PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA

PERPRES Nomor 83 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

BADAN NARKOTlKA NASIONAL

Pasal 1

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan PRESIDEN ini disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 2

Pasal 4

Koreksi

Susunan organisasi BNN terdiri atas : a. Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. Anggota : 1. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional; 3. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama; 4. Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika; 5. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri: 6. Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri; 7. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan; 8. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 11. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian: 12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; 13. Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian; 14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan; 15. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 16. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan; 17. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial; 18. Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; 19. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga; 20. Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara; 21. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan; 22. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik INDONESIA; 23. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik INDONESIA; 24. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 25. Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 26. Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 27. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan 28. Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional INDONESIA. c.Sekretaris:Kepala Pelaksana Harian BNN

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB II

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Keempat

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32