Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2014 tentang PENYELARASAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE TAHUN 2014

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan: 1. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. 2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 3. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil. 5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang: a. melakukan tindakan aborsi yang bukan berdasarkan: 1. indikasi kedaruratan medis; atau 2. kehamilan akibat perkosaan. b. melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan apabila usia kehamilan lebih dari 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir; c. melakukan tindakan aborsi yang tidak aman, bermutu, dan bertanggung jawab; d. melakukan pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah di luar kompetensi dan kewenangannya; e. menanam kelebihan embrio pada: 1. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau 2. rahim perempuan lain; f. melakukan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah untuk tujuan memilih jenis kelamin anak yang akan dilahirkan, kecuali dalam hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi dokter yang melakukan tindakan aborsi harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan. (4) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

(1) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara aborsi dan pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, dilarang: a. melakukan tindakan aborsi yang bukan berdasarkan: 1. indikasi kedaruratan medis; atau 2. kehamilan akibat perkosaan. b. melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan apabila usia kehamilan lebih dari 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir; c. melakukan tindakan aborsi yang tidak aman, bermutu, dan bertanggung jawab; d. menanam kelebihan embrio pada: 1. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau 2. rahim perempuan lain; e. melakukan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah untuk tujuan memilih jenis kelamin anak yang akan dilahirkan kecuali dalam hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya. (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan dan mencatat pelaksanaan aborsi dan pemberian pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi; dan b. memusnahkan kelebihan embrio dalam hal pasangan suami istri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, dibuktikan dengan berita acara pemusnahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif, berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pencabutan izin tetap. (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN