Peraturan Menteri Nomor 259-pmk-04-2010 Tahun 2010 tentang JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

(1) Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan. (2) Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Atas setiap penerimaan Jaminan dari Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap: a. format dan isi; b. jumlah; dan c. jangka waktu. (2) Dalam hal penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Jaminan tunai, bendahara penerimaan di Kantor Pabean melakukan penelitian: a. jumlah uang tunai; dan/atau b. jumlah uang yang dikreditkan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean atas setiap penerimaan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b. (3) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi penerbitan Jaminan kepada Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. terdapat ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan Jaminan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk diperbaiki disertai alasan pengembalian; atau b. terdapat kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan. (5) Dalam hal Jaminan digunakan dalam rangka pengajuan keberatan, konfirmasi penerbitan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah diterbitkan Bukti Penerimaan Jaminan. (6) Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1) Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, harus diganti dengan Jaminan yang baru dalam hal: a. Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditetapkan pailit oleh pengadilan; b. Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan Jaminan oleh instansi pengawasnya; c. perubahan status badan hukum Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); dan/atau d. Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan tidak dapat diterima lagi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Jika terdapat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) harus mengajukan penggantian Jaminan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. (3) Penggantian Jaminan dengan Jaminan baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta penggantian Jaminan dalam hal penggantian Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (5) Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dapat dilakukan penyesuaian atas jumlah dan jangka waktu Jaminan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

(1) Dalam hal Jaminan yang diterima dari Terjamin berupa uang tunai, pengembalian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan cara: a. menyerahkan uang tunai; b. menyerahkan cek giro; atau c. mendebit rekening khusus Jaminan Kantor Pabean ke rekening Terjamin. (2) Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan Tunai dengan cara mendebit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditanggung oleh Terjamin.

(1) Klaim Jaminan dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk terhadap Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d. (2) Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean. (3) Jatuh tempo Klaim Jaminan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling banyak sebesar jumlah yang tercantum dalam Jaminan. (5) Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat pencairan Jaminan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Menteri Keuangan ini. (6) Surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk kepada: a. Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); atau b. Terjamin, dan surat pencairan Jaminan diterima dalam jangka waktu paling lama pada tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Pengiriman surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui surat atau media lain yang dapat dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan.

(1) Apabila Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak menjawab surat konfirmasi Jaminan yang dikirimkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja sejak tanggal pengiriman, Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melebihi jangka waktu dimaksud, tidak dapat diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean yang mengirimkan surat konfirmasi Jaminan. (2) Apabila Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak melakukan penggantian Jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak dilayani. (3) Terhadap Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin yang tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak dilayani; dan (4) Apabila Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak menerima surat pencairan Jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), hak Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas Klaim Jaminan dinyatakan batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). b. Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin melebihi jangka waktu dimaksud, tidak diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean yang mengirimkan surat pencairan Jaminan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak menerima surat pencairan Jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan. (5) Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilayani kembali setelah seluruh kewajiban pabean diselesaikan. (6) Dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) sehingga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (7) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal berwenang menolak penggunaan Jaminan baru yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin.

(1) Dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan Jaminan, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat teguran atau surat peringatan; b. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk pada hari kerja berikutnya harus: 1) menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; dan 2) menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin berdomisili; c. atas kewajiban pungutan ekspor, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut; d. atas penjaminan kewajiban pungutan negara oleh instansi pemerintah dengan menggunakan Jaminan tertulis, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaporkan kepada Menteri guna pemberian teguran. (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Menteri Keuangan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Jaminan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.