PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

PERDA Nomor 6 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalahWali Kota sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjaditugasdaerahotonom. 3. Wali Kota adalahWali Kota Tangerang. 4. Perangkat Daerah adalahunsurpembantuWali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalampenyelenggaraanurusanpemerintahan yang menjadikewenangan Daerah. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 6. Koperasiadalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangatau badan hukumKoperasidenganmelandaskankegiatannyaberdasarkanprinsipKoper asisekaligussebagaigerakanekonomirakyat yang berdasarkanatasasaskekeluargaan. 7. Prinsip Syariah adalahprinsiphukum Islam dalamkegiatanKoperasiberdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memilikipenetapan fatwa di bidang syariah. https://jdih.tangerangkota.go.id/ 8. Koperasi Primer adalahKoperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. 9. KoperasiSekunderadalahKoperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukumKoperasi. 10. KoperasiSimpanPinjamyang selanjutnyadisebut KSP adalahKoperasi yang melaksanakankegiatanusahanyahanyausahasimpanpinjam. 11. Unit SimpanPinjamyang selanjutnyadisebut USP Koperasiadalah unit usahaKoperasi yang bergerak di bidangusahasimpanpinjamsebagaibagiandarikegiatanUsaha Koperasi yang bersangkutan. 12. KoperasiSimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnyadisingkat KSPPS adalahKoperasi yang kegiatanusahasimpan, pinjam dan pembiayaansesuaiprinsip syariah, termasukmengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 13. Unit SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnyadisebut USPPS Koperasiadalah unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidangusahasimpan, pinjam dan pembiayaansesuaiprinsip syariah, termasukmengelola zakat, infak, sedekah, dan wakafsebagaibagiandarikegiatanUsaha Koperasi yang bersangkutan. 14. Pemberdayaanadalahupaya yang dilakukanPemerintah Daerah secarabersinergidalambentukpenumbuhaniklim dan pengembanganUsahasehinggamamputumbuh dan berkembangmenjadiusaha yang tangguh, sehat dan mandiri. 15. Pelindunganadalahsegalaupaya yang menjaminadanyakepastianhukumuntukmemberikanpelindungankepadaK operasi. 16. Inkubasiadalahsuatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembanganyangdiberikan oleh lembagainkubatorkepadapesertainkubasi. 17. SistemPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik (Online Single Submission) yang selanjutnyadisingkatSistemOSS adalahsistemelektronikterintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untukPenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko. 18. Perizinanberusahaadalahlegalitas yang diberikankepadapelakuusahauntukmemulai dan menjalankanusaha dan/ataukegiatannya. 19. AnggotaKoperasi yang selanjutnyadisebutAnggotaadalahmasyarakat yang telahbergabungdalamKoperasiberdasarkanperaturanperundang- undangan dan tercantumdalamAnggaran Dasar/AnggaranRumahTanggaKoperasi, yang berkedudukansebagaipemilik dan penggunajasaKoperasi. 20. Pendidikan dan Pelatihanadalahupaya yang dilakukansecaraterarah dan berkesinambunganuntukmeningkatkankualitas dan kapasitasdalamrangkameningkatkankompetensisumberdayamanusiaKope rasi. 21. PengawasanKoperasiyang selanjutnyadisebutPengawasanadalahkegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangikoperasiuntukmengawasi dan memeriksakoperasi agar kegiatandiselenggarakandenganbaiksesuaidenganperaturanperundang- undangan. 22. PengawasKoperasiadalahPejabatFungsionalPengawasKoperasi dan PNS non-PejabatFungsionalPengawasKoperasi yang ditetapkandalamjangkawaktutertentu yang mempunyairuanglingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan https://jdih.tangerangkota.go.id/ hakuntukmelakukankegiatanPengawasanKoperasi. 23. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilihmelaluikeputusanrapatAnggota yang menjalankantugas dan fungsisebagaipengawas syariah. 24. Dewan Koperasi IndonesiaDaerah yang selanjutnyadisebutDekopindaadalahorganisasi yang didirikandari dan oleh Gerakan Koperasiuntukmemperjuangkankepentingan dan menyalurkanaspirasiKoperasi di Daerah.

