Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

PP Nomor 27 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem mangrove. 2. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. 3. Ekosistem Mangrove adalah tatanan unsur Mangrove yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 4. Kesatuan Lanskap Mangrove yang selanjutnya disingkat KLM adalah unit Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada hilir suatu daerah aliran sungai/subdaerah aliran sungai tertentu yang secara spasial ditentukan oleh sistem lahan tertentu dan pengaruh interaksi darat dan laut yang membentuk kondisi substrat dan salinitas yang sesuai untuk habitat Mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi dan mempengaruhinya. 5.Usaha... PRESIDEN 5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 6. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah pelaku usaha atau instansi pemerintah yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu. 7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 8. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 9. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum. 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. ll.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

PERENCANAAI\I

Pasal 5

Koreksi

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. inventarisasi Ekosistem Mangrove; b. penetapan fungsi Ekosistem Mangrove; dan c. pen5rusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Pasal 6

Koreksi

(1) Inventarisasi Ekosistem IVlangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di[akukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai: a. lokasi dan luas Ekosi,stem Mangrove; b. jenis atau vegetasi Mzrngrove; c. tipe Ekosistem Mangrove; d. karakteristik Ekosiste'm Mangrove; e. kondisi Ekosistem MaLngrove; f. status lahan; dan g. data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dara teknologi. (2) Inventarisasi... (21 Inventarisasi Ekosistem I\1langrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. interpretasi data pen5;inderaan jauh; b. survei lapangan; c. identifikasi jenis, tipe, karakter, dan kondisi Ekosistem Mangrove, serta status lahan; d. delineasi batas berrlasarkan jenis, karakter, dan kondisi Ekosistem MeLngrove, serta status lahan; dan e. iclentifikasi data dart informasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu prengetahuan dan teknologi. (3) Data dan informasi rlen;lena,i lokasi dan luas Ekosistem Mangrove sebagaimana <limaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sebaran Ekosistem Mangrove; dan b. luasan Ekosistem Mangrove. (4) Data dan informasi mengenai jenis atau vegetasi Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jenis vegetasi Mangrove nlayor, minor, dan asosiasi. (5) Data dan informasi mengenai tipe Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tipe Ekosistem Mangrove delta, muara sungai,laguna, dan pulau. (6) Data dan informasi mengenai karakteristik Ekosistem Mangrove sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf d mencakup karakteristik biologi, fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lain yang mempengaruhi Ekosistem Mangrove meliputi: a. tutupan lahan alamiah; b. kerapatan pohon alamiah; c. keanekaragaman flora dan fauna; d. struktur zonasi; e. hidrologi; f. pasang surut; g. salinitas; h. substrat; i. gelombang; j.kependudukan; k. kelembagaan; 1. ekonomi Masyarakat; dan/atau m. data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (71 Data dan informasi mengenai kondisi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud prada ayat (1) huruf e memuat: a. tutupan lahan pada vretktu tertentu; b. kerapatan pohon padra waktu tertentu; c. keanekaragaman. . . c. keanekaragaman jenis spesies Mangrove pada waktu tertentu; d. kegiatan yang dilal<ukan oleh Masyarakat yang mempengaruhi Ekosilstem Mangrove; e. infrastruktur yang dibangun yang mempengaruhi Ekosistem Mangrove; dan f. data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (8) Data dan informasi mengenai status lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi data pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (9) Inventarisasi Ekosistem I\flangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove berada pada kawasan hutan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulatr kecil; dan c. gubernur dan/atau ltupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

(1) Data dan informasi yeLng telah diperoleh dari hasil inventarisasi Ekosistem l\[angrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan informasi rnengenai : a. layanan jasa ekosistem; b. kerentanan perubahan iklim; dan c. keberlanjutan Ekosisl.em Mangrove. (2) Data dan informasi yeLng telah diperoleh dari hasil inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk: a. profit atau kumpulan data dan informasi Ekosistem Mangrove; b. trasis data Ekosistem Mangrove; dan c. peta Mangrove. (3) Peta (3) Peta Mangrove sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit terdiri atas: a. peta Mangrove nasional; dan b. peta KLM. (4) Peta Mangrove sebagairnana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Peta Mangrove nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggur:rakan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) dan diperbarui paling lama 5 (lima) tahun. (6) Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan skala 1:2.5.O00 (satu banding dua puluh lima ribu) atau dengan tingkat ketelitian lebih tinggi, dan disusun berdasarkan peta Mangrove nasional. (71 Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai acuan untuk MENETAPKAN fungsi Ekosistem Mangrove. (8) Peta Mangrove nasiona-l sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapl<an paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturarr Pemerintah ini diundangkan. (9) Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peta Mangrove nasional ditetapkan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Ma.ngrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung. (2) Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. memenuhi kriteria fungsi lindung Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21; b. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup di dalam dan/atau di sekitar Ekosistem Mangrove; dan c. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Mangrove di provinsi atau kabupaten/kota. (3) Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (4) Gubernur atau bupar.i/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (5) Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal perubahan Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal perubahan Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; c. menteri . . . c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang; dan d. gubernur dan/atau tlupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 1 1 Peta fungsi Ekosistem Mangrove yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung atau budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) digunakan sebagai bahan dalam pen5rusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 dan perubahan fungsi Ekosistem lVlangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Kedua

Inventarisasi Ekosistem Mangrove

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Ma.ngrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Ketiga

Penetapan Fungsi Ekosistem Mangrove

Pasal 9

Koreksi

(1) Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. fungsi lindung Ekosistem Mangrove; dan b. fungsi budidaya Ekosistem Mangrove. (2) Fungsi (21 Fungsi lindung Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada: a. sempadan pantai; b. sempadan sungai; c. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; d. hutan lindung; e. habitat fauna dilindungi dan/atau tempat transit spesies migran; f. kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan kawasan lindung dalam rencana tata ruang; g. kawasan yang memiliki peran penting dalam menghadapi kerentanan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan h. kawasan yang memiiiki layanan jasa ekosistem lain yang perlu dipertahankan dengan fungsi lindung. (3) Fungsi budidaya Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (4) Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakukan berdasarkan peta KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan analisis data hasil inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan memperhatikan: a. layanan jasa ekosistem; b. kerentanan pesisir; dan c. sosial-ekonomi Masyarakat. (5) Menteri MENETAPKAN fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan; b. menteri yang menyelenggarakan Llrusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang; dan d. gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. SK No 236M2 A (6) Fungsi. . . (6) Fungsi Ekosistem Mangrove yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta fungsi Ekosistem Mangrove dengan skala sesuai dengan peta KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6). (7) Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peta KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) ditetapkan.

Pasal 10

Pasal 12

BAB 2

Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove

Pasal 14

Koreksi

(1) Rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun dan ditetapkan oleh Menteri. (21 Rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Ekosistem Mangrove dan analisis Ekosistem Mangrove pada setiap KLM yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pen5rusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (3) Rencana. . . (3) Rencana dasar KLM memuat: a. hasil inventarisasi dan analisis Ekosistem Mangrove pada setiap KLM; dan b. arahan atau rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang meliputi rencana pemanfaatan. pengendalian, pemantauan, diln kelembagaan pengelolaan Ekosistem Mangrove. (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ekosistem Mangrove, perubahan kondisi Ekosistem Mangrove, danf atau urgensi lainnya, rencana dasar KLM dilakukan perubahan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rencana dasar KLM diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove menjadi dasar dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. (21 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove terdiri atas: a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional; b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi; dan c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove kabupaten / kota.

Pasal 16

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan; b. menteri. . . b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan c. gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional memuat: a. kondisi umum; b. kebijakan, strategi, dan target nasional; c. rencana pemanfaatan; d. rencana pengendalian; e. rencana pemantauan; f. rencana kelembagaan; dan g. rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim nasional.

Pasal 17

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi dan kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c disusun dan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri. (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi dan kabupaten/kota memuat: a. kondisi umum; b. kebijakan, strategi, dan target provinsi dan kabupaten/kota; c. rencana pemanfaatan; d. rencana pengendalian; e. rencana pemantauan; dan f. rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 18

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun berdasarkan: a. peta fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6); b. rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan c. rencana Perlindungan clan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Paragraf4...

