Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Jam Kerja bagi Pegawai yang melaksanakan dinas secara bergantian berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pegawai yang bersangkutan di Kementerian Luar Negeri tentang Hari dan Jam Kerja.

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan Hari dan Jam Kerja dengan melakukan presensi elektronik. (2) Presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk dan pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik; c. presensi tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; d. Kartu Tanda Pengenal Kementerian (KTPK) tertinggal, rusak atau hilang; dan/atau e. terjadi keadaan kahar (force majeure). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai yang melakukan pekerjaan di luar kantor antara lain mengikuti pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, menghadiri rapat, seminar, konsultasi, workshop, perjalanan dinas, cuti dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.

(1) Pelanggaran ketentuan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dihitung secara kumulatif pada akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak berada di tempat tugas yang dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau b. tidak melakukan presensi elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja juga dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya selama 3 (tiga) jam. (2) Penghitungan jumlah Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf (a) dan (b) dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2). (3) Pegawai yang melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja serta telah mencapai akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, sesuai www.djpp.kemenkumham.go.id dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2), dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Administrator presensi elektronik menyampaikan rekapitulasi perhitungan pelanggaran Hari dan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) dan (b) kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan pada awal bulan berikutnya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(1) Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 6. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional UmumKelas Jabatan 7 (tujuh). (3) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkatnya, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena: a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen); b. menjalani cuti besar, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen); c. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) paling lama 3 bulan, dan lebih dari 3 (tiga) bulan tidak diberikan tunjangan kinerja; d. menjalani cuti bersalin, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga; atau e. menjalani cuti karena alasan penting, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib menyerahkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e yang berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hukuman disiplin ringan: 1. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman disiplin sedang: 1. Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau 3. Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman disiplin berat: 1. Sebesar 85% (delapan puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; atau 4. Sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidakdengan hormat, dan dapat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan untuk dapat melaksanakan tugas.

Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang mendapatkan sanksi karena melanggar Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara tertutup; b. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang mendapatkan sanksi karena melanggar Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka; atau

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan untuk dapat melaksanakan tugas.

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.