Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2009 tentang PEMBINAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan : 1. Akuisisi adalah suatu proses kegiatan terpadu yang dilaksanakan dalam upaya pengadaan melalui tahap-tahap penentuan kebutuhan, penjajagan konsep, peragaan dan validasi, pengembangan prototipe, penentuan tipe standar, serta produksi dan penerimaan. 2. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang produknya, baik secara sendiri maupun kelompok, atas penilaian Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. 3. Instansi terkait adalah instansi yang berhubungan dengan pembinaan teknologi dan industri pertahanan, meliputi : Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Ristek, Kementerian Negara BUMN, dan Bappenas. 4. Kemandirian adalah suatu kondisi berupa kemampuan pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan dari industri pertahanan dalam negeri yang dilakukan dengan pemberdayaan sumber daya nasional secara sinergis. 5. Lembaga penelitian dan pengembangan pertahanan adalah unsur kelembagaan yang misi utamanya menumbuhkan kemampuan melakukan pembaharuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan. 6. Pembinaan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan terukur, terhadap teknologi dan industri pertahanan dalam negeri sehingga mampu memproduksi sarana pertahanan, baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun untuk dipasarkan ke negara lain. 7. Penganggaran adalah menjamin adanya alokasi anggaran yang proporsional dalam rangka mendukung program pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara konsisten, berkembang dan transparan. 8. Pengguna adalah Tentara Nasional INDONESIA dan Lembaga lain yang melaksanakan tugas polisional. 9. Produk Terpilih adalah suatu hasil rekayasa teknologi sarana pertahanan melalui forum workshop teknologi dan industri pertahanan yang direalisasikan menjadi produk inovatif oleh industri pertahanan dan langsung dapat digunakan oleh pengguna serta memungkinkan untuk dapat dievaluasi dan dikembangkan. 10. Regulasi kelembagaan adalah regulasi untuk membentuk institusi non struktural yang berfungsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan perkembangan teknologi dan produk sarana pertahanan. 11. Reverse engineering adalah proses menemukan prinsip-prinsip teknologi dari perangkat, objek atau sistem melalui analisis dari struktur, fungsi dan operasi. 12. Revolution in Military Affairs (RMA) adalah perubahan dan perkembangan secara signifikan keterkaitan di bidang/aspek militer akibat suatu empiris lapangan dengan pertemuan/rekayasa teknologi dan lainnya yang sangat berpengaruh simetris terhadap doktrin, strategi dan postur militer dari suatu negara. 13. Sarana Pertahanan adalah segenap peralatan, yang meliputi alat utama sistem senjata dan alat peralatan lainnya, termasuk bahan baku, suku cadang dan bekal, serta fasilitas dan konstruksi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. 14. Teknologi Pertahanan adalah penerapan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sarana pertahanan, meliputi ilmu dasar, rancang bangun, perekayasaan dan pembuatan bahan baku, suku cadang, peralatan dan/atau peralatan pendukung lainnya, termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan guna mendukung penyelenggaraan pertahanan. 15. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik INDONESIA.

Peraturan Menteri dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan yang terkait dengan pembinaan teknologi dan industri pertahanan dengan tujuan agar tercapainya satu pengertian dan tindakan dalam penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Pembinaan teknologi dan industri pertahanan dilaksanakan berdasarkan asas- asas : a. asas prioritas, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan, dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan urutan kebutuhan pembangunan kemampuan pertahanan negara, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada serta keseimbangan kepentingan pertahanan dan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu; b. asas keterpaduan, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam spektrum yang luas, pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi; c. asas fleksibilitas, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada saat itu dengan tidak mengabaikan aturan yang berlaku; d. asas berkesinambungan, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan merupakan kegiatan terus-menerus, bertahap dan berlanjut yang harus dilaksanakan secara dini agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara; e. asas efektif dan efisien, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan perlu dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode-metode manajemen modern, agar dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal; dan f. asas manfaat yaitu hasil pelaksanaan pembinaan teknologi dan industri pertahanan bermanfaat bagi kepentingan pertahanan negara.

Pembinaan teknologi dan industri pertahanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dasar : a. akuntabel, yaitu penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak sesuai dengan ketentuan; b. inovatif, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus senantiasa berorientasi pada hal-hal baru yang hasil akhirnya merupakan produk baru dan peningkatan kualitas produk yang telah ada; c. visioner, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus memberikan solusi yang bersifat strategis jangka panjang dan menyeluruh; dan d. prima, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara keseluruhan mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir dapat memberikan hasil yang optimal.

Unsur pembinaan teknologi dan industri pertahanan meliputi : a. sumber daya manusia; b. ilmu pengetahuan dan teknologi; c. peraturan perundang-undangan; dan d. sarana dan prasarana.

Kriteria dasar industri pertahanan sebagai berikut : a. bersumber dari potensi industri nasional, baik milik pemerintah maupun swasta; b. mampu menghasilkan alat utama sistem senjata, peralatan dan dukungan logistik serta jasa bagi kepentingan pertahanan negara; c. dalam pengelolaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku; d. mampu mengkonversi kapasitas dan kapabilitas produksinya secara cepat, selaras dengan tuntutan kebutuhan pertahanan negara; e. mampu berperan dalam mengurangi ketergantungan dari luar negeri di bidang pemenuhan sarana pertahanan; dan f. didukung oleh kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi serta reverse engineering yang memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

Menteri MENETAPKAN kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

(1) Pembinaan teknologi dan industri pertahanan bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan melalui pendayagunaan industri dalam negeri dengan melibatkan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Lembaga Litbang serta mitra yang dianggap perlu. (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swadaya masyarakat atau asosiasi yang menaruh perhatian, terkait dan ikut berperan dalam memajukan teknologi dan industri pertahanan.

Departemen Pertahanan selaku pembina industri pertahanan dalam negeri menyelenggarakan fungsi : a. perumus kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara berkelanjutan; b. analisis perkembangan teknologi dan Revolution in Military Affairs atau RMA secara terus-menerus; c. pelaksana, pengawas, dan evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan; dan d. pembina kepakaran di bidang teknologi dan industri pertahanan.

(1) Menteri bertanggung jawab untuk memberikan supervisi dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan. (2) Segala pendanaan dalam rangka pembinaan teknologi dan industri pertahanan dibebankan kepada anggaran Departemen Pertahahan c.q. Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan.

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis oleh masing-masing pejabat di lingkungan Dephan, Mabes TNI, Mabes Angkatan dan instansi terkait, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsinya.