan anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis. (3) Pemilihan anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota dewan sumber daya air provinsi dari unsur nonpemerintah. (4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh sekretariat dewan sumber daya air provinsi.

Pasal 29

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air provinsi dari unsure nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota dewan sumber daya air provinsi apabila yang bersangkutan: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c. tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun; d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

BAB 1

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

(1) Dewan sumber daya air provinsi bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Sidang dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dewan sumber daya air provinsi dan dihadiri para anggota. (3) Dalam hal ketua dewan sumber daya air provinsi berhalangan, sidang dewan sumber daya air provinsi dipimpin oleh ketua harian dewan sumber daya air provinsi. (4) Dalam melaksanakan persidangan, dewan sumber daya air provinsi dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait. (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh ketua dewan sumber daya air provinsi.

Pasal 31

(1) Ketua dewan sumber daya air provinsi berwenang: a. MENETAPKAN rencana kerja dewan sumber daya air provinsi; b. MENETAPKAN tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air provinsi; c. memimpin rapat dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan d. MENETAPKAN keputusan berdasarkan hasil persidangan dewan sumber daya air provinsi. (2) Ketua harian dewan sumber daya air provinsi bertugas: a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah kabupaten/kota, dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; b. melaksanakan tugas ketua dewan dalam hal ketua dewan sumber daya air provinsi berhalangan; c. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.

BAB 2

Tata Kerja

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

(1) Untuk membantu tugas dewan sumber daya air provinsi, dapat dibentuk secretariat dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sekretariat dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sumber daya air provinsi; b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh dewan sumber daya air provinsi; c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.

BAB Ketiga

Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota

Pasal 33

Koreksi

(1) Susunan organisasi dewan sumber daya air kabupaten/kota terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. ketua harian merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota dijabat oleh bupati/walikota. (3) Ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota dijabat oleh kepala dinas. (4) Anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komisi, kecuali ketua dan ketua harian. (5) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 34

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi: a. lembaga yang membidangi perencanaan di daerah; b. lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air; c. lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup; d. lembaga/dinas yang membidangi pertanian; e. lembaga/dinas yang membidangi kesehatan; f. lembaga/dinas yang membidangi kehutanan; g. lembaga/dinas yang membidangi transportasi; h. lembaga/dinas yang membidangi perindustrian; i. lembaga/dinas yang membidangi pertambangan; j. lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan; dan k. lembaga/dinas yang membidangi pendidikan. (2) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat kabupaten/kota dapat terdiri atas unsur-unsur: a. organisasi/asosiasi masyarakat adat; b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian; c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum; d. organisasi/asosiasi industri pengguna air; e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan; f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air; g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik; h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi; i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga; j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan; k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Pasal 35

(1) Anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usulan kelompok organisasi/ asosiasi yang diwakilinya. (2) Pengusulan anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses pemilihan secara demokratis. (3) Pemilihan anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah. (4) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh sekretariat dewan sumber daya air kabupaten/kota.

Pasal 36

(1) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten/kota dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. (2) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota apabila yang bersangkutan: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c. tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun; d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau e. ditarik kembali oleh unsur yang diwakilinya.

BAB 1

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

(1) Dewan sumber daya air kabupaten/kota bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Sidang dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota dan dihadiri para anggota. (3) Dalam hal ketua dewan berhalangan, sidang dewan sumber daya air kabupaten/kota dipimpin oleh ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota. (4) Dalam melaksanakan persidangan, dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait. (5) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan diatur lebih lanjut oleh ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota.

Pasal 38

(1) Ketua dewan sumber daya air kabupaten/kota berwenang: a. MENETAPKAN rencana kerja dewan sumber daya air kabupaten/kota; b. MENETAPKAN tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dewan sumber daya air kabupaten/kota; c. memimpin rapat dewan sumber daya air kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan d. MENETAPKAN keputusan berdasarkan hasil persidangan dewan sumber daya air kabupaten/kota. (2) Ketua harian dewan sumber daya air kabupaten/kota bertugas: a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor serta antarpemilik kepentingan dalam satu kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air; b. melaksanakan tugas ketua dewan dalam hal ketua dewan sumber daya air kabupaten/ kota berhalangan; c. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota.

BAB 2

Tata Kerja

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pasal 39

(1) Untuk membantu tugas dewan sumber daya air kabupaten/kota, dapat dibentuk sekretariat dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sekretariat dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sumber daya air provinsi; b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh dewan sumber daya air provinsi; c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur nonpemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Koreksi

(1) Sebelum Dewan SDA Nasional terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagaimana dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 123 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 83 Tahun 2002. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan mengikutsertakan wakil masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 43

(1) Sebelum dewan sumber daya air provinsi atau dewan sumber daya air kabupaten/kota terbentuk sesuai dengan Peraturan PRESIDEN ini, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota diselenggarakan oleh Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan mengikutsertakan wakil masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. (3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Panitia Tata Pengaturan Air atau wadah koordinasi lainnya pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan.

Pasal 44

(1) Dalam hal Sekretariat Dewan SDA Nasional belum terbentuk, penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan oleh Tim Pemilihan anggota Dewan SDA Nasional. (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 45

(1) Dalam hal sekretariat dewan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota belum terbentuk, penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (4) dilakukan oleh tim pemilihan anggota dewan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota. (2) Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang DEWAN SUMBER DAYA AIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 3

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 33