Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TENAGA SANITARIAN

(1) Tenaga Sanitarian untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRTS. (2) Untuk dapat memperoleh STRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Sanitarian harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) STRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Contoh STRTS sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

STRTS yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

(1) Tenaga Sanitarian yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTS. (2) SIKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Sanitarian yang telah memiliki STRTS. (3) SIKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (4) SIKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

(1) Untuk memperoleh SIKTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tenaga Sanitarian harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisir; b. fotokopi STRTS; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan; e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Apabila SIKTS dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Contoh SIKTS sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tenaga Sanitarian warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTS setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA. (2) Tenaga Sanitarian Warga Negara INDONESIA lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTS setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) SIKTS berlaku sepanjang STRTS masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (2) Tenaga Sanitarian yang akan memperbaharui SIKTS harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

(1) Tenaga Sanitarian hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat. (2) Permohonan SIKTS kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKTS pertama.

Lingkup pekerjaan Tenaga Sanitarian merupakan pelayanan kesehatan lingkungan yang meliputi pengelolaan unsur-unsur yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan, antara lain: a. limbah cair; b. limbah padat; c. limbah gas; d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkanpemerintah; e. binatang pembawa penyakit; f. zat kimia yang berbahaya; g. kebisingan yang melebihi ambang batas; h. radiasi sinar pengion dan non pengion; i. air yang tercemar; j. udara yang tercemar; dan k. makanan yang terkontaminasi.

Uraian setiap lingkup pelayanan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13: 1. Lingkup pelayanan pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi: a. pemeriksaan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi limbah cair dan tinja; b. perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan/atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah; dan c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah cair dan tinja. 2. Lingkup pelayanan pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi: a. pemeriksaan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi tanah dan limbah padat; b. perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan/atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah dan limbah padat. 3. Lingkup pelayanan pengelolaan udara dan limbah gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: a. pemeriksaan kualitas fisik, kebisingan, getaran dan kelembaban, kimia dan mikrobiologi udara dan limbah gas; b. perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan/atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah; c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan udara dan limbah gas. 4. Lingkup pelayanan pengelolaan sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. pemeriksaan jenis sampah, sumber timbulan, dan karakteristik; b. perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan/atau pajanan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah; dan c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan pemerintah. 5. Lingkup pelayanan pengendalian binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi: a. pemeriksaan tempat perindukan, perilaku binatang pembawa penyakit, perilaku masyarakat; b. perlindungan kesehatan masyarakat dari tempat perindukan, perilaku binatang pembawa penyakit, perilaku masyarakat; dan c. pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian binatang pembawa penyakit. 6. Lingkup pelayanan pengelolaan zat kimia dan limbah B3 termasuk limbah medik sebagaimana dimaksud pada

(1) Selain ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap Tenaga Sanitarian yang menjalankan program Pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan lingkungan tertentu, meliputi: a. melakukan pemantauan dan manajemen risiko pelaksanaan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL); b. melakukan pemantauan pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL); c. melakukan pemantauan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); d. melakukan pemantauan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); e. melakukan pemeriksaan dan tindakan sanitasi kapal dan pesawat sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR); dan f. melakukan pemantauan pelaksanaan Klinik Sanitasi dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (2) Pelayanan kesehatan program Pemerintah lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Sanitarian yang dilatih khusus untuk program Pemerintah. (3) Bagi Tenaga Sanitarian yang melakukan pekerjaan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperoleh kewenangan tertulis dari yang berwenang. (4) Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi Tenaga Sanitarian yang memperoleh kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Kewenangan/kompetensi yang dimiliki Sanitarian meliputi: a. merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya; b. mengevaluasi secara komprehensif dengan memanfaatkan IPTEK untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi yang menjadi tanggung jawabnya; c. memecahkan permasalahan berkaitan dengan bidang sains, teknologi dan atau seni kesehatan lingkungan melalui pendekatan multidisipliner; dan d. melakukan riset, mengambil keputusan strategis dan mengomunikasikan atas semua aspek yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan berada di bawah tanggung jawabnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kewenangan/kompetensi yang dimiliki oleh Teknisi Sanitarian Utama (Technical Sanitarian), meliputi: a. melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan dan beradaptasi terhadap situasi dalam menyelesaikan masalah; b. memformulasi penyelesaian masalah kesehatan lingkungan prosedural berdasar pengetahuan spesialis; c. mengambil keputusan strategis di bidang kesehatan lingkungan berdasarkan analisis informasi berbasis data; dan d. memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi dan mengembangkan kreatifitas yang inovatif dalam pengendalian masalah kesehatan lingkungan.