BAB 1

BentukKoperasi

Pasal 7

Koreksi

(1) PembentukanKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal5diawalidenganr apatpembentukanKoperasi yang dihadiri oleh pendiri. (2) RapatpembentukanKoperasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatdilakukansecara daring dan/atau luring. (3) Hasil rapatpembentukansebagaimanadimaksud pada ayat (2) dinyatakandenganberita acara yang ditandatangani oleh pimpinanrapat, dalambentukparafatautandatangandengantintabasahatauelektronik.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukanpembinaan dan pendampinganbagikelompokmasyarakat yang akanmembentukKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal7. (2) Ketentuanmengenaibentuk dan tata carapendampingansebagaimanadimaksud pada ayat (1) diaturdenganPeraturanWali Kota.

Pasal 9

PembentukanKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal5dilakukandenganakt apendirian yang memuatAnggaran Dasar. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 10

Anggaran Dasar sebagaimanadimaksuddalamPasal9memuatsekurang- kurangnya: a. daftar namapendiri; b. nama dan tempatkedudukan; c. maksud dan tujuansertabidangusaha; d. ketentuanmengenaikeanggotaan; e. ketentuanmengenairapatanggota; f. ketentuanmengenaipengelolaan; g. ketentuanmengenaipermodalan; h. ketentuanmengenaijangkawaktuberdirinya; i. ketentuanmengenaipembagiansisahasilusaha; dan j. ketentuanmengenaisanksi.

Pasal 11

KoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal5memperoleh status badan hukum pada tanggalditerbitkansuratkeputusan Menteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidanghukum dan hakasasimanusiatentangpengesahan badan hukumkoperasi.

Pasal 13

KoperasikonsumensebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf a menyelenggarakankegiatanusahapelayanan di bidangpenyediaanbarangkebutuhanAnggota dan non Anggota.

Pasal 14

KoperasiprodusensebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf b menyelenggarakankegiatanusahapelayanan di bidangpengadaansarana, pemasaran, dan faktorproduksisertapemasaranproduksi yang dihasilkanAnggotakepadaAnggota dan non Anggota.

Pasal 15

KoperasijasasebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf c menyelenggarakankegiatanusahapelayananjasa non-simpanpinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non Anggota.

Pasal 16

KoperasipemasaransebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf d https://jdih.tangerangkota.go.id/ menyelenggarakankegiatanusahamemasarkanproduk yang dihasilkanAnggota dan non-Anggota.

Pasal 17

(1) Koperasikonsumen, Koperasiprodusen, Koperasipemasarandan Koperasijasadapatmelakukankegiatanusaha lain, sesuaikebutuhanAnggota. (2) Kegiatanusaha lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajibdicantumkandalamAnggaran Dasar. (3) PenyebutanjenisKoperasi yang menyelenggarakanbeberapakegiatanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kesamaankegiatanusaha dan/ataukepentinganekonomiAnggota yang terbesar.

Pasal 18

(1) KoperasisimpanpinjamsebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf e menjalankanusahasimpanpinjamsebagaisatu-satunyausaha yang melayaniAnggota. (2) Usaha simpanpinjamsebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatdilaksanakan oleh: a. KSP; b. USPKoperasi; c. KSPPS; dan/atau d. USPPSKoperasi. (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaiusahasimpanpinjam yang dilaksanakan oleh KSP, USPKoperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasisebagaimanadimaksudpadaayat (2) diaturdenganPeraturanWali Kota.

