Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan haji di dalam negeri. 4. Ketentuan dalam Pasal 286 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan asrama haji, transportasi udara, transportasi darat dan laut, serta perlindungan jemaah haji di dalam negeri; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 5. Ketentuan dalam

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Pendaftaran Haji; b. Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji; c. Subdirektorat Asrama Haji; d. Subdirektorat Transportasi Udara dan Perlindungan Haji; dan e. Subbagian Tata Usaha Direktorat. 6. Ketentuan dalam Pasal 288 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Pendaftaran Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Ketentuan dalam Pasal 289 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pendaftaran Haji menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus; dan d. penyiapan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran serta pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus. 8. Ketentuan dalam Pasal 291 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Pendaftaran Haji Reguler mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pendaftaran haji reguler. (2) Seksi Pendaftaran Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pendaftaran haji khusus. (3) Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pembatalan pendaftaran haji reguler dan haji khusus. 9. Ketentuan dalam Pasal 292 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Ketentuan dalam Pasal 293 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dokumen, pemvisaan dan perlengkapan haji; dan d. penyiapan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji. 11. Ketentuan dalam Pasal 294 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji terdiri atas: a. Seksi Dokumen Haji; b. Seksi Pemvisaan Haji; c. Seksi Perlengkapan Haji. 12. Ketentuan dalam Pasal 295 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Dokumen Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumen jemaah haji dan petugas haji. (2) Seksi Pemvisaan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pemvisaan jemaah haji dan petugas haji. (3) Seksi Perlengkapan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelayanan perlengkapan jemaah haji dan petugas haji. 13. Ketentuan dalam Pasal 296 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Asrama Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan asrama haji. 14. Ketentuan dalam Pasal 297 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Asrama Haji menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan asrama haji; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan asrama haji; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan asrama haji; dan d. penyiapan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan asrama haji. 15. Ketentuan dalam Pasal 298 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Asrama Haji terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Asrama Haji; b. Seksi Pelayanan Asrama Haji; dan c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Asrama Haji. 16. Ketentuan dalam Pasal 299 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Penyiapan Asrama Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis penyiapan asrama haji. (2) Seksi Pelayanan Asrama Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis pelayanan asrama haji. (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Asrama Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi asrama haji. www.djpp.kemenkumham.go.id 17. Ketentuan dalam Pasal 300 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang transportasi udara, transportasi darat dan laut dalam negeri, kerjasama kesehatan, dan perlindungan jemaah haji. 18. Ketentuan dalam Pasal 301 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi udara, transportasi darat dan laut dalam negeri, kerjasama kesehatan, dan perlindungan jemaah haji; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan transportasi udara, transportasi darat dan laut dalam negeri, kerjasama kesehatan, dan perlindungan jemaah haji; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transportasi udara, transportasi darat dan laut dalam negeri, kerjasama kesehatan, dan perlindungan jemaah haji; dan d. penyiapan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan transportasi udara, transportasi darat dan laut dalam negeri, kerjasama kesehatan, dan perlindungan jemaah haji. 19. Ketentuan dalam

Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Transportasi Udara; b. Seksi Pelayanan Transportasi Udara; dan c. Seksi Kerja Sama Kesehatan dan Perlindungan Jemaah Haji. 20. Ketentuan dalam Pasal 303 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Seksi Penyiapan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi transportasi udara, transportasi darat dan laut dalam negeri. (2) Seksi Pelayanan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pelayanan transportasi udara, transportasi darat dan laut dalam negeri. (3) Seksi Perlindungan Jemaah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi kerja sama kesehatan dan perlindungan jemaah haji. 21. Ketentuan dalam Pasal 304

(1) Subbagian Tata Usaha Direktorat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga, dan urusan tata usaha Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri. (2) Subbagian Tata Usaha Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri. 22. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Kelima A, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan haji di luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id