Peraturan Menteri Nomor p-83-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PEMINJAMAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI KE LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN (BREEDING LOAN)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. 2. Satwa liar yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. 3. Peminjaman satwa liar dilindungi untuk kepentingan pengembangbiakan (Breeding Loan) adalah peminjaman satwa liar dilindungi dari lembaga konservasi dalam negeri kepada lembaga konservasi luar negeri untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangbiakan non-komersial serta perbaikan genetik atau penambahan darah baru (fresh blood) dengan kompensasi. 4. Kontribusi adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh lembaga konservasi luar negeri kepada lembaga konservasi dalam negeri sebagai akibat dari kegiatan peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri. 5. Pengembangbiakan non-komersial adalah perbanyakan individu satwa liar dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami yang terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian genetik dan jenisnya. 6. Appendix I CITES adalah daftar yang memuat jenis-jenis yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non komersial tertentu dengan izin khusus. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau Balai Taman Nasional.

Peminjaman jenis satwa liar kepada Lembaga Konservasi luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) dimaksudkan untuk: a. pelestarian dan pengembangbiakan (breeding) non-komersial; dan/atau b. perbaikan genetik atau penambahan darah baru (fresh blood) bagi satwa sejenis yang menjadi koleksi lembaga konservasi luar negeri.

(1) Permohonan izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh lembaga konservasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. proposal kegiatan; b. salinan memorandum of understanding (MoU) antara lembaga konservasi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diketahui Direktur Jenderal; c. surat dukungan persetujuan (endorsement) dari pihak pemerintah negara peminjam melalui perwakilan diplomatik (diplomatic channel); d. surat pernyataan jaminan (guarantee latter); e. rekomendasi kepala UPT setempat; f. berita acara pemeriksaan satwa dari UPT setempat; g. sertifikat atau penandaan satwa; h. daftar silsilah keturunan (studbook) satwa; i. rekomendasi LIPI untuk jenis satwa liar dilindungi dan/atau masuk dalam daftar appendix I CITES; dan j. surat keterangan kesehatan satwa (health certificate) dari pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan proposal kegiatan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

(1) Izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan evaluasi. (2) Dalam hal satwa yang dipinjamkan belum menghasilkan keturunan dalam jangka waktu izin peminjaman yang telah diperpanjang 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin peminjaman dapat diperpanjang lagi 1 (satu) kali.

(1) Jenis satwa liar dilindungi beserta hasil keturunan (offspring) yang dipinjamkan ke luar negeri untuk kepentingan konservasi, merupakan satwa Pemerintah Republik INDONESIA. (2) Lembaga konservasi luar negeri dapat memperoleh hak kepemilikan satwa Pemerintah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan: a. jenis satwa yang kedua induknya berasal dari INDONESIA, dari hasil kelahiran kedua; b. jenis satwa yang salah satu induknya berasal dari INDONESIA, dari kelahiran pertama. (3) Satwa hasil kelahiran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dikembalikan ke Pemerintah Republik INDONESIA paling lama berumur 1 (satu) tahun dengan beban biaya dari lembaga konservasi luar negeri. (4) Pengaturan mengenai penempatan dan pengelolaan hasil keturunan (offspring) jenis satwa liar dilindungi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri dalam melakukan kegiatan peminjaman jenis satwa liar dilindungi atau jenis satwa liar dilindungi tertentu ke luar negeri, wajib: a. membayar pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan hibah; c. menyampaikan laporan realisasi pengiriman satwa dan dokumen penunjang lainnya; d. laporan perkembangan satwa atau mutasi satwa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali; e. mengembalikan satwa milik Pemerintah sesuai izin peminjaman satwa atau sesuai keputusan Direktur Jenderal atas satwa yang dipinjamkan dari hasil keturunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); f. menggunakan prasarana sesuai standart pengangkutan satwa (IATA) serta kaidah etika dan kesehjateraan satwa; dan g. menyertakan tenaga pemelihara/perawat satwa (animal keeper) dari INDONESIA selama pengangkutan dan masa adaptasi satwa;

Dalam kegiatan peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan, lembaga konservasi dalam negeri maupun lembaga konsevasi luar negeri dilarang: a. mengalihkan izin; b. memindahkan satwa; c. meminjamkan satwa; dan/atau d. mengawinkan dengan satwa yang berbeda jenis secara genetik terhadap satwa yang dipinjamkan tanpa persetujuan Menteri.

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi di lembaga konservasi luar negeri, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan/atau pejabat KBRI setempat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan di bidang Kehutanan atau konservasi sumber daya alam. (2) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dan/atau pejabat KBRI setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(1) Pemegang izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dikenakan sanksi adminitratif berupa: a. penghentian layanan administrasi; dan/atau b. pencabutan izin. (2) Sanksi penghentian layanan administrasi dikenakan kepada pemegang lembaga konservasi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Sanksi penghentian layanan adminsitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa penghentian penerbitan: a. SAT-DN; b. Rekomendasi bebas bea masuk; c. CITES per SAT-LN; d. Persetujuan tukar menukar; e. Perolehan koleksi. (4) Sanksi Pencabutan izin peminjaman satwa liar dari Negara Republik INDONESIA ke luar negeri dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19.

Peminjaman satwa liar yang mengalami kematian secara alami selama masa peminjaman setelah dilakukan evaluasi dapat dihibahkan untuk koleksi di lembaga konservasi luar negeri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts- II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sepanjang mengatur peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN