Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2014 tentang PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SERTA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendirian perguruan tinggi negeri adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru oleh Pemerintah. 2. Pendirian perguruan tinggi swasta adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba. 3. Badan Penyelenggara berbadan hukum yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah subyek hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 5. Perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 6. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat PTKL atau LPNK adalah penyelenggara pendidikan vokasi. 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 8. Masyarakat adalah kelompok warga negara INDONESIA nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi. 9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 10. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 11. Kementerian Lain adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan. 12. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah perangkat Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan. 15. Menteri Lain adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di luar bidang pendidikan. 16. Pemimpin LPNK adalah ketua atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

(1) Pendirian atau perubahan PTN dan PTS bertujuan: a. meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di seluruh wilayah INDONESIA; dan b. meningkatkan mutu, dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Pembangunan Nasional. (2) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.

Pendirian perguruan tinggi terdiri atas: a. pendirian PTN; dan b. pendirian PTS.

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. pendirian PTN baru; b. pendirian PTN yang berasal dari PTS.

Perubahan perguruan tinggi meliputi: a. perubahan PTN; dan b. perubahan PTS.

(1) Pembubaran PTN dilakukan oleh Kementerian. (2) Pencabutan izin PTS dilakukan oleh Kementerian.

(1) Pembukaan Program Studi merupakan penambahan Program Studi baru pada PTN dan PTS yang telah memiliki izin pendirian PTN dan PTS. (2) Perubahan Program Studi merupakan penggantian nama di dalam kelompok bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau penggantian kurikulum program studi pada PTN dan PTS yang telah memiliki izin pendirian PTN dan PTS. (3) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan Program Studi yang telah ada pada PTN dan PTS yang telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi. (4) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan jumlah, jenis, dan kelompok bidang/disiplin ilmu dan teknologi Program Studi tidak memenuhi syarat minimal bentuk PTN dan PTS tertentu, maka PTN dan PTS yang bersangkutan berubah bentuk atau ditutup. (5) Syarat minimal jumlah, jenis, dan kelompok bidang/disiplin ilmu dan teknologi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(1) Pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS yang terdiri atas: a. rencana pembukaan Program Studi sesuai dengan Rencana Strategis PTN dan PTS yang bersangkutan; dan b. proposal pembukaan Program Studi. (3) Pembukaan Program Studi pada PTKL, selain harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi harus pula memenuhi ketentuan: a. Program Studi yang akan dibuka merupakan Program Studi yang khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan, dan tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum yang berada di bawah koordinasi Kementerian; dan b. adanya UNDANG-UNDANG sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan. (4) Format pedoman penyusunan proposal pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Perubahan Program Studi pada PTN dan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan Program Studi pada PTN dan PTS, yaitu proposal perubahan Program Studi. (3) Perubahan Program Studi pada PTKL, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula memenuhi ketentuan: a. Program Studi yang akan diubah merupakan Program Studi yang khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan, dan tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum yang berada di bawah koordinasi Kementerian; dan b. adanya UNDANG-UNDANG sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan. (4) Format pedoman penyusunan proposal perubahan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan dengan alasan: a. Program Studi tersebut tidak lagi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi; atau b. proses penyelenggaraan Program Studi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1): a. Pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan membuka Program Studi baru. b. Pemimpin PTN dan PTS mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal; c. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal pembukaan Program Studi dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka; d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, maka Direktur Jenderal MENETAPKAN pembukaan Program Studi; e. Apabila pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan bentuk PTN dan PTS tersebut, maka: 1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan 2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Prosedur perubahan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2): a. Pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan mengubah Program Studi. b. Pemimpin PTN dan PTS mengajukan proposal perubahan Program Studi kepada Direktur Jenderal; c. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal perubahan Program Studi dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan Program Studi yang akan diubah; d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk diubah, maka Direktur Jenderal MENETAPKAN perubahan Program Studi; e. Apabila perubahan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan bentuk PTN dan PTS tersebut, maka: 1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan 2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.