Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2013 tentang BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Kesehatan adalah semua upaya memberikan pertolongan dalam bidang kesehatan. 2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. 3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 4. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 5. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana. 6. Upaya penanggulangan bencana adalah kegiatan yang mempunyai fungsi- fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam lingkup siklus yang dimulai pada waktu sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi (pengurangan dampak resiko) dan kesiapsiagaan, kemudian pada saat terjadinya bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya bencana berupa kegiatan pemulihan dan rekonstruksi. 7. Koordinasi adalah upaya menyatupadukan berbagai sumberdaya dan kegiatan organisasi menjadi suatu kekuatan sinergis, agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat akibat kedaruratan dan bencana secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat tercapai sasaran yang direncanakan secara efektif dan efisien. 8. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat keadaan darurat atau situasi emerjensi. 9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. 10. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. 11. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disingkat Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelematan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 13. Satuan Tugas Kesehatan Penanggulangan Bencana TNI yang selanjutnya disingkat Satgas TNI adalah Satuan Tugas berbentuk kerangka, terpadu dan bersifat gabungan terdiri dari unsur-unsur satuan organik kesehatan Angkatan, yang dengan mudah dan cepat dapat digerakkan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pejabat kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dalam rangka penyelenggaraan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali dengan baik.

Bantuan Kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan asas-asas: a. adil dan merata, yaitu pemberian bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial secara adil dan merata; b. kecepatan dan ketepatan, yaitu pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan untuk mencegah memburuknya keadaan korban; c. prioritas medis, yaitu pemberian bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus berdasarkan prioritas dan diutamakan dengan mendahulukan keselamatan korban; d. etika profesi, yaitu pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana setiap personel kesehatan selalu berpedoman pada etika profesi kesehatan sesuai bidang tugasnya; e. kesatuan komando, yaitu menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan bantuan kesehatan diperlukan kesatuan komando untuk menyamakan persepsi dan interpretasi agar pelaksanaan tugas-tugas dilapangan berjalan dengan cepat, tepat dan berhasil guna; f. fleksibel, yaitu organisasi dan peralatan pada bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus mampu dihadapkan dengan berbagai masalah dilapangan; dan g. profesional dan proporsional, yaitu bantuan kesehatan diharapkan memiliki keahlian di bidang kesehatan dan pengalaman yang dibutuhkan serta memahami aturan dan perundang undangan yang berlaku.

Bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kecepatan dan ketepatan, netralitas, adil dan kerja sama.

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut: a. kecepatan dan ketepatan, yaitu dalam penyelenggaraan bantuan kesehatan harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan untuk mencegah memburuknya kondisi korban bencana; b. netralitas, yaitu bantuan kesehatan harus dilaksanakan tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan atau perbedaan dalam sisi politik dan ideologi; c. adil, yaitu pemberian bantuan kesehatan harus dilaksanakan tanpa diskriminasi gender, etnis dan suku bangsa yang tertimpa bencana; dan d. kerja sama, yaitu dalam pemberian bantuan kesehatan sebaiknya mengintegrasikan potensi dan fasilitas TNI dengan potensi dan aset sipil melalui upaya koordinasi.

Bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: a. memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara cepat dan tepat; b. menjamin terselenggaranya bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; c. membangun partisipasi kemitraan publik, lembaga sosial masyarakat dan negara asing secara berdaya guna dan berhasil guna; d. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan sosial masyarakat; dan e. menciptakan kesamaan derajat dalam memberikan bantuan dengan tanpa membedakan status atau golongan.

(1) Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Mekanisme penyelenggaraan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari unsur kesehatan terbawah sampai dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. (3) Pengerahan Satuan tugas kesehatan untuk penyelenggaraan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara keseluruhan maupun sebagian dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi bencana serta kegiatan yang dilaksanakan Satgaskes.

(1) Militer asing dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Bantuan militer asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanggulangan bencana harus memperoleh ijin dari Menteri Pertahanan. (3) Menteri Pertahanan dalam hal ini Direktur Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan bertugas mengkoordinasikan semua unsur kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI serta unsur kesehatan militer asing.

(1) Kegiatan bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana, didukung dari anggaran Kemhan. (2) Untuk mengantisipasi kejadian bencana yang sulit diprediksi, pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus didukung logistik kesehatan cadangan (Buffer Stock) yang disimpan di Puskes TNI. (3) Sistem pelaporan terhadap penggunaan anggaran Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur komando dan jalur teknis secara berjenjang.

(1) Menhan mempunyai kewenangan MENETAPKAN kebijakan pemberian bantuan penanggulangan bencana. (2) Panglima TNI mempunyai kewenangan menggunakan kekuatan Satuan TNI dalam rangka penanggulangan bencana. (3) Kepala Staf Angkatan mempunyai kewenangan dalam menyiapkan Satuan penanggulangan bencana. (4) Kapuskes TNI mempunyai kewenangan dalam pembentukan dan penggunaan kekuatan kesehatan TNI. (5) Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan mempunyai kewenangan dalam menyusun kebijakan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Kapusrehab Kemhan dan Dirkes/Kadiskes Angkatan mempunyai kewenangan dalam pembinaan Satuan kesehatan.

(1) Irjen Kemhan melaksanakan pengawasan pelaksanaan bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana. (2) Karoren Setjen Kemhan melaksanakan pengendalian anggaran bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana. (3) Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan bantuan kesehatan Kemhan dan TNI dalam penanggulangan bencana.

(1) Satuan tugas kesehatan Kemhan dan TNI dapat melaksanakan bantuan kesehatan ke luar negeri dalam rangka penanggulangan bencana, yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk pelaksanaan. (2) Satuan tugas kesehatan Kemhan dan TNI dapat melaksanakan bantuan kesehatan lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk pelaksanaan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tanggal 17 Februari 2009 tentang Pedoman Bantuan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.