BAB 3

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

(1) Dalam hal rencana dasar KLM mengalami perubahan, rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan perubahan. (2) Perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove: a. nasional oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan: 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan; 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan 3. gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. b. provinsi oleh gubernur atau kabupaten/kota oleh bupati/wali kota setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penJrusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. penerapan kriteria baku kerusakan; b. penerapan kajian lingkungan hidup strategis; c. penerapan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; d. penerapan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; e. penerapan ketentuan perizinan berusaha atau persetujuan; dan f. pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan partisipasi Masyarakat. (21 Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal24... PRES !DEN R.EPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

(1) Kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk: a. Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung; b. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya; dan c. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya yang telah dibebani perizinan berusaha. (21 Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan: a. penurunan persentase tutupan tajuk Mangrove >25o/o (lebih besar atau sama dengan dua puluh lima persen); dan b. penurunan persentase kerapatan pohon Mangrove yang hidup dengan diameter >4 cm (lebih besar atau sarna dengan empat centimeter) sebesar 225o/o (lebih besar atau sama dengan dua puluh lima persen). (3) Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan: a. penurunan persentase tutupan tajuk Mangrove >5oo/o (lebih besar atau sama dengan lima puluh persen); dan b. penurunan persentase kerapatan pohon Mangrove yang hidup dengan diameter >4 cm (lebih besar atau sama dengan empat centimeter) sebesar >50%o (lebih besar atau sama dengan lima puluh persen). (4) Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya yang telah dibebani perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penurunan persentase tutupan tajuk dan persentase kerapatan pohon diperhitungkan berdasarkan kondisi awal Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

Pasal 25

(1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Mangrove di dalam atau di luar areal Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan penanggulangan. (2) Kerusakan. . . -t7- (21 Kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat: a. penebangan dan/atau pembukaan lahan pada Ekosistem Mangrove; b. terjadinya pencemaran lingkungan pada Ekosistem Mangrove; c. terganggunya atau rusaknya hidrologi Ekosistem Mangrove; dan/atau d. perbuatan lain yang menyebabkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Mangrove. (3) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove dilakukan dengan cara: a. pembuatan bangunan sipil teknis pelindung habitat/ pengendali gelombang; b. perbaikan fungsi hidrologi; c. pengendalian pencemaran dari sumbernya; danlatau d. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Mangrove.

Pasal 26

Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3), dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jarn sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove atas biaya Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Pasal27 (1) Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), biaya penanggulangan yang dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri MENETAPKAN tata cara valuasi kerugian akibat kerusakan Ekosistem Mangrove sebagai dasar pembebanan biaya penanggulangan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melakukan kewajiban penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove. (3) Menteri,... (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN besaran kerugian lingkungan berdasarkan hasil valuasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Ekosistem Mangrove wajib dilakukan (21 Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; b. Setiap Orang; dan c. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan' (3) Pemulihan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada Ekosistem Mangrove yang berada di luar perizinan berusaha. (4) Pemulihan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dilakukan pada Ekosistem Mangrove yang berada di dalam wilayah perizinannya. (5) Pemulihan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf c dilakukan pada Ekosistem Mangrove yang terdampak oleh Usaha dan/atau KegiatannYa. (6) Pemulihan dilakukan melalui kegiatan: a. rehabilitasi; b. restorasi; c. suksesi alami; d. perlindungan habitat Mangrove; dan/atau e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (71 Tata ca.ra mengenai kegiatan pemulihan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. BABV...

BAB Kedua

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

BAB Ketiga

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 29

Koreksi

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui upaya: a. konservasi Ekosistem Mangrove; b. pencadangan Ekosistem Mangrove; dan/atau c. pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove.

Pasal 30

Koreksi

(1) Konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam di kawasan Ekosistem Mangrove; b. pengawetan sumber daya alam di kawasan Ekosistem Mangrove; dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam di kawasan Ekosistem Mangrove. (21 Konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pencadangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Pencadangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. (3) Ekosistem... (3) Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi: a. Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas KLM pada wilayah provinsi atau kabupatenlkota; b. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya yang2Oo/o (dua puluh persen) dari luasnya telah diberikan perizrnan berusaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan; c. Ekosistem Mangrove yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan / atau d. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya yang telah ditetapkan perubahan menjadi Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, gubernur, danf atau bupati/wa1i kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Penetapan Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 32

(1) Pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dimaksudkan sebagai pengendali dampak perubahan iklim yang dilakukan melalui upaya: a. mitigasi perubahan iklim; dan b. adaptasi perubahan iklim. (21 Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. BABVI... -2t-

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

BAB KeemPat

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35