Pasal 19

(1) KSPPS dan USPPSKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal 18ayat (2) huruf c dan huruf ddapatmenjalankanfungsisosialdalambentukbaitulmaaluntukpemberdaya ansosialekonomianggota dan masyarakatsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (2) Dinas memfasilitasiterbentuknya Dewan Pengawas Syariah melaluikerjasamadengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA (DSN MUI) gunamendukungtunbuh dan berkembangnyakoperasi yang berbasis/pola syariah. Pasal20 (1) KoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal 13sampaidenganPasal 17 melaksanakanKegiatanUsaha antara lain berdasarkan: a. kesamaan Usaha; b. potensi; dan c. kebutuhanAnggota. (2) KegiatanUsaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara: a. tunggal Usaha; atau b. serba Usaha. (3) KegiatanUsaha yang https://jdih.tangerangkota.go.id/ dilaksanakansecaratunggalusahasebagaimanadimaksud pada ayat(2) huruf a merupakanKoperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidangUsaha tertentu. (4) KegiatanUsaha yang dilaksanakansecaraserbausahasebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b merupakanKoperasi yang diselenggarakandenganbeberapakegiatanusaha pada 1 (satu) ataulebihbidangUsaha tertentu. (5) Kegiatanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b harusmemilikiusaha inti. (6) Kegiatanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatmemiliki dan/ataumemanfaatkan platform teknologi digital untukmendorongakselerasi dan integrasisertadayasaing.

BAB 2

JenisKoperasi

Pasal 13

Koreksi

KoperasikonsumensebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf a menyelenggarakankegiatanusahapelayanan di bidangpenyediaanbarangkebutuhanAnggota dan non Anggota.

Pasal 14

Koreksi

KoperasiprodusensebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf b menyelenggarakankegiatanusahapelayanan di bidangpengadaansarana, pemasaran, dan faktorproduksisertapemasaranproduksi yang dihasilkanAnggotakepadaAnggota dan non Anggota.

Pasal 15

KoperasijasasebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf c menyelenggarakankegiatanusahapelayananjasa non-simpanpinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non Anggota.

Pasal 16

KoperasipemasaransebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf d https://jdih.tangerangkota.go.id/ menyelenggarakankegiatanusahamemasarkanproduk yang dihasilkanAnggota dan non-Anggota.

Pasal 17

(1) Koperasikonsumen, Koperasiprodusen, Koperasipemasarandan Koperasijasadapatmelakukankegiatanusaha lain, sesuaikebutuhanAnggota. (2) Kegiatanusaha lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajibdicantumkandalamAnggaran Dasar. (3) PenyebutanjenisKoperasi yang menyelenggarakanbeberapakegiatanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kesamaankegiatanusaha dan/ataukepentinganekonomiAnggota yang terbesar.

Pasal 18

(1) KoperasisimpanpinjamsebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf e menjalankanusahasimpanpinjamsebagaisatu-satunyausaha yang melayaniAnggota. (2) Usaha simpanpinjamsebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatdilaksanakan oleh: a. KSP; b. USPKoperasi; c. KSPPS; dan/atau d. USPPSKoperasi. (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaiusahasimpanpinjam yang dilaksanakan oleh KSP, USPKoperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasisebagaimanadimaksudpadaayat (2) diaturdenganPeraturanWali Kota.

Pasal 19

(1) KSPPS dan USPPSKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal 18ayat (2) huruf c dan huruf ddapatmenjalankanfungsisosialdalambentukbaitulmaaluntukpemberdaya ansosialekonomianggota dan masyarakatsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (2) Dinas memfasilitasiterbentuknya Dewan Pengawas Syariah melaluikerjasamadengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA (DSN MUI) gunamendukungtunbuh dan berkembangnyakoperasi yang berbasis/pola syariah. Pasal20 (1) KoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal 13sampaidenganPasal 17 melaksanakanKegiatanUsaha antara lain berdasarkan: a. kesamaan Usaha; b. potensi; dan c. kebutuhanAnggota. (2) KegiatanUsaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara: a. tunggal Usaha; atau b. serba Usaha. (3) KegiatanUsaha yang https://jdih.tangerangkota.go.id/ dilaksanakansecaratunggalusahasebagaimanadimaksud pada ayat(2) huruf a merupakanKoperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidangUsaha tertentu. (4) KegiatanUsaha yang dilaksanakansecaraserbausahasebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b merupakanKoperasi yang diselenggarakandenganbeberapakegiatanusaha pada 1 (satu) ataulebihbidangUsaha tertentu. (5) Kegiatanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b harusmemilikiusaha inti. (6) Kegiatanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatmemiliki dan/ataumemanfaatkan platform teknologi digital untukmendorongakselerasi dan integrasisertadayasaing.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 22

