Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Pertahanan selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Statuta Unhan adalah anggaran dasar dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Unhan. 3. Rektor adalah Rektor Unhan. 4. Senat Unhan selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Unhan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Unhan. 7. Mahasiswa Unhan adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, yang belajar di Unhan. 8. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa Unhan. 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 10. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat 11. Alumni Unhan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dari Unhan. 12. Menteri Pertahanan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU Unhan yang dilakukan pejabat pengelola BLU Unhan mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan saran dan pendapat kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU Unhan; b. melaporkan kepada Rektor dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU Unhan; c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU Unhan, memberikan pendapat dan saran kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU Unhan; d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU Unhan dalam melaksanakan pengelolaan BLU Unhan; dan e. memberikan masukan, saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU Unhan kepada pengelola BLU Unhan. (3) Anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang: a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU Unhan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara. (4) Anggota Dewan Pengawas BLU Unhan terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan BLU Unhan. (5) Dewan Pengawas terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota (6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (7) Dewan Pengawas melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.