Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkatPNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah. 3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklatpada Lembaga Diklat Pemerintah. 4. Dikjartihadalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal. 5. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM. 6. Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. 7. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapaipersyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. 8. Bidang Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerjanya. 9. Kompetensi Widyaiswara adalah pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh Jabatan Fungsional Widyaiswara yang meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, substansi, kepribadian, dan sosial. 10. Diklat Prajabatan adalah Diklat yang diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku displin PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. 11. Peserta Diklat Non Aparatur Sipil Negaraadalah individu yang menjadi peserta Diklat sebagai bagian dari masyarakat binaan instansi sesuai tugas dan fungsi dari lembaganya. 12. Tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang MENETAPKAN angka kredit, dan bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara. 13. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya. 14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi jabatan fungsional Widyaiswara.

(1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah. (2) Jabatan Fungsional Widyaiswara merupakan jabatan ASN yang diduduki oleh PNS.

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Widyaiswara yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama, terdiri dari sub unsur: a. pendidikan; b. pelaksanaan dikjartih PNS; c. evaluasi dan pengembangan diklat; dan d. pengembangan profesi. (3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (4) Kegiatan yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari: a. sub unsur pendidikan, meliputi: 1. pendidikan formal/sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan 2. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Widyaiswara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat. b. sub unsur pelaksanaan dikjartih PNS meliputi: 1. persiapan, terdiri dari: a) penyusunan bahan Diklat; dan b) penyusunansoal/materi ujian Diklat. 2. pelaksanaan, terdiri dari: a) tatap muka Diklat; b) pembimbingan; c) pendampingan OL/PKL/Benchmarking; d) pendampingan penulisan kertas kerja/ proyek perubahan; e) pemeriksaan hasil ujian Diklat; dan f) coaching pada proses penyelenggaraan Diklat. c. sub unsur evaluasi dan pengembangan Diklat meliputi: 1. evaluasi Diklat, terdiri dari: a) pengevaluasian penyelenggaraan Diklat di instansinya; dan b) pengevaluasian kinerja Widyaiswara. 2. pengembangan Diklat, terdiri dari: a) penganalisisankebutuhan Diklat; b) penyusunan kurikulum Diklat; dan c) penyusunan modul Diklat. d. sub unsur pengembanganprofesi, meliputi: 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bidang sepesialisasi keahliannya dan lingkup kediklatan; 2. penemuan inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten sesuai bidang spesialisasi keahliannya; 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kediklatan; dan 4. pelaksanaanOrasi Ilmiah sesuai spesialisasinya. e. kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Widyaiswara, meliputi: 1. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kediklatan; 2. keanggotaan dalam organisasi profesi; 3. pembimbingan kepada Widyaiswara dibawah jenjang jabatannya; 4. penulisan artikel pada surat kabar; 5. penulisan artikel pada Website; 6. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya; dan 7. perolehan penghargaan/tanda jasa. (5) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam MENETAPKAN angka kredit Widyaiswara, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagiKepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat (TPP); b. Tim Penilai bagi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi (TPI); dan c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah (TPD).

(1) Pengangkatan PNS dalam jabatan Widyaiswara harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Pascasarjana (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi; b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara; d. memiliki pengalaman di bidang Dikjartih selama paling kurang 2 (dua) tahun; e. telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara; f. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angka Kredit awal dari Instansi Pembina; g. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan h. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara. (2) Pangkat dan golongan ruang yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit awal yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (4) Pengalaman dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan/atau jabatan fungsional lainnya yang dapat diberikan nilai Angka Kredit yaitu jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawasdan/atau jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan bidang Dikjartih. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan ketentuan: a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus uji kompetensi; dan c. memenuhi formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat I dan Diklatpim Tingkat II.

(1) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dapatdiangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara apabila telah diangkat kembali sebagai PNS. (2) Widyaiswarayang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara apabila: a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Pertama dan Widyaiswara Ahli Muda; dan b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Madya dan Widyaiswara Ahli Utama; (3) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara. (4) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi selama dibebaskan sementara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.