Kewenangan/kompetensi yang dimiliki oleh Teknisi Sanitarian Madya (Junior Technical Sanitarian), meliputi: a. melakukan pekerjaan kesehatan lingkungan; b. memilih metode pemecahan masalah kesehatan lingkungan dari beragam pilihan yang sudah baku maupun belum baku; c. melakukan analisis data terkait dengan kesehatan lingkungan; d. melakukan pekerjaan kesehatan lingkungan sendiri ataupun kelompok di lingkup tanggung jawab pengawasannya; e. memformulasi penyelesaian masalah kesehatan lingkungan prosedural dan inovatif secara komprehensif; dan f. melakukan kerja sama dan membuat laporan tertulis secara komprehensif.

Kewenangan/kompetensi yang dimiliki oleh Teknisi Sanitarian Pratama (Asisten Technical Sanitarian), meliputi: a. melaksanakan pekerjaan kesehatan lingkungan berdasar informasi yang diterima; b. melaksanakan prosedur kerja kesehatan lingkungan yang tersedia; c. melaksanakan pekerjaan kesehatan lingkungan spesifik dengan penggunaan alat berdasar prosedur kerja; d. melaksanakan pekerjaan kesehatan lingkungan sendiri dengan pengawasan tidak langsung; e. memecahkan masalah kesehatan lingkungan berdasar pengetahuan operasional; dan f. melaksanakan kerja sama dan komunikasi dalam lingkup kerjanya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kewenangan/kompetensi yang dimiliki oleh Asisten Teknisi Sanitarian (Operator Technical Sanitarian), meliputi: a. melaksanakan satu tugas kesehatan lingkungan spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya; dan b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja kesehatan lingkungan yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.

(1) Tenaga Sanitarian dalam menjalankan pekerjaannya harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan Standar Profesi Tenaga Sanitarian. (2) Tenaga Sanitarian dalam menjalankan pekerjaannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) menggunakan peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal seorang Tenaga Sanitarian karena suatu sebab tidak mampu melaksanakan pekerjaan sanitarian, wajib berkonsultasi kepada Tenaga Sanitarian pada jenjang yang lebih tinggi.

(1) Dalam melakukan pekerjaannya Tenaga Sanitarian wajib melakukan pencatatan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Dalam melaksanakan pekerjaannya Tenaga Sanitarian mempunyai hak: a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi Tenaga Sanitarian; b. memperoleh akses atas informasi dan sumber daya sesuai kewenangan yang dimiliki; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan pekerjaannya Tenaga Sanitarian mempunyai kewajiban: a. meningkatkan profesionalisme sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. memelihara peralatan yang disediakan oleh pemberi pekerjaan; c. membantu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan d. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional Tenaga Sanitarian.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota/kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Tenaga Sanitarian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan Tenaga Sanitarian dalam Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan SIKTS.

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STRTS kepada MTKI terhadap Tenaga Sanitarian yang melakukan pekerjaannya tanpa memiliki SIKTS. (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Tenaga Sanitarian yang tidak memiliki SIKTS.

Standar Profesi Tenaga Sanitarian yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan belum ditetapkan yang baru oleh Organisasi Profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id