Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 3. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. 4. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum INDONESIA, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. 5. Arsip Siaran adalah dokumen bahan siaran yang sudah disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Komunitas. 6. Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang di dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya. 7. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. 8. Komisi Penyiaran INDONESIA yang selanjutnya disebut KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di Pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam tentang Penyiaran. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya. (2) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis: a. paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa; atau b. paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dalam wilayah jangkauan siaran di daerah dengan sebaran penduduk tidak padat, terpencil, atau di wilayah perbatasan. (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikuatkan dengan persetujuan tertulis dari aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. (4) Lembaga Penyiaran Komunitas yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan tertentu/non partisan. (5) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan untuk program kegiatan di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, seni dan budaya dan/atau profesi lainnya dalam rangka melayani kepentingan komunitasnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi.

Dalam menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mentaati Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial yang meliputi : a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; b. penyiaran radio FM secara analog atau digital; dan c. penyiaran televisi secara analog atau digital. (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang didirikan di sekitar wilayah keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tahun Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2012 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN