PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji

PERMEN Nomor 6 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. 2. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. 3. Pengelolaan Biaya Operasional Haji adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pengelolaan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. 4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. 5. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. 6. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja yang bersangkutan. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. 10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. 11. Bank Pengelola Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bank adalah bank syariah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah untuk penempatan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum haji atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa bendahara umum haji untuk mencairkan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. 14. Daftar Alokasi Anggaran yang selanjutnya disingkat DAA adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang berisi jumlah anggaran kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji pada satuan kerja. 15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA yang memuat rincian DAA. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama. 17. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Haji dan Umrah yang menyelenggarakan urusan di bidang bina, pelayanan, pengembangan ekosistem ekonomi, dan pengendalian haji dan umrah. 18. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal. 19. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah pada tingkat provinsi. 20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah. 21. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah pada tingkat kabupaten/kota. 22. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah pemimpin Kantor Kementerian Kabupaten/Kota. 23. Asrama Haji adalah unit pelaksana teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Kepala Asrama Haji adalah pimpinan Asrama Haji berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 25. Kantor Urusan Haji adalah kantor urusan haji di Jeddah. 26. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah petugas yang membantu petugas kelompok terbang dalam pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang. 27. Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 28. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ENTITAS PENGELOLA DAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri sebagai entitas penyelenggara ibadah haji dan pelaporan keuangan haji. (2) Entitas penyelenggara ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban atas Pengelolaan Biaya Operasional Haji.

Pasal 3

Koreksi

Pengelolaan Biaya Operasional Haji dilaksanakan oleh satuan kerja yang meliputi: a. Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah; b. Direktorat Jenderal Pelayanan Haji; c. Direktorat Jenderal; d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Kantor Wilayah; f. Kantor Urusan Haji; g. Asrama Haji; dan h. Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Biaya Operasional Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri bertindak selaku PA. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, staf teknis haji pada Kantor Urusan Haji, Kepala Asrama Haji, dan Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai KPA. (3) Direktur Jenderal ditetapkan sebagai bendahara umum Pengelolaan Biaya Operasional Haji. (4) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MENETAPKAN Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji, Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah, pembantu staf teknis haji pada Kantor Urusan Haji, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Asrama Haji, dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sebagai kuasa bendahara umum Pengelolaan Biaya Operasional Haji. (5) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengangkat pejabat Pengelolaan Biaya Operasional Haji yang terdiri atas: a. PPK; b. pejabat penandatangan SPM; c. pejabat penandatangan SPPD; d. Bendahara Pengeluaran; e. Bendahara Pengeluaran pembantu; dan f. staf pengelola keuangan. (6) KPA, PPK, pejabat penandatangan SPM, pejabat penandatangan SPPD, dan staf pengelola keuangan dilarang merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan huruf e. (7) Dalam hal terdapat kekurangan jumlah pegawai negeri sipil pada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPA dapat merangkap jabatan sebagai PPK, penandatangan SPM, dan/atau pejabat penandatangan SPPD.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 20

Koreksi

(1) Satuan kerja harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji; dan b. laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 21

Koreksi

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi: a. laporan realisasi anggaran; dan b. catatan lain. (2) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam mata uang rupiah. (3) Catatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menyajikan informasi mengenai: a. penjelasan atas pos laporan realisasi anggaran; dan b. penjelasan lainnya yang dianggap perlu. (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak selesainya operasional penyelenggaraan ibadah haji. (5) Penggunaan nilai kurs dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan kurs asumsi penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 22

(1) Laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b disusun pada setiap akhir tahun fiskal. (2) Laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan prinsip yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan dan/atau standar akuntansi keuangan. (3) Laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan arus kas; e. laporan perubahan ekuitas; dan f. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 23

(1) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e melakukan konsolidasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a. (2) Direktorat Jenderal melakukan konsolidasi secara nasional dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji. (3) Batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kantor Kementerian Kabupaten/Kota ke Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak selesainya operasional penyelenggaraan ibadah haji; b. Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari sejak selesainya operasional penyelenggaraan ibadah haji; c. Kantor Urusan Haji ke Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari sejak selesainya operasional penyelenggaraan ibadah haji; dan d. Asrama Haji ke Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari sejak selesainya operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 24

(1) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e melakukan konsolidasi terhadap laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b. (2) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melakukan konsolidasi secara nasional terhadap laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b yang disusun oleh satuan kerja Pengelolaan Biaya Operasional Haji. (3) Batas waktu penyampaian laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kantor Kementerian Kabupaten/Kota ke Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak selesainya tahun fiskal; b. Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari sejak selesainya tahun fiskal; c. Kantor Urusan Haji ke Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari sejak selesainya tahun fiskal; dan d. Asrama Haji ke Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari sejak selesainya tahun fiskal.

Pasal 25

Pedoman teknis mengenai penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 1

Penyusunan Usulan dan Alokasi Anggaran

Pasal 5

Koreksi

(1) Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyusun usulan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji menggunakan Sistem Informasi Kementerian. (2) Usulan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara resmi dan berjenjang. (3) Direktur Jenderal mengompilasi usulan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Usulan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap periode penyelenggaraan ibadah haji. (5) Periode penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan perhitungan tahun hijriah/masehi. (6) Direktur Jenderal menyampaikan usulan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (7) Usulan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk mendapat persetujuan. (8) Usulan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi batas maksimal anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji. (9) Anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (10) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal mengalokasikan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam bentuk DAA. (11) Sebagian DAA yang diterima oleh Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dialokasikan untuk satuan kerja Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h.

Pasal 6

(1) KPA menyusun RKA setelah menerima DAA. (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap periode penyelenggaraan ibadah haji. (3) Direktur Jenderal MENETAPKAN pedoman penyusunan RKA.

Pasal 7

(1) Satuan kerja dapat mengusulkan revisi DAA. (2) Revisi DAA dilakukan dengan membuat surat usulan revisi dengan melampirkan matriks perubahan DAA kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal MENETAPKAN DAA perubahan setelah melakukan telaah terhadap usulan tersebut. (4) KPA menyesuaikan RKA sesuai dengan revisi DAA.

Pasal 8

(1) Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji melakukan pemantauan terhadap perencanaan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan perencanaan anggaran berjalan dengan baik dan digunakan sebagai wadah konsultasi satuan kerja.

Pasal 9

(1) Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran setiap akhir periode penyelenggaraan ibadah haji atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perbaikan penyusunan anggaran periode berikutnya.

BAB 2

Penerimaan

Pasal 12

Koreksi

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berasal dari: a. BPKH; dan b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerimaan dari BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. Bipih; dan b. Nilai Manfaat. (3) Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari jemaah haji, PHD, dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah. (4) Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diberikan kepada jemaah haji. (5) Penerimaan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. BPKH berupa dana kemaslahatan; atau b. selain dari BPKH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi sepanjang tahun.

Pasal 13

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditempatkan pada Bank. (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rekening giro. (3) Dalam hal terdapat pengendapan dana pada rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah dan waktu tertentu, biaya operasional dapat ditempatkan dalam deposito berjangka yang dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Pasal 14

(1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk: a. pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji; dan b. penyetoran Dana Efisiensi. (2) Penyetoran Dana Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan jika terdapat sisa efisiensi pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 15

(1) Pengeluaran untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler; dan b. pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus. (2) Besaran pengeluaran untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 16

(1) Pengeluaran untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerbangan; b. pelayanan akomodasi; c. pelayanan konsumsi; d. pelayanan transportasi; e. pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina; f. pelindungan; g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi; h. dokumen perjalanan; i. perlengkapan jemaah haji; j. biaya hidup; k. pembinaan jemaah haji di INDONESIA dan di Arab Saudi; l. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan m. pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan jemaah haji. (2) Pengeluaran untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Pengeluaran untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. penerbangan; b. pelayanan akomodasi; c. pelayanan konsumsi; d. pelayanan transportasi; e. pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina; f. pelindungan; g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi; h. dokumen perjalanan; i. perlengkapan jemaah haji; j. pembinaan jemaah haji di INDONESIA dan di Arab Saudi; k. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan l. pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan jemaah haji.

Pasal 17

(1) Pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 16 ayat (3) huruf k termasuk didalamnya untuk pengadaan barang/jasa. (2) Hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang milik haji. (3) Barang milik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB 3

Pengeluaran

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

(1) Dana Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi: a. perhitungan jumlah Dana Efisiensi dari pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji; dan b. penyetoran Dana Efisiensi ke kas haji. (2) Perhitungan jumlah Dana Efisiensi dari pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah memperhitungkan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun fiskal pada tahun berjalan. (3) Penyetoran Dana Efisiensi operasional penyelenggaraan ibadah haji ke BPKH dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA atas laporan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji diterima.

BAB Ketiga

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pedoman teknis mengenai penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27