Peraturan Menteri Nomor 51-permentan-hk-310-4-2014 Tahun 2014 tentang REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan persyaratan Persetujuan Ekspor atau Impor www.djpp.kemenkumham.go.id yang berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor. 2. Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Beras adalah Beras dengan jenis, kriteria dan/atau untuk keperluan tertentu. 3. Ekspor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras keluar dari daerah pabean. 4. Impor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean. 5. Importir Terdaftar Beras yang selanjutnya disebut IT-Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain. 6. Eksportir Beras yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras. 7. Importir Beras yang selanjutnya disebut Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras. 8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, super market, departemen store, hiper market. 10. Pasar Induk adalah pasar utama di kota besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain. 11. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi tanaman pangan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelengarakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelayanan pemberian Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras. (2) Peraturan ini bertujuan untuk: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Ekspor dan Impor Beras; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. Rekomendasi Ekspor Beras; dan b. Rekomendasi Impor Beras.

(1) Ekspor Beras dapat dilakukan apabila persediaan Beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan. (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5 % (lima persen). (3) Selain Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ekspor Beras dapat dilakukan sepanjang tahun untuk jenis: a. Beras Ketan Hitam; dan b. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). (4) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh badan usaha.

Impor Beras dilakukan apabila produksi Beras dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak diproduksi di dalam negeri.

(1) Realisasi Impor Beras untuk kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dikenakan sanksi dengan tidak diterbitkan Rekomendasi Impor Beras selama 1 (satu) tahun. (2) Importir yang memindahtangankan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau yang tidak melaporkan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi dengan tidak diterbitkan Rekomendasi Impor selama 1 (satu) tahun. (3) Lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah yang memperjualbelikan beras yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) berdasarkan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kelompok Kerja Perberasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Menteri selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Dalam hal terjadi kendala teknis yang mengakibatkan sistem online terganggu, pengajuan permohonan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dilayani secara manual.