Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang AKREDITASI LEMBAGA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Diklat LH adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelaksana Diklat LH pemerintah dalam melaksanakan program Diklat LH tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh instansi pembina Diklat LH. 3. Pembinaan Diklat lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan Diklat dan capaian kinerja Diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan. 4. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagat pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih pada lembaga Diklat pemerintah. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tujuan Diklat. 6. Lembaga Pelaksana Diklat LH adalah lembaga yang memiliki program untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di bidang lingkungan hidup berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. 8. Tim Akreditasi adalah tim yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi lembaga Diklat.

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman kepada Lembaga Pelaksana Diklat LH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(1) Setiap orang berhak mendapatkan Diklat LH, akses informasi, dan akses partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Diklat LH yang terakreditasi.

Lembaga Pelaksana Diklat LH yang akan diakreditasi harus memenuhi persyaratan, memiliki: a. status hukum lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan/atau pelatihan; b. tenaga kediklatan; c. program Diklat LH; d. sarana; dan e. prasarana.

(1) Pelaksanaan akreditasi lembaga pelaksana Diklat LH dilaksanakan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tim verifikasi; b. Tim penilai; dan c. Sekretariat.

(1) Setiap Lembaga Pelaksana Diklat LH yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh akreditasi sebagai Lembaga Pelaksana Diklat LH. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. permohonan Akreditasi; b. verifikasi; c. penilaian Akreditasi; dan d. penerbitan surat keputusan dan sertifikat Akreditasi.

(1) Pemegang sertifikat Akreditasi wajib: a. membuat laporan pelaksanaan Diklat LH secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. menyediakan informasi mengenai pelaksanaan Diklat LH sesuai program Diklat LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Menteri melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelaksana Diklat LH melalui: a. penyediaan pedoman, peraturan, dan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Diklat LH; b. pelatihan untuk pengajar, seminar, workshop terkait dengan pelaksanaan Diklat LH; c. pemberian informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan dan kewajiban Akreditasi; dan/atau d. penerapan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan Diklat LH untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Diklat LH.

(1) Biaya permohonan Akreditasi pelaksana Diklat LH dibebankan pada pemohon Akreditasi melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Pelaksana Diklat LH yang telah diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dinyatakan telah terakreditasi sampai berakhirnya masa berlaku registrasi Kompetensi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2012 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN