Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP DAN UAP PANAS BUMI UNTUK PLTP OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL sebagai salah satu bagian dari Dokumen Lelang Wilayah Kerja.

Surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku sebagai persetujuan: a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan b. harga jual tenaga listrik.

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum menandatangani PJBL harus memiliki IUPTL.

(1) PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penugasan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). (2) Dalam hal PJBL belum ditandatangani setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diberikan penugasan, PT PLN (Persero) wajib melaporkan alasan belum ditandatanganinya PJBL kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya masa 6 (enam) bulan tersebut. (3) Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PJBL belum ditandatangani karena pemegang IUPTL maka Menteri menyampaikan kepada gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) PJBL tidak ditandatangani karena pemegang IUPTL, maka surat penugasan batal demi hukum.

(1) PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Menteri paling lambat setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya PJBL. (2) Laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. pelaksanaan penandatanganan PJBL; b. pemenuhan pembiayaan (financial close); dan c. jadwal commercial operation date (COD) PLTP.

(1) Dengan memperhatikan kebutuhan sistem setempat, PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari PLTP yang berasal dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk: a. Penambahan Kapasitas PLTP; atau b. perpanjangan PJBL, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (2) Dengan memperhatikan kebutuhan sistem setempat,PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari PLTP yang berasal dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk: a. Penambahan Kapasitas PLTP; atau b. perpanjangan PJBL, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Harga jual tenaga listrik dari PLTP untuk Penambahan Kapasitas PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak boleh melebihi ketentuan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Dengan memperhatikan kebutuhan sistem setempat, PT PLN (Persero) wajib membeli uap panas bumi untuk PLTP yang berasal dari pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk: a. Penambahan Kapasitas Uap; atau b. perpanjangan PJBU, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(1) Pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dapat melakukan penyesuaian: a. harga jual tenaga listrik dari PLTP; atau b. harga jual uap panas bumi untuk PLTP, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (2) Untuk penyesuaian harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak harus memiliki IUPTL dari Menteri.

Dalam pembelian tenaga listrik dari PLTP atau uap panas bumi untuk PLTP oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, harga jual tenaga listrik dari PLTP atau uap panas bumi untuk PLTP wajib mendapat persetujuan Menteri.

(1) PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak dalam rangka Penambahan Kapasitas PLTP atau perpanjangan PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya usulan Penambahan Kapasitas PLTP atau perpanjangan PJBL dengan melampirkan paling sedikit konfirmasi cadangan berdasarkan kajian pra studi kelayakan (pre feasibility study). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) PT PLN (Persero) dan pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak dalam rangka Penambahan Kapasitas Uap atau perpanjangan PJBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menandatangani PJBU dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya usulan Penambahan Kapasitas Uap atau perpanjangan PJBU dengan melampirkan paling sedikit konfirmasi cadangan berdasarkan kajian pra studi kelayakan (pre feasibility study). (3) PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak yang melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya usulan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP dengan melampirkan paling sedikit kajian keekonomian dan data pendukungnya. (4) PT PLN (Persero) dan pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak dalam rangka penyesuaian harga jual uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib menandatangani PJBU dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya usulan penyesuaian harga jual uap panas bumi untuk PLTP dengan melampirkan paling sedikit kajian keekonomian dan data pendukungnya.

(1) Apabila PJBL atau PJBU tidak ditandatangani dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka PT PLN (Persero) wajib menyampaikan alasan tidak ditandatanganinya PJBL atau PJBU kepada Menteri paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak berakhirnya masa 12 (dua belas) bulan tersebut. (2) Apabila tidak ditandatanganinya PJBL atau PJBU sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tidak tercapai kesepakatan bukan mengenai harga maka PT PLN (Persero) dapat menghentikan proses rencana pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau uap panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Dalam hal tidak ditandatanganinya PJBL atau PJBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tidak tercapai kesepakatan harga maka PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak wajib menunjuk pihak independen untuk menghitung harga jual tenaga listrik dari PLTP atau harga jual uap panas bumi untuk PLTP. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Biaya yang diperlukan atas penunjukan pihak independen untuk perhitungan harga jual tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak yang akan menjual tenaga listrik. (5) Biaya yang diperlukan atas penunjukan pihak independen untuk perhitungan harga jual uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak yang akan menjual uap panas bumi. (6) Penunjukan pihak independen untuk perhitungan harga jual tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dituangkan dalam kesepakatan antara PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak. (7) Penunjukan pihak independen untuk perhitungan harga jual uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib dituangkan dalam kesepakatan antara PT PLN (Persero) dan pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak. (8) Hasil perhitungan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harga jual tenaga listrik dari PLTP. (9) Hasil perhitungan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), disampaikan kepada PT PLN (Persero) dan pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harga jual uap panas bumi untuk PLTP. (10) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), PT PLN (Persero) mengusulkan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan harga jual tenaga listrik dari PLTP atau harga uap panas bumi untuk PLTP.

(1) Dalam rangka mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PT PLN (Persero) mengajukan permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan atau pemegang kontrak kepada Menteri c.q. Dirjen Ketenagalistrikan dengan melampirkan paling sedikit: a. nama pemegang IUPTL, nama PLTP, kapasitas PLTP dan masa berlaku PJBL; b. rencana commercial operation date (COD) PLTP bagi yang akan melakukan Penambahan Kapasitas PLTP; dan c. laporan hasil kesepakatan harga. (2) Dirjen Ketenagalistrikan melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dari PLTP kepada PT PLN (Persero).

(1) Dalam rangka mendapatkan persetujuan harga jual uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PT PLN (Persero) mengajukan permohonan persetujuan harga uap panas bumi dari pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan atau pemegang kontrak kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE dengan melampirkan paling sedikit: a. nama pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan atau pemegang kontrak, nama Wilayah Kerja, kapasitas uap panas bumi untuk PLTP dan masa berlaku PJBU; b. rencana commercial operation date (COD) fasilitas pasokan uap bagi yang akan melakukan Penambahan Kapasitas Uap; dan c. laporan hasil kesepakatan harga. (2) Dirjen EBTKE melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan harga jual uap panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), www.djpp.kemenkumham.go.id Menteri dapat memberikan persetujuan harga jual uap panas bumi untuk PLTP kepada PT PLN (Persero).

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi badan usaha yang telah memiliki IUP dan Menteri belum memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTP yang bersangkutan, maka wajib adanya penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP kepada PT PLN (Persero), dan badan usaha tersebut wajib: a. memiliki IUPTL dari Menteri sebelum menandatangani PJBL dan menandatangani PJBL dengan harga jual tenaga listrik dari PLTP sesuai dengan harga hasil lelang paling lambat tanggal 31 Oktober 2014; atau b. mengembalikan IUP kepada penerbit IUP sebelum tanggal 31 Oktober 2014. (2) Terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk proses selanjutnya berlaku ketentuan tata cara pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. (3) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP setelah dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan. (4) Dalam hal badan usaha tidak melaksanakan penandatanganan PJBL sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka badan usaha dimaksud tidak dapat mengajukan penyesuaian harga. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal Menteri telah memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTP dan badan usaha yang bersangkutan belum menandatangani PJBL, maka badan usaha yang bersangkutan wajib: a. memiliki IUPTL dari Menteri sebelum menandatangani PJBL dan menandatangani PJBL dengan harga jual tenaga listrik dari PLTP sesuai dengan harga hasil lelang paling lambat tanggal 31 Agustus 2014; atau b. mengembalikan IUP kepada penerbit IUP sebelum tanggal 31 Agustus 2014. (2) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP setelah dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan. (3) Dalam hal badan usaha tidak melaksanakan penandatanganan PJBL sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka badan usaha dimaksud tidak dapat mengajukan penyesuaian harga.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi badan usaha yang sedang melakukan negosiasi harga dan belum menandatangani PJBL, maka setelah adanya persetujuan harga jual tenaga listrik, badan usaha yang bersangkutan wajib: a. memiliki IUPTL dari Menteri sebelum menandatangani PJBL dan menandatangani PJBL dengan harga jual tenaga listrik dari PLTP sesuai dengan harga hasil negosiasi paling lambat tanggal 30 September 2014; atau b. mengembalikan IUP kepada penerbit IUP sebelum tanggal 30 September 2014. (2) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP setelah dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan. (3) Dalam hal badan usaha tidak melaksanakan penandatanganan PJBL sampai dengan tanggal 30 September 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka badan usaha dimaksud tidak dapat mengajukan penyesuaian harga.

(1) Pemegang IUPTL yang mendapatkan IUP setelah UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2003 dan sudah menandatangani PJBL sebelum www.djpp.kemenkumham.go.id diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib mencapai commercial operation date (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL. (2) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP setelah dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan. (3) Dalam hal Pemegang IUPTL tidak melakukan eksplorasi dan studi kelayakan serta tidak mencapai commercial operation date (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan usaha dimaksud diberikan sanksi sesuai kesepakatan dalam PJBL.

(1) Pemegang IUPTL yang akan melakukan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) wajib menyampaikan hasil eksplorasi dan studi kelayakan kepada PT PLN (Persero). (2) Pemegang IUPTL yang akan melakukan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib menyampaikan hasil eksplorasi dan studi kelayakan serta laporan kepastian commercial operation date (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL kepada PT PLN (Persero). (3) Berdasarkan hasil eksplorasi dan studi kelayakan yang disampaikan oleh pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan laporan kepastian commercial operation date (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero) melakukan negosiasi terhadap penyesuaian harga jual tenaga listrik yang diusulkan pemegang IUPTL sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku mengenai penyesuaian harga jual tenaga listrik.

(1) Pemegang IUP dan/atau Pemegang IUPTL yang mengembalikan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat mengikuti pelelangan ulang Wilayah Kerja yang dikembalikan IUP-nya. (2) Dalam hal pemegang IUP dan/atau Pemegang IUPTL tidak mengembalikan IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Menteri menyampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemegang IUP termasuk pemegang saham atas badan usaha pemegang IUP tersebut tidak dapat mengikuti pelelangan pada wilayah tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id

Badan usaha pemegang IUP yang telah mendapatkan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 jika mengembalikan IUP atau dicabut IUP-nya maka surat penugasan batal demi hukum.

(1) Pembangunan transmisi untuk PLTP yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pengembang listrik swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dimaksud. (2) Pembangunan transmisi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jaringan transmisi dari PLTP ke titik interkoneksi jaringan transmisi PT PLN (Persero); dan b. gardu induk atau perluasan gardu induk apabila diperlukan. (3) Biaya pembangunan transmisi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh pemegang IUPTL sebagai pengembang listrik swasta mengacu pada biaya pembangunan transmisi yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). (4) Satuan biaya pembangunan transmisi untuk PLTP yang dibangun oleh pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga transmisi yang wajib mendapat persetujuan harga transmisi dari Menteri.

Terhadap Wilayah Kerja yang sedang dilakukan proses lelang tetap dilanjutkan, mengenai harga patokan tertinggi dan tata cara pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari PLTP mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.