Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

(1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Atasan Langsung. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti atau menganalisa laporan dan data pendukung yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai.

(1) Pegawai dikenakan pemberhentian sementara sejak: a. dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan oleh pihak berwajib mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir; b. adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir. (2) Dalam hal Pegawai yang telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai Pegawai, pemberhentian sementara dicabut.

(1) Pegawai atau CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin atau penindakan administratif dipanggil untuk menerima surat keputusan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau Pejabat Lain yang Ditunjuk. (2) Penyampaian surat keputusan hukuman disiplin atau penindakan administratif dilakukan dalam ruangan tertutup di kantor tempat Pegawai atau CPNS bekerja atau kantor di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Penyampaian surat keputusan hukuman disiplin atau penindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh pejabat kepegawaian atau pejabat lain yang dianggap perlu oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. (4) Dalam hal Pegawai atau CPNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak hadir dalam penyampaian surat keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai atau CPNS yang bersangkutan dianggap telah menerima surat keputusan hukuman disiplin. (5) Hukuman disiplin/penindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan hukuman disiplin. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan hukuman disiplin, dengan tembusan kepada: a. Pejabat yang Berwenang Menghukum; b. pejabat yang membidangi kepegawaian; dan c. Inspektur Jenderal. (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib membuat tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan dan sudah harus diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum. (4) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan: a. berita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan; dan b. salinan keputusan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari Pegawai yang bersangkutan. (5) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum harus menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal dengan surat yang memuat saran dan pendapat dan harus sudah diterima dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan. (6) Sejak menerima surat dari Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Inspektur Jenderal memberikan pendapat atas perubahan, penguatan, atau pembatalan terhadap surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan keberatan, dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari kerja sudah harus diterima oleh Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum. (7) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak disampaikannya surat saran dan pendapat, Inspektur Jenderal belum memberikan pendapat atas perubahan, penguatan, atau pembatalan terhadap surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang www.djpp.kemenkumham.go.id diajukan keberatan, atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sudah menerbitkan keputusan hukuman disiplin. (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa: a. keputusan penguatan hukuman disiplin; b. keputusan perubahan hukuman disiplin; atau c. keputusan pembatalan hukuman disiplin.

(1) Dalam hal seorang Pegawai yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. (3) Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya. (4) Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan kembali pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin sebagai pemberatan. (5) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Pegawai yang sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya serta tidak dapat diusulkan untuk mutasi, mengikuti diklat, dan promosi jabatan. (7) Dalam hal berdasarkan pertimbangan tertentu, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti diklat dalam rangka pembinaan. (8) Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat diangkat sebagai Pegawai.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id