Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI FOREIGN MILITARY SALES

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan: 1. Billing Statement adalah laporan keuangan LOA atau yang disebut dengan DD Form 645, yang berisi antara lain data besarnya nilai pengadaan dan tagihan dari LOA tertentu. 2. Blanket Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Blanket Open End oleh US Army, Direct Requisitioning Procedures/Open End Requisitioning oleh US Navy dan Blanket Order/Annual Requisitioning oleh US Air Force dan merupakan suatu jenis LOA pengadaan barang atau jasa tanpa menyebutkan nama item dan jumlahnya. 3. Case Identifier adalah susunan 6 (enam) huruf untuk identifikasi suatu LOA yang terdiri dari 2 (dua) huruf pertama sebagai Country Code, huruf ke-3 sebagai US Implementing Agency Code dan tiga huruf terakhir disebut Case Designator. 4. Cooperative Logistics Supply Support Arrangement selanjutnya disingkat CLSSA adalah suatu jenis LOA pengadaan barang yang bersumber dari stock US DoDsehingga memungkinkan Amerika Serikat memberikan barang kepada negara pembeli dengan perlakuan yang sama pada unit-unit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sesuai dengan prioritas dari Force Activity Designatorselanjutnya disingkat FAD. 5. Coproduction adalah kegiatan perakitan barangEnd Item yang berasal dari AS dan pembuatan beberapa komponennya di INDONESIA yang jumlahnya bervariasi sampai 80% dan biasanya dibuat “Memorandum of Understanding” (MoU) antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah INDONESIA. 6. Defence Finance Accounting Service selanjutnya disingkat DFASadalah organisasi dibawah US DoD yang merupakan Bank Sentral FMSdan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMSserta membuat laporan keuangan LOA (Billing Statement) secara periodik setiap 3 (tiga) bulan untuk dikirimkan ke negara pembeli. 7. Defense Transportation Systemselanjutnya disingkat DTSadalah sarana pengangkutan yang menggunakan fasilitas angkutan Angkatan Bersenjata AS yang terdiri dari US Air Force Air Mobility Command, US Navy Military Sealift Command dan US Army Surface Deployment and Distribution Command yang berada dibawah otoritas US Transportation Command. 8. Defined Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Standard Sales oleh US Army, Defined Line atau Push Requisitioning oleh US Navy dan Firm Order oleh US Air Forcedan merupakan suatu jenis LOA dengan mencantumkan macam dan jumlah barang atau jasa yang dikehendaki oleh pembeli sesuai dengan LoR. 9. DoD Credit adalah kredit yang diberikan oleh US DoD untuk negara peserta FMS. 10. Endorsment adalah pemberian persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan di belakang dokumen. 11. Export License adalah surat izin yang dikeluarkan oleh DepluAmerika Serikat untuk pelaksanaan ekspor barang keluar Amerika Serikat. 12. Foreign Military Salesselanjutnya disingkat FMS adalah suatu prosedur penjualan barang dan jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan internasional dimanabarangtersebut dapat berasal dari stock Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/vendor. 13. Freight Forwarder selanjutnya disingkat FF adalah perusahaan jasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang. 14. Holding Account adalah sisa dana LOA-LOA FMS dari negara pembeli yang tersimpan di DFASdan digunakan sebagai catatan untuk persiapan penggunaan program FMS masa mendatang. 15. Implementing Agency selanjutnya disingkat IA adalah badan/unit atau Angkatan dari US DoD yang bertanggung jawab kepada DSCA untuk melaksanakan penyiapan LOAdan manajemen implementasinya serta pengiriman barang kepada negara pembeli, untuk daftar IA beserta kodenya sebagaimana tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 16. Initial Deposit adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan kepada DFAS setelah penandatanganan LOA. 17. Letter of Offer and Acceptance selanjutnya disingkat LOA adalah dokumen kontraktual resmi FMS dari Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang pertahanan tertentu maupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlah barang, syarat-syarat penjualan dan lain-lain sesuai dengan LoR. 18. Letter of Requestselanjutnya disingkat LoRadalah surat pengajuan resmi dari negara pembeli kepada Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang atau jasa yang diinginkan oleh negara pembeli. 19. Military Assistance Program Address Directory selanjutnya disingkat MAPAD adalah data yang dikelola oleh US DoD yang dapat menyajikan alamat Negara pembeli dan FF, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barang FMS ke Negara pembeli. 20. Military Assistance Program Address Directory selanjutnya disingkat MAPADadalah data yang dikelola oleh US DoD yang dapat menyajikan alamat negara pembeli dan FF, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barangFMS ke negara pembeli. 21. Notice of Availabilityselanjutnya disingkat NoAadalah dokumen dari US DoD (DD Form 1348-5) yang menginformasikan dan mengingatkan kepada FF dan/atau negara pembeli bahwa barang yang classified, sensitive dan hazardous telah siap untuk dikirimkan dan penanganan khusus diperlukan untuk mengamankan transfer barang tersebut. 22. Penyelesaian regulasi adalah kegiatan yang dilaksanakan secara koordinatif oleh Angkatan yang terkait, Aslog Panglima TNI, Dirjen Renhan Kemhan dan Kabaranahan Kemhan dalam rangka penyelesaian pelunasan utang Kemhan kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) secara administratif dengan menggunakan format DPR dan AB atas beban bea masuk, PPn dan PPh 22 barang eksimpor hasil pengadaan luar negeri Kemhan/TNI. Barang tersebut diatas telah dikeluarkan sebelumnya dengan menggunakan surat jaminan Vooruitslag dan PPUD. 22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 23. Security Asisstance adalah kegiatan kerjasama pertahanan (Security Cooperation) di bawah kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat selanjutnya disingkat Deplu Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam hal ini Defense Security Cooperation Agency selanjutnya disingkat DSCA. 24. Source of Supply selanjutnya disingkat SoS merupakan lokasi dimana sumber barang berasal dan sumber tersebut bisa berasal dari gudang (stock) Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun yang berasal dari kontraktor/vendor. 25. Staging Area adalah lokasi/gudang transit yang berada di Amerika Serikat yang digunakan oleh FF yang telah ditunjuk oleh INDONESIA untuk mengumpulkan barang sampai dengan jumlah tertentu untuk kemudian dikirimkan ke INDONESIA baik lewat udara maupun laut. 26. Supply Discrepancy Reportselanjutnya disingkat SDR merupakan dokumen dari US DoD (DD Form 364) yang berisi informasi mengenai ketidaksesuaian barang yang dipesan. 27. Vooruitslag adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh Kemhan/TNI yang menjamin bahwa segala biaya (bea masuk, pajak-pajak dan lain lain) atas pemasukan barang dari luar negeri akan diselesaikan kemudian, sedangkan untuk barang yang sangat diperlukan dapat dikeluarkan segera dari kepabeanan.

(1) Program FMS merupakan bagian dari kegiatan Security Assistance dimana Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan denganmenjual produk, layanan/service, atau pelatihan di bidang pertahanan kepada negara asing yang memenuhi persyaratan. (2) Selain program FMS yang bersifat penjualan, dikenal juga adanya program bantuan berupa hibah (grant) dari Pemerintah AS disebut Foreign Military Financing selanjutnya disingkat FMF. (3) Implementasi program FMS dan FMF sebagaimana pada ayat (1) dan (2), ketentuan dan prosedur yang dilakukan tetap sama seperti yang diatur dalam Security Assistance Management Manual. (4) Perbedaan mendasar antara FMS dan FMF (grant) sebagaimana dimaksud pada (3), yaitu pada sumber dana/pembiayaan program tersebut.

(1) LoR untuk mendapatkan harga dan ketersediaan barang/jasa disusun dengan menggunakan LoRfor Price and Availability (P&A) yang dibuat oleh UO Kemhan RI/Mabes TNI/Angkatan dan dikirimkan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan setelah mendapat persetujuan dari Kabaranahan Kemhan /Asrenum/Aslog Panglima TNI, selanjutnya diteruskan kepada ODC. (2) Proses pengajuan LoR for P&A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berdasarkan rencana kebutuhan/keinginan untuk mengadakan suatu jenis barang/jasa melalui FMS yang sudah disiapkan dalam Pre-LoR dengankegiatan sebagai berikut: 1. upaya-upaya untuk mengidentifikasi persyaratan dalam proses pengadaan melalui FMS; 2. platform sistem dan informasi; 3. persyaratan operasional yang diperlukan; 4. demonstrasi peralatan yang akan diadakan; 5. site survey;dan 6. rencana-rencana pertemuan untuk pembahasan barang dan data awal harga. b. UO membuat pengajuan LoR for P&A untuk mengetahui harga barang/jasa yang akan diadakan; c. pengajuan LoR for P&Adikirimkan ke Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan setelah mendapat persetujuan dari Kabaranahan Kemhan selanjutnya diteruskan kepada ODC; d. ODC akan meneruskan ke pihak yang berwenang di Amerika Serikat untuk diproses; e. setelah diproses, pihak berwenang di Amerika Serikat akan memberikan jawaban dalam bentuk P&A kepada ODC selanjutnya diteruskan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dan UO; f. P&A tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurufe memuat berbagai keterangan serta persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: 1. perkiraan harga satuan dari barang; 2. cara/sistem pembayaran baik cash atau kredit; 3. kesiapan barang dalam stock inventory; 4. kepastian bahwa barang tersebut memenuhi US DoD standard, serta penentuan IA; 5. persetujuan kongres dalam hal, antara lain: a) pengadaan sophisticated, classified, atau restricted items; b) pengadaan Major Defence Equipmentselanjutnya disingkat MDE dengan harga US$ 14juta atau lebih; c) pengadaan paket dengan harga US$ 50 juta atau lebih; d) pengadaan jasa design dan konstruksi dengan harga US$ 200 juta atau lebih; dan/atau e) berupa barang yang belum pernah dijual sebelumnya. g. UO Angkatan memproses pengajuan kebutuhan anggaran untuk pengadaan melalui FMS. (3) Setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam DIPA, UO Angkatan membuat pengajuan LoR for LOA yang ditandatangani oleh Ka UO dan mendapat persetujuan dari Kabaranahan Kemhan/Asrenum Panglima TNI selanjutnya dikirimkan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan untuk diteruskan ke ODC guna dikirimkan ke pihak yang berwenang di Amerika Serikat. (4) Bagan tata cara pengajuan kebutuhan LoR for LOAtercantum dalam LampiranIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam halpihak yang berwenang di Amerika Serikattelah menyetujui LoR for LOA, maka pihak berwenang di AS (DSCA) akan memproses LOA. (2) Penerimaan draft LOA dilakukansetelahpengajuan LoR for LOA yang telah diterima dan disetujui oleh pihak berwenang di Amerika Serikatyaitu DSCAyang dituangkan dalam LOAkemudian diserahkan kepada pihak INDONESIA untuk diproses lebih lanjut. (3) Dalam hal tertentu draft LOA dapat diserahkan kepada Athan RI di Washington D.C. untuk diproses dan ditandatangani oleh Athan RI selaku wakil pihak INDONESIA setelah mendapat otorisasi dari Kemhan/TNI/Angkatan. (4) Waktu yang diperlukan dalam penyiapan LOA sejak diterima LoR oleh DSCA sampai saat penyerahan Draft LOA berkisar antara 30 sampai dengan 120 hari, dengan urutan proses penyiapan sebagai berikut: a. draftLOA disiapkan oleh IA dari masing-masing Angkatan di Amerika Serikatyaitu: 1. US Army oleh US Army Security Assistance Commandselanjutnya disingkat USASAC di Fort Belvoir, Virginia; 2. US Navy oleh NavyInternational Program Office selanjutnyadisingkat Navy IPO di Washington D.C.; atau 3. US Air Force oleh Air Force Security Assistance Centerselanjutnya disingkat AFSAC, di Wright Patterson AFB, Dayton, Ohio. b. draft LOA diajukan kepada DSCA atau Kongres untuk mendapatkan pengesahan (Approval dan Legalisasi); c. DSCA memberikan persetujuan pada draft LOA dan dikembalikan ke IA; dan d. setelah direview kembali oleh IA, draft LOA tersebut dikirimkan kepada pihak INDONESIA, melalui ODC.

(1) Penyiapan LOA untuk ditandatangani oleh pihak INDONESIA diawali dengan diterimanya 3 (tiga) bundel LOA dari IA oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan, melalui ODC. (2) Batas waktu untuk penandatanganan LOA oleh pihak INDONESIA dalam keadaan normal maksimum 90 (sembilan puluh) hari dari saat pengesahan LOA oleh DSCA. (3) Urutan kegiatan dalam proses penyiapan penandatanganan LOAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. LOA yang diterima oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan diteruskan kepada Kabaranahan Kemhan untuk diteliti dan dibedakan menjadi sebagai berikut: 1. LOA pengadaan terpusat untuk tingkat Kemhan, selanjutnya diproses oleh Kabaranahan Kemhan untuk diteruskan ke Sekjen Kemhan; 2. LOA pengadaan terpusat tingkat Mabes TNI, diteruskan kepada Aslog Panglima TNI untuk diproses lebih lanjut; dan 3. LOA pengadaan Angkatan, diteruskan kepada Aslog Kepala Staf/KadisadaAngkatan untuk diproses lebih lanjut. b. LOA yang diterima oleh Kabaranahan Kemhan diteliti dan diproses selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Kabaranahan Kemhan atau pejabat lainyang ditunjuk selaku PPK; c. LOA yang diterima oleh Aslog Panglima TNI diteliti dan diproses melalui koordinasi bersama Asrenum Panglima TNI untuk selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Kababek TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; atau d. LOA yang diterima oleh Angkatan masing-masing diteliti dan diproses selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Aslog/Danpus/Kadis/Dir atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.

(1) Penandatanganan LOA dilakukan sebelum expiration date yang tercantum pada LOA dan setelah ada kejelasan dukungan dana tercantum dalam RKA. (2) Tanda tangan pejabat yang bersangkutan untuk masing-masing tingkat pengadaan dibubuhkan pada kolom yang tersedia pada LOA tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: a. LOA Pengadaan Terpusat tingkat Kemhan ditandatangani oleh Kabaranahan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; b. LOA Pengadaan Terpusat tingkat Mabes TNI ditandatangani oleh Kababek TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; c. LOA Pengadaan tingkat Angkatan ditandatangani oleh Aslog/ Danpus/Kadis/Dir atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; d. dalam keadaan tertentu penandatanganan LOA dapat dilakukan oleh Athan RI di Washington D.C. berdasarkan otorisasi dari pimpinan Kemhan dimana hal ini dilakukan atas LOA dengan expiration date yang sangat singkat; e. selain ditandatangani oleh pejabat tersebut diatas, kolom pada LOA yang harus diisi meliputi: 1. kolom Mark For Code (alamat tujuan di INDONESIA); 2. kolom FF Code (penunjukan FF yang akan mengangkut barang sesuai dengan MAPAD); 3. kolom Purchaser Procuring Agency Code (Angkatan sebagai pembeli); dan 4. kolom Name and Address of the Purchaser’s Paying Office (tempat/lokasi pembeli untuk pembayaran LOA). f. pengisian kolom sebagaimana dimaksud pada ayat(2) butir e dilaksanakan oleh UO penandatangan LOA (pemakai) yang bertanggung jawab terhadap penanganan LOA tersebut. (3) LOA yang telah ditandatangani oleh PPK dikembalikan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan selanjutnyaLOA tersebut oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dikirimkan ke DSCA melalui ODCdanDSCA akan mengirimkan LOA tersebut baik kepada DFASmaupunImplementing Agency. (4) Bagan tata cara penanganan LOA tercantum dalam LampiranIIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penentuan FF diatur sebagai berikut: a. salah satu cara pengangkutan barangFMS ke INDONESIA adalah dengan menggunakan jasa FF; b. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud padahuruf a dipercayakan kepada FF yang telah mempunyai kontrak kerjasama dengan UO danFF tersebut harus memenuhi persyaratan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam BAB III pasal 25; dan c. dalam halpenunjukanFF sesuai kontrak, masing-masing UO mengajukan nama FF tersebut kepada Pa. FMS melalui Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan untuk mendapatkan security clearance dan MAPAD code dari Pemerintah Amerika Serikat.