Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2015 tentang PENANGGULANGAN DAMPAK BAHAYA AGENSIA BIOLOGI DARI ASPEK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Agensia Biologi (Biological Agent) adalah makhluk hidup, mikroorganisme dan toksin yang dihasilkannya) atau derivat material infektif dari makhluk hidup yang dapat menimbulkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan dan tumbuhan, atau dapat menimbulkan perubahan lingkungan yang merugikan serta menyebabkan kerusakan material. 2. Bahaya Biologi adalah dampak yang timbul akibat penyalahgunaan ilmu pengetahuan biologi serta musibah atau wabah yang timbul oleh senjata biologi serta penyebarannya. 3. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. 4. Pandemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu tertentu serta dapat menimbulkan banyak korban dan menyebar hingga wilayah lintas negara maupun benua. 5. Keamanan Biologi (Biosecurity) adalah tindakan pengamanan secara institusi atau personal yang dibuat untuk mencegah kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, penyelewengan dan pelepasan secara sengaja suatu patogen atau toksin. 6. Keselamatan Biologi (Biosafety) adalah bagian dari upaya keselamatan yang bertujuan untuk melindungi individu yang bekerja di laboratorium dan masyarakat atau komunitas dari risiko terkena gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari laboratorium. 7. Penilaian Risiko (Risk Assessment) adalah suatu proses mengidentifikasi bahaya dan mengevaluasi risiko yang berhubungan dengan zat dan racun biologis, dengan mempertimbangkan kelayakan dari setiap kontrol yang ada dan MEMUTUSKAN apakah risiko itu dapat diterima. 8. Penanggulangan Risiko (Risk Mitigation) adalah langkah-langkah dan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko yang berhubungan dengan zat dan racun biologis. 9. Dekontaminasi adalah upaya untuk menghilangkan kontaminan atau pencemar. 10. Penolong Awal (First Responder) adalah reaksi cepat yang memberikan pertolongan awal menangani korban dalam kedaruratan medis atau emergensi. 11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 12. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. 13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 14. Tentara Nasonal INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI, adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

(1) Pertahanan negara diselenggarakan dalam rangka meng-hadapai ancaman militer dan non-militer. (2) Salah satu ancaman non-militer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan ancaman potensial yang bersifat biologi. (3) Salah satu ancaman bersifat biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan agensia biologi yang berpotensi menimbulkan wabah penyakit menular. (4) Tindakan penanggulangan wabah penyakit menular di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan berdasarkan status situasi wabah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 3 Prinsip penanggulangan dampak agensia biologi dari aspek kesehatan meliputi: a. respon cepat dan tepat; b. mengutamakan keselamatan manusia; c. bersifat netral, berdasarkan prioritas dan tidak diskriminatif; d. berdasarkan sistem surveilans dan deteksi; e. terintegrasi dan terkoordinasi; dan f. kesatuan komando.

Agensia biologi merupakan mikroorganisme yang dapat mengakibatkan dampak penyakit menular berpotensi menjadi wabah, berdasarkan bentuk dan sifat organismenya diklasifikasikan sebagai berikut: a. virus; b. rickettsia; c. bakteri; d. fungi atau jamur, dan e. protozoa.

Penanggulangan wabah bertujuan sebagai berikut: a. menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat wabah dengan pengobatan; dan b. membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Tataran kewenangan kegiatan penanggulangan wabah dampak bahaya agensia biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh: a. Kemhan; b. Mabes TNI; dan c. Mabes Angkatan.

(1) Sistem pencatatan dan pelaporan penanggulangan dampak bahaya agensia biologi dilakukan melalui: a. prosedur komando dan organisasi Kemhan dan TNI; b. pencatatan dan pelaporan secara berjenjang oleh Satuan Kesehatan; dan c. Kemhan dan TNI mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan secara berjenjang kepada: a. Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan; b. Pusat Kesehatan TNI; dan c. Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi: a. laporan rutin; dan b. laporan khusus pada saat kejadian pandemi.

Laporan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, disampaikan secara berjenjang mulai dari Kepala Staf Angkatan kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.