PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL

PERPRES Nomor 26 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan diangkat oleh PRESIDEN setelah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Masa jabatan anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya berakhir setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi dalam jabatan Menteri atau Pejabat Pemerintah dimaksud. (2) Masa jabatan anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan tidak diberhentikan dari jabatan organik dan/atau kehilangan statusnya sebagai pegawai tempat yang bersangkutan bekerja selama menjadi Anggota Dewan Energi Nasional. (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan, pembinaan kepegawaian yang bersangkutan tetap berada dan dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dengan memperhatikan arah kebijakan energi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PRESIDEN dapat mengubah komposisi Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Selain karena masa jabatan berakhir, Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Pemangku Kepentingan dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada PRESIDEN melalui Ketua Harian Dewan Energi Nasional; c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; e. tidak dapat melaksanakan tugas secara kumulatif melebihi 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun; f. diusulkan untuk diberhentikan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi atau asosiasi pengusul Anggota Dewan Energi Nasional yang bersangkutan. (2) Untuk pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui Sidang Anggota Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional. (3) Berdasarkan hasil Sidang Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional mengusulkan pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional kepada PRESIDEN.

Pasal 17

Pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 18

(1) Untuk mengisi kekosongan Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan yang diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PRESIDEN dapat mengangkat Anggota Dewan Energi Nasional pengganti. (2) Anggota Dewan Energi Nasional pengganti yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebelumnya dari kalangan yang sama yang tidak terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang digantikan. (4) Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

BAB Keenam

Tata Kerja

Pasal 19

(1) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri Anggota Dewan Energi Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (3) Dalam Sidang Paripurna dan Sidang Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional ikut hadir dan bertindak sebagai Sekretaris dalam sidang dimaksud, tanpa hak suara.

Pasal 20

Apabila dipandang perlu, Sidang Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat mengundang pihak lain terkait guna mendapatkan masukan dan pertimbangan sesuai dengan materi pembahasan dalam sidang.

Pasal 21

Hasil Sidang Anggota dilaporkan oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional kepada Ketua Dewan Energi Nasional guna mendapatkan arahan tindak lanjut dan/atau dibahas dalam Sidang Paripurna.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional : a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional; b. MENETAPKAN rencana umum energi nasional; c. MENETAPKAN langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna. (2) Rancangan kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah untuk ditetapkan sebagai kebijakan energi nasional setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Sidang Anggota, yang hasilnya dilaporkan kepada Ketua Dewan Energi Nasional.

BAB III

TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL

Pasal 26

Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan Pejabat Pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran dan pemanfaatan energi, dipilih dan ditentukan oleh PRESIDEN.

Pasal 27

(1) Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan diusulkan oleh Pemerintah kepada dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (2) Usulan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil proses penyaringan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan, seorang Calon Anggota harus memenuhi persyaratan : a. warga negara INDONESIA; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; d. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu dan/atau berpengalaman dan memiliki kemampuan profesionalisme di bidang energi; e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; f. sehat jasmani dan rohani; g. diusulkan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi atau asosiasi.

Pasal 29

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Anggota Dewan Energi Nasional, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan dari pimpinan instansi Pemerintah tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 30

(1) Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional membentuk Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional. (2) Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional. (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, masa kerja, dan tata kerja Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Pasal 31

Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional mengumumkan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Dewan Energi Nasional kepada publik.

Pasal 32

(1) Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional melakukan penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang telah terdaftar dalam daftar penerimaan Calon Anggota Dewan Energi Nasional. (2) Proses penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi atas pemenuhan persyaratan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang ditetapkan dan uji kemampuan. (3) Proses penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. (4) Ketentuan mengenai penyaringan calon Anggota Dewan Energi Nasional oleh Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Pasal 33

Berdasarkan hasil Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional mengusulkan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap kalangan dari unsur Pemangku Kepentingan yang ditetapkan.

Pasal 34

Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional melaporkan hasil penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang dilakukan oleh Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional kepada PRESIDEN, untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 35

(1) Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari pemangku kepentingan telah menyelesaikan dan melaporkan hasil penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional untuk periode jabatan berikutnya kepada PRESIDEN. (2) Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur pemangku kepentingan untuk periode jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur pemangku kepentingan yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 36

PRESIDEN mengusulkan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan hasil penyaringan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap kalangan Pemangku Kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA diangkat PRESIDEN menjadi Anggota Dewan Energi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Yang Berasal Dari Unsur Pemangku Kepentingan

Pasal 30

(1) Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional membentuk Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional. (2) Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional. (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, masa kerja, dan tata kerja Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Pasal 31

Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional mengumumkan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Dewan Energi Nasional kepada publik.

Pasal 32

(1) Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional melakukan penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang telah terdaftar dalam daftar penerimaan Calon Anggota Dewan Energi Nasional. (2) Proses penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi atas pemenuhan persyaratan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang ditetapkan dan uji kemampuan. (3) Proses penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. (4) Ketentuan mengenai penyaringan calon Anggota Dewan Energi Nasional oleh Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Pasal 33

Berdasarkan hasil Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional mengusulkan Calon Anggota Dewan Energi Nasional sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap kalangan dari unsur Pemangku Kepentingan yang ditetapkan.

Pasal 34

Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional melaporkan hasil penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang dilakukan oleh Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional kepada PRESIDEN, untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 35

(1) Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari pemangku kepentingan telah menyelesaikan dan melaporkan hasil penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional untuk periode jabatan berikutnya kepada PRESIDEN. (2) Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur pemangku kepentingan untuk periode jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur pemangku kepentingan yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.