Koreksi

Kebijakan pada aspekkelembagaansebagaimanadimaksuddalamPasal21hurufaantara lain meningkatkan: a. kualitaspartisipasiAnggotaKoperasi; b. kapasitas dan kompetensiAnggotaKoperasi; c. kemampuanmanajerial dan tata kelolaKoperasi; dan d. kapasitasAnggotaKoperasisebagaiwira Usaha KoperasiatauwiraKoperasimelaluiInkubasi.

Pasal 23

Koreksi

Kebijakan pada aspekproduksisebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf b antara lain: a. meningkatkanteknikproduksi, pengolahan, dankemampuanmanajemenbagiKoperasi; b. meningkatkankemampuanrancangbangun dan perekayasaanbagiprodukAnggotaKoperasi; c. memberikankemudahandalampengadaansarana. dan prasarana,produksipengolahan, bahanbaku,bahanpenolong, dan kemasanbagiKoperasi; dan https://jdih.tangerangkota.go.id/ d. menerapkanstandardisasidalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 24

Kebijakan pada aspekpemasaransebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf c antara lain: a. menumbuhkanloyalitasAnggotaKoperasi; b. mengembangkanpotensi pasar selainAnggotauntukpengembanganusaha dan/ataukelebihankemampuanpelayananKoperasikepadanon Anggota; c. mengembangkanjaringanusahakerjasamayang salingmenguntungkanantarKoperasi dan KemitraanantaraKoperasidenganpelakuusaha lain; d. memfasilitasiKoperasiuntukmemilikihak paten dan merekatasprodukKoperasi agar berdayasaing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan e. melakukankurasiprodukunggulanDaerah yang memilikipotensisebagaiwaralaba.

Pasal 25

(1) Kebijakan pada aspekkeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf d antara lain: a. meningkatkanpartisipasi modal AnggotaKoperasimelaluipemupukan modal; b. meningkatkanaksespembiayaankepadasumberpembiayaandalamjumla h, bungaatauimbaljasa, dan tenggatwaktutertentu; dan c. dapatmembentuk Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana BergulirbagiKoperasi. (2) Peningkatanpartisipasi modal AnggotaKoperasimelaluipemupukan modal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berasaldari: a. hibah; dan/atau b. penyetaraansimpananAnggota. (3) Peningkatkanaksespembiayaankepadasumberpembiayaandalamjumlah,b ungaatauimbaljasa, dantenggatwaktutertentusebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berasaldari: a. Anggota; b. non Anggota; c. Koperasi lain; dan/atau d. bank dan industrikeuangannonbank. Pasal26 Kebijakan pada aspekinovasi dan teknologisebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf e antara lain: a. meningkatkankemampuanriset dan pengembanganUsaha, keinovasian, dan transformasidigital; b. meningkatkankemampuaninovasiKoperasiuntukmeningkatkanefisiensikerj a dan dayasaingKoperasi; c. meningkatkanpemanfaatanteknologidalambidangdesain dan pengendalianmutu; d. meningkatkankerjasama dan alihteknologi; e. memberikaninsentifkepadaKoperasi yang https://jdih.tangerangkota.go.id/ mengembangkanteknologiramahlingkungan; dan f. mengembangkanwiraUsaha melaluiInkubasi.

Pasal 27

Kebijakan pada aspekkerjasama dan kemitraansebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf f antara lainmengembangkan: a. mengembangkankerjasamausahaantarKoperasi; dan b. mengembangkankemitraanusahaantaraKoperasidenganbadanusaha lain.

Pasal 28

(1) KoperasimelakukankerjasamausahaantarKoperasi dan kemitraandenganpelakuusaha lain sebagaimanadimaksuddalamPasal27dilaksanakanberdasarkansaling: a. memerlukan; b. mempercayai; c. memperkuat; dan d. menguntungkan. (2) Dinas dapatmemfasilitasikerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjutmengenai tata carafasilitasikerjasama dan kemitraansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB Kesatu

Kebijakan

Pasal 22

Koreksi

Kebijakan pada aspekkelembagaansebagaimanadimaksuddalamPasal21hurufaantara lain meningkatkan: a. kualitaspartisipasiAnggotaKoperasi; b. kapasitas dan kompetensiAnggotaKoperasi; c. kemampuanmanajerial dan tata kelolaKoperasi; dan d. kapasitasAnggotaKoperasisebagaiwira Usaha KoperasiatauwiraKoperasimelaluiInkubasi.

Pasal 23

Koreksi

Kebijakan pada aspekproduksisebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf b antara lain: a. meningkatkanteknikproduksi, pengolahan, dankemampuanmanajemenbagiKoperasi; b. meningkatkankemampuanrancangbangun dan perekayasaanbagiprodukAnggotaKoperasi; c. memberikankemudahandalampengadaansarana. dan prasarana,produksipengolahan, bahanbaku,bahanpenolong, dan kemasanbagiKoperasi; dan https://jdih.tangerangkota.go.id/ d. menerapkanstandardisasidalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 24

Kebijakan pada aspekpemasaransebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf c antara lain: a. menumbuhkanloyalitasAnggotaKoperasi; b. mengembangkanpotensi pasar selainAnggotauntukpengembanganusaha dan/ataukelebihankemampuanpelayananKoperasikepadanon Anggota; c. mengembangkanjaringanusahakerjasamayang salingmenguntungkanantarKoperasi dan KemitraanantaraKoperasidenganpelakuusaha lain; d. memfasilitasiKoperasiuntukmemilikihak paten dan merekatasprodukKoperasi agar berdayasaing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan e. melakukankurasiprodukunggulanDaerah yang memilikipotensisebagaiwaralaba.

Pasal 25

(1) Kebijakan pada aspekkeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf d antara lain: a. meningkatkanpartisipasi modal AnggotaKoperasimelaluipemupukan modal; b. meningkatkanaksespembiayaankepadasumberpembiayaandalamjumla h, bungaatauimbaljasa, dan tenggatwaktutertentu; dan c. dapatmembentuk Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana BergulirbagiKoperasi. (2) Peningkatanpartisipasi modal AnggotaKoperasimelaluipemupukan modal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berasaldari: a. hibah; dan/atau b. penyetaraansimpananAnggota. (3) Peningkatkanaksespembiayaankepadasumberpembiayaandalamjumlah,b ungaatauimbaljasa, dantenggatwaktutertentusebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berasaldari: a. Anggota; b. non Anggota; c. Koperasi lain; dan/atau d. bank dan industrikeuangannonbank. Pasal26 Kebijakan pada aspekinovasi dan teknologisebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf e antara lain: a. meningkatkankemampuanriset dan pengembanganUsaha, keinovasian, dan transformasidigital; b. meningkatkankemampuaninovasiKoperasiuntukmeningkatkanefisiensikerj a dan dayasaingKoperasi; c. meningkatkanpemanfaatanteknologidalambidangdesain dan pengendalianmutu; d. meningkatkankerjasama dan alihteknologi; e. memberikaninsentifkepadaKoperasi yang https://jdih.tangerangkota.go.id/ mengembangkanteknologiramahlingkungan; dan f. mengembangkanwiraUsaha melaluiInkubasi.

Pasal 27

Kebijakan pada aspekkerjasama dan kemitraansebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf f antara lainmengembangkan: a. mengembangkankerjasamausahaantarKoperasi; dan b. mengembangkankemitraanusahaantaraKoperasidenganbadanusaha lain.

Pasal 28

(1) KoperasimelakukankerjasamausahaantarKoperasi dan kemitraandenganpelakuusaha lain sebagaimanadimaksuddalamPasal27dilaksanakanberdasarkansaling: a. memerlukan; b. mempercayai; c. memperkuat; dan d. menguntungkan. (2) Dinas dapatmemfasilitasikerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjutmengenai tata carafasilitasikerjasama dan kemitraansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

BAB V

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

BAB VII

Pasal 39

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